Melihat Kemajuan Daerah dari Baik Buruk Jalan Rayanya

Belakangan memang ramai perihal buruknya infrastruktur di beberapa daerah yang tengah jadi perbincangan publik. Namun bukan sarana pendidikan atau kesehatan, melainkan jalan raya. 

Jalan raya dianggap organ vital yang dapat menjembatani akses pendidikan maupun kesehatan. Tak lain karena aksesibilitas dan mobilitas semua orang berasal dari jalan raya.

Terlebih dalam distribusi ekonomi, jalan raya sudah seperti denyut nadi eksistensi perekonomian pada sebuah daerah. Walau berbagai persoalan justru selalu datang dari jalan raya. Entah jalan rusak, berlumpur, tidak di aspal dengan baik, hingga pungli. Semua menjadi lingkaran indikator penilian kemajuan suatu daerah.

Jadi semua dapat persoalan kedaerahan, kiranya akan dapat diselesaikan jika jalan raya dapat dikses dengan baik. Bukan soal mengenai sosok Bima, yang mengkritik secara terbuka Pemda Lampung. Ataupun terhadap realita di beberapa daerah lain, yang faktanya masih kurang terfasilitasi dengan baik, akses jalan penghubung antar daerah.

Kiranya banyak, jika kita dapat sampaikan secara terbuka, perihal persoalan infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat ini. Pada beberapa kesempatan penulis dapat sampaikan bahwa secara ekonomi, jalan raya dapat dijadikan referensi utama dalam melihat kemajuan suatu daerah. Namun, ini hanya salah satu indikatornya, dan tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh.

Salah satu ruas utama jalan di daerah (sumber: dokpri)

Sejak tahun 2021, angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jalan rusak mencapai 31,9 persen. Kurang lebih sekitar 174.298 km, dari total seluruh jalan yang mencapai 546.116 km, selain jalan tol. Ini indikator yang merepresentasikan realita jalan raya seluruh Indonesia. Dimana yang patut disoroti adalah jalan raya yang menjadi tanggung jawab Provinsi ataupun Kabupaten.

Banyak diantaranya dapat dikatakan tidak layak dilalui oleh kendaraan, karena tidak diaspal. Nah, berbagai asumsi yang memberikan ulasan kiranya tidak dapat dijadikan tolak ukur penilaian mengenai kondisi jalan yang rusak. Kita pakai data yang telah dihimpun oleh BPS, per tahun 2021, yang masih menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah dengan kondisi jalan rusak pada urutan pertama.

Hal ini tentu mempengaruhi mobilitas ekonomi penduduk yang terbilang rentan konflik. Dalam buku Statistik Transportasi Darat yang diterbitkan oleh BPS menjelaskan secara terperinci perihal jalan yang layak dan tidak layak pada hal 52. Sepanjang 829 km jalan Provinsi Papua dalam kondisi rusak, sedangkan 162 km dalam kondisi rusak berat.

Kedua adalah Provinsi Riau, dengan kondisi jalan yang terbilang memprihatinkan, namun masih dibawah Papua dalam kondisi jalan yang layak dilalui kendaraan. Yakni sepanjang 441 km rusak, dan 633 km rusak berat.

Ketiga adalah Provinsi Kalimantan Barat, dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat nyaris sebanding. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jalan layak pakai yang terpersentase separuhnya. Dengan sepanjang 361 km rusak, dan 252 km rusak berat.

Lantas, bagaimana dengan daerah lainnya? Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah yang terbanyak, dalam konteks jalan rusak berat. Dengan 667 km jalan yang kondisinya rusak berat. Namun secara teritori per km, masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah yang telah disebutkan.

Maka, jika yang belakangan tampak viral adalah Lampung, maka kiranya dapat pula ditinjau dari berbagai daerah lainnya. Tampak kiranya, jika tidak viral, maka tidak ada respon dari pemerintah setempat. Mungkin ini yang terjadi di era digital saat ini. Media sosial selalu menjadi arena mengutarakan suara yang lebih lantang daripada berorasi.

Namun, masih pada buku yang sama pada hal 53, dengan sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Kabupaten. Sumatera Utara menjadi daerah yang memiliki kondisi jalan rusak berat tertinggi, dengan panjang 9.187 km. Dengan posisi Nusa Tenggara Timur pada urutan kedua, dengan panjang 6.306 km. Ketiga ada Papua, dengan panjang 4.888 km.

Berangkat dari persoalan ini, sedianya bukan persoalan justifikasi atau saling menyalahkan. Melainkan bagaimana saling berbenah dalam upaya memajukan daerahnya, adalah aspek yang utama. Ada ragam kebijakan yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Mengenai data yang tersaji kiranya hanya bentuk bagian sosialisasi yang dapat memberi efek positif bagi setiap daerah. Baik Provinsi atau Kabupaten, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Apakah relevan, jika melihat kemajuan daerah berawal dari aspak atau jalanan yang baik/rusak? Kiranya kita dapat memberi asumsi masing-masing, dengan evaluasi yang membangun satu dan lainnya.

Semoga bermanfaat, dan terima kasih.