Melakukan Reformasi Birokrasi Demi Terwujudnya Sound Governance

Good governance sendiri akan tercapai apabila ketiga komponen tersebut berfungsi secara semestinya. Agar dapat menyelenggarakan good governance, maka pemerintah perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam menjalankan pemerintahannya. 

Kemudian konsep sound governance sendiri lahir untuk menyempurnakan konsep good governance dengan menambahkan satu komponen lagi yaitu aktor internasional. 

Dalam perkembangannya sendiri good governance mendapat kritik karena pelaksanaan good governance sendiri dinilai akan membuat negara negara berkembang menjadi lebih inferior dibandingkan negara maju. Ini ditunjukan dengan adanya gap perkembangan fundamen ekonomi masyarakat. 

Kritik ini kemudian memberi masukan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ada banyak caranya, bukan hanya berpedoman pada bagaimana negara barat menyelenggarakan pemerintahannya. 

Penyelenggaraan pemerintah yang baik tentunya juga harus melihat bagaimana karakteristik masyarakatnya, Indonesia sendiri merupakan negara yang masyarakatnya multikultural. keberagaman ini mencakup dalam berbagai suku, agama, budaya, bahasa, ras dan masih banyak lagi. 

Ini merupakan dasar yang jelas berbeda dengan negara barat yang cenderung homogen sehingga pemerintahannya tidak dipusingkan dengan permasalahan keberagaman yang ada. 

Nah, dengan adanya konsep Sound governance akan memberikan pemerintah ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tradisi atau inovasi lokal, dan bagaimana negara dan pemerintahan harus diatur menurut adat, budaya, dan konteks lokal. Tentu saja, standar universal  kesejahteraan manusia dan penghormatan serta penegakan terhadap hak-hak dasar harus terus ditegakkan. 

Agar dapat menuju apa yang dinamakan sound governance, maka diperlukan reformasi birokrasi yang dimulai dari merubah mindset para aparatur pemerintah. ini merupakan hal yang paling mendasar sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 

Konsep governance akan tidak akan membawa perubahan yang signifikan apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. 

Dalam reformasi birokrasi juga perlu mengedepankan nilai dasar budaya pemerintahan tradisional indonesia pada zaman dahulu, sehingga memudahkan inklusi kebijakan dalam masyarakat. Keberagaman budaya indonesia yang ada perlu dimanfaatkan sehingga kita tidak terbawa dan dikendalikan oleh perubahan global yang terjadi. 

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H