Narasi-narasi cacat verbal yang kerap mengemuka pada ruang digital memang menjadi faktor utama demoralisasi demokrasi. Sebuah sudut pandang yang terkesan anti kritik dan memberi stigma negatif dari publik. Khususnya terhadap pembuat kebijakan publik.
Dalam hal ini adalah para legislator atau pemerintah, dengan membuka munculnya degradasi kepercayaan publik. Tak luput terhadap partai politik, yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik. Khususnya dalam ruang digital dalam konteks kritik.
Jika cyberbullying mengemuka menjadi common enemy, maka yang terjadi adalah hadirnya konflik digital. Sebuah hal yang sangat merugikan bagi kedaulatan negara, karena ruang digital dapat diakses secara luas oleh setiap individu dunia.
Baik dalam kepentingan pribadi, atau meluas kepada aksi spionase antar negara. Apalagi jika informasi data pribadi diekspose dalam unsur kepentingan politik. Sebuah kesalahan fatal yang dapat menjadi bumerang bagi kedaulatan bangsa dalam aspek politiknya.
Analisisnya adalah pendekatan sosial budaya, yang mengacu pada upaya pemenuhan tujuan dengan cara melakukan pertentangan, seperti ungkap Sarjono Soekanto. Walau topiknya adalah media sosial, sebagai bahan analisisnya. Apalagi jika berkaitan dengan wacana pemilu.
Ada semacam rahasia negara dalam aspek sosial politik yang tampak mengemuka di media digital. Dengan beragam wacana yang kontra produktif demi keberlangsungan demokrasi. Artinya dengan hadirnya kecenderungan lain dalam proyeksi negara bangsa.
Inilah yang menjadi asal muasal munculnya pandangan ideologis baru dalam menilai realitas kontemporer kebangsaan. Hadirnya aksi-aksi cyberbullying dengan kepentingan tertentu dalam orientasi politik sudah sepatutnya dapat dihindari kini.
Walau secara aksiologis masih mengalami proses reorientasi dalam pandangan yang lebih bersifat nasionalistik. Kiranya tulisan ini dapat mewakilinya. Salam damai, semoga bermanfaat, dan terima kasih.
