Konsesi tambang yang telah diberikan kepada ormas-ormas keagamaan, dapatlah menjadi poin penting dalam melihat masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia di masa datang. Tak lain karena sifatnya yang dianggap positif sebagai daya dukung sosial.
Namun, apakah daya dukung sosial berbasis keagamaan dapat menjadi paradigma pengelolaan sumber daya alam? Tentu bukanlah hal mudah, manakala terjadi benturan ideologis yang tidak selama sesuai dengan konsep kemaslahatan.
Artinya, berbagai polemik sosial yang terjadi, dapat menjadi berbagai klausul munculnya krisis multidimensi. Dimana benturan terkait konsepsi ekonomi ekspoitatif, kemudian berhadapan dengan kebutuhan ruang hidup terbuka bagi masyarakat.
Kita dapat refleksi atas apa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia belakangan. Khususnya kala masyarakat menentang eksploitasi daerahnya demi kepentingan penyerapan sumber daya alam. Termasuk dalam area pertambangan ataupun energi bumi.
Benturan persoalan yang mengemuka tak lain karena munculnya berbagai macam konflik berlandaskan kepentingan. Tak lain adalah perihal hak dan kewajiban, baik antara pemerintah dengan masyarakat yang terdampak atau sebaliknya.
Apalagi jika lingkungan eksplorasi memiliki pengaruh penting bagi masyarakat. Faktualnya terhadap masyarakat adat, dengan hak tanah ulayat sebagai area yang kerap dipersengketakan. Maka, tidak hanya modal sosial-keagamaan, jika persoalan hukum dan ham tidak terselesaikan.
Konsesi Tambang Sebagai Resolusi
Modal sosial berbasis keagamaan kiranya menjadi alasan utama konsesi tambang diberikan kepada ormas-ormas agama. Baik bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang telah menerima kebijakan Pemerintah tersebut.
Perihal berbagai kritik yang mengemuka bukan menjadi penghambat kebijakan ini direalisasikan. Apalagi jika dua ormas tersebut telah meyakini bahwa pengelolaan tambang akan dapat diproyeksikan demi kemaslahatan bersama.
Resolusi inilah yang kiranya menjadi penting untuk dapat disosialisasikan secara terbuka. Beragam persepsi timbul, tentunya juga memiliki tujuan visioner, dengan narasi membangun. Jadi, semua pihak dapat berperan dalam pengawasan secara moral dan hukum.
