Perihal dispersepsi yang kerap terjadi mengenai mitigasi bencana, antara masyarakat dengan pemerintah tentu membuat situasi tampak chaos kala terjadi bencana. Terlebih karena kekurangpahaman masyarakat terkait bagaimana cara mendapatkan akses keselamatan diri dan harta bendanya. Dispersepsi ini kiranya juga berangkat dari persoalan komunikasi.
Belum lagi jika para relawan yang datang terlibat, tidak memahami aturan yang berlaku kala bencana. Ataupun dalam mekanisme yang berkaitan dengan penanganan korban, tanpa ada ruang terbuka untuk saling berkoordinasi.
Dalam arti, kurang ada sosialisasi secara berkelanjutan dari pihak terkait untuk memberi kesadaran perihal mitigasi bencana. Pun dengan upaya pembangunan infrastruktur area/lokasi aman, yang harusnya tetap menjadi agenda utama pengatur kebijakan. Semua pihak kiranya dapat satu pemahaman bersama, terkait persoalan ini.
Bukan dalam arti mempersoalkan apa yang telah diupayakan secara sistemik. Melainkan sebatas kritik terhadap kebijakan yang dapat dilihat dari realitas pada beberapa daerah yang telah disebut. Tujuannya tidak lain demi mengurangi dampak negatif dan upaya penanggulangan bencana dengan baik dan saling terkoordinasi.
Agar antara pemerintah daerah beserta BNPB dapat saling bersinergi bersama masyarakat. Demi mengurangi jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari dispersepsi dalam mitigasi bencana di lapangan. Terlebih jika lokasi bencana justru berkembang menjadi area wisata bencana, yang kerap membuka ruang dispersepsi semakin mengemuka.
Semoga bermanfaat, dan terima kasih.
