Kembali Muncul Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ada Apa di Balik Ini?

Selain itu Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), tegas menyatakan bahwa Komisi II tidak pernah mengutarakan soal penundaan Pemilu 2024. Ia pun menegaskan komitmen Komisi II untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah.  Guspardi menyatakan bahwa penundaan pemilu tidaklah sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa anggaran, regulasi, serta pengawasan sudah disetujui Komisi II. 

Dikutip dari Kompas.com Guspardi menyebutkan bahwa DPR bertanggung jawab untuk mengatur pemilu melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Guspardi mengingatkan bahwa MK telah menegaskan bahwa periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan dalam putusannya mengenai UU Pemilu. Menurutnya, Pasal 7 UUD 1945 yang ditegaskan oleh MK juga menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024.

Hasil survei Lembaga Algoritma mendapatkan bahwa 76,9 persen orang yang disurvei tidak menyukai pengunduran jadwal Pemilu. Sementara itu, 65,8 persen responden menentang pengalihan masa jabatan presiden. dikutip dari Tempo.com menurut Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid, elite politik dianggap mengusung isu ini sebagai sebuah agenda politik, namun hampir semua orang menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap hal ini.

Hasil survei Algoritma menunjukkan bahwa sebagian besar dari para pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tidak setuju dengan penundaan pemilu, dengan 15,9 persen yang tidak setuju, 11,8 persen yang setuju, dan 72,3 persen yang tidak tahu. Profesor Riset dan BRIN R. Siti Zuhro menyatakan bahwa hasil ini adalah kabar baik, karena menunjukkan bahwa publik masih punya rasionalitas yang tinggi. 

Melihat fenomena munculnya wacana dan isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden maupun wacana presiden tiga periode sebenarnya ada apa dibalik semua ini? Isu ini terus dimainkan menjelang tahun 2024 apakah ini stratgei politik? ataukah cara untuk menjatukan wibawa Jokowi di akhir masa jabatanya.

Sumber:

1 2 3  4