Melakukan Reformasi Birokrasi Demi Terwujudnya Sound Governance

Melakukan Reformasi Birokrasi Demi Terwujudnya Sound Governance

Pasti yang pertama terbesit ketika melihat judul artikel ini adalah pertanyaan apa sih itu reformasi birokrasi?

Menurut website Mahkamah Agung Republik Indonesia, reformasi birokrasi intinya merupakan merupakan upaya untuk memperbaharui dan mengubah sistem penyelenggaran pemerintahan secara mendasar. hal yang perlu dirubah ini terutama dari sisi kelembagaan (organisasi), administrasi (proses bisnis), dan perangkat sumber daya manusia. 

Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang menjadi salah satu tuntutan reformasi merupakan awal dari pengakuan mekanisme pelayanan publik dan tonggak pengakuan pemerintah akan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang lebih baik. 

Semangat reformasi yang mencirikan pembangunan kelembagaan nasional ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang dapat mendorong fasilitasi dan integrasi.

Nah pemerintah indonesia sendiri perlu melakukan reformasi birokrasi, hal ini karena reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun organisasi birokrasi melalui pengembangan aparatur pemerintah sehingga dapat menjalankan misi umum pemerintahan dan pembangunan nasional dengan lebih efisien dan efektif dalam. 

Pengembangan aparatur pemerintah sendiri dibutuhkan agar kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi perubahan global yang terjadi di indonesia, serta mampu beradaptasi dan memanfaat segala peluang yang ada. 

Penembangan sumber daya aparatur pemerintah sendiri juga merupakan tuntutan sosial dimana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, serta perubahan lingkungan strategis.

Selanjutnya mengenai sound governance itu sendiri, sebelumnya juga sempat disebutkan good governance. Apa sih itu konsep governance ?

Konsep governance merupakan paradigma baru dalam perkembangan administrasi publik. Dalam konsep governance terdapat 3 komponen, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. 

Good governance sendiri akan tercapai apabila ketiga komponen tersebut berfungsi secara semestinya. Agar dapat menyelenggarakan good governance, maka pemerintah perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam menjalankan pemerintahannya. 

Kemudian konsep sound governance sendiri lahir untuk menyempurnakan konsep good governance dengan menambahkan satu komponen lagi yaitu aktor internasional. 

Dalam perkembangannya sendiri good governance mendapat kritik karena pelaksanaan good governance sendiri dinilai akan membuat negara negara berkembang menjadi lebih inferior dibandingkan negara maju. Ini ditunjukan dengan adanya gap perkembangan fundamen ekonomi masyarakat. 

Kritik ini kemudian memberi masukan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ada banyak caranya, bukan hanya berpedoman pada bagaimana negara barat menyelenggarakan pemerintahannya. 

Penyelenggaraan pemerintah yang baik tentunya juga harus melihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, Indonesia sendiri merupakan negara yang masyarakatnya multikultural. keberagaman ini mencakup dalam berbagai suku, agama, budaya, bahasa, ras dan masih banyak lagi. 

Ini merupakan dasar yang jelas berbeda dengan negara barat yang cenderung homogen sehingga pemerintahannya tidak dipusingkan dengan permasalahan keberagaman yang ada. 

Nah, dengan adanya konsep Sound governance akan memberikan pemerintah ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tradisi atau inovasi lokal, dan bagaimana negara dan pemerintahan harus diatur menurut adat, budaya, dan konteks lokal. Tentu saja, standar universal  kesejahteraan manusia dan penghormatan serta penegakan terhadap hak-hak dasar harus terus ditegakkan. 

Agar dapat menuju apa yang dinamakan sound governance, maka diperlukan reformasi birokrasi yang dimulai dari merubah mindset para aparatur pemerintah. ini merupakan hal yang paling mendasar sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 

Konsep governance akan tidak akan membawa perubahan yang signifikan apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. 

Dalam reformasi birokrasi juga perlu mengedepankan nilai dasar budaya pemerintahan tradisional indonesia pada zaman dahulu, sehingga memudahkan inklusi kebijakan dalam masyarakat. Keberagaman budaya indonesia yang ada perlu dimanfaatkan sehingga kita tidak terbawa dan dikendalikan oleh perubahan global yang terjadi. 

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H