Kewajiban lain bagi para partai dalam mekanisme ini juga berkaitan dengan kepengurusannya di setiap daerah/provinsi. Hal ini tentu menjadi sumber utama perolehan suara dari masing-masing daerah bagi partai yang notabene akan mengusung para wakilnya secara politis. Baik terhadap calon eksekutif ataupun legislatif.
Nah, disinilah letak hubungan antara sistem presidential threshold dengan parliamentary threshold terjadi. Secara politis, mekanisme ini memang saling berkaitan, karena melalui perolehan jumlah kursi di parlemen, maka akan berpeluang besar dalam pencalonan calon Presiden. Sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan pada Pemilu.
...
Walau kerap disinggung banyak kekurangan, dalam proses demokratisasi. Kedua sistem ini tetap menjadi ketentuan dasar bagi para kontestan Pemilu. Selama masih diberlakukan sesuai hukum yang berlaku. Apalagi jika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada prosesi pemilihan bagi setiap calon anggota dewan. Tentu akan banyak tafsir politik yang akan mengemuka.
Semua ada sisi positif ataupun negatifnya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi selama masa kampanye atau pra kampanye tiba. Dimana bukan justru menghalalkan segala cara demi kepentingan politik yang dapat mencederai demokrasi bangsa. Terlebih dalam menjaga suasana kondusif yang berkemajuan secara politis dalam memahami proses perjalanan Pemilu kita.
Kiranya demikan, salam hangat dan terima kasih.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
