SEIMBANGKAH, Hak dan Kewajiban Warga Negara diNegeri ini !!

Jika pemerintah mampu menjamin hak-hak warga negara tersebut, diharapkan warga negara akan mencapai titik kesejahteraannya, namun perlu diingat bahwa hak-hak yang diberikan oleh pemerintah juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk negaranya.

Sebagai warga negara, sudah selayaknya kita menerima hak dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dapat kita laksanakan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun bermasyarakat.
Namun, perlu kita ketahui apakah hak sebagai warga negara sudah kita terima dengan baik dan apakah kita sudah melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara?
Dan Bagaimana peran pemerintah dan warga negara dalam mewujudkan hubungan  Hak dan kewajiban ini seimbang!!!

Banyaknya kejadian yang mencerminkan tidak seimbangnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, antara lain terjadinya korupsi, pelanggaran lalu lintas, intoleransi, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak, kejahatan terhadap anak dan perempuan yang seluruhnya akan berakhir pada terjadinya disharmoni sosial, terlebih-lebih tidak disertai dengan penegakan hukum yang kuat. Kita akan memperoleh hak kita ketika sudah melaksanakan kewajiban kita. Namun, akan sulit untuk menuntut hak kita apabila kewajiban belum terlaksana dengan baik.

Akhir-akhir ini, ramai diperbincangkan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) salah satunya terkait tentang Pasal-pasal yang berpotensi membatasi hak untuk berekspresi dan berpendapat, serta rentan disalahgunakan untuk mengkritik pihak yang kritis terhadap pemerintah. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat", Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Hal tersebut bisa jadi akan menjadi momok dalam persepsi warga negara Indonesia yang mana hak- haknya terbatasi oleh adanya Undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban warga negara harus seimbang untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan sejahtera. Jika keduanya tidak berjalan seimbang, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bernegara. Tidak akan ada hubungan yang harmonis, nyaman, aman dan damai antar warga negara. Selain itu, pemenuhan hak juga sulit jika kewajiban tidak dipenuhi. Dan sebaliknya. Hal ini karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat diperlukan dalam kehidupan karena keduanya harus dipenuhi tanpa merusak esensi satu sama lain.