Pemidanaan pada Pasien "Pembohong"

Kekuatiran itu nyata benar terbukti. Seperti tulisan sebelumnya

Curhat tenaga medis yang mengatakan, "...mau masuk kerja seperti mau dibunuh saja..." nyata terjadi. Padahal sederhana saja.

Ketika ada pasien ditanya riwayat perjalanannya, mengaku tidak ke mana-mana. Bahkan pihak keluarga dengan PD-nya bercerita tidak ada apa-apa.

Hingga semuanya terbongkar. Kondisi fisik jelas tidak bisa dibohongi. Maka, jelas sudah. Tenaga medis pun akhirnya ikut tertular. Padahal ya, sudah hati-hati sekali.

Memberi Efek Jera

Dalam kasus kedaruratan seperti yang terjadi saat ini, tentu saja ada perbuatan hukum. Si pasien dan/atau pihak keluarga sudah memberikan kesaksian yang tidak benar kepada tenaga medis.

Maka, sebuah pertanyaan muncul, "Dapatkah seseorang (pasien) yang tidak jujur seperti ini dipidanakan, dengan dakwaan membahayakan nyawa orang lain?" Sebab, bukan hanya satu dua yang jadi korbannya, tapi bisa mencapai puluhan orang sekaligus.

Sebelumnya, biar tidak salah kaprah, simak pengertian yang dimaksud. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 (Permenkes 4/2018) tentang Kewajban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, merumuskan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di rumah sakit.

Kewajiban pasien itu di antaranya adalah: "d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;"

Jadi, secara sederhana, tindakan pasien yang sengaja berbohong, menutupi hal tertentu untuk diketahui tim medis atau nakes (tenaga kesehatan), bisa saja dikenai sanksi hukum.

Dalam kasus ini, COVID-19 telah ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Keppres 11/2020) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Kedaruratan kesehatan masyarakat" itu apa? Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (UU 6/2018) tentang Kekarantinaan Kesehatan menerangkan pengertian tersebut sebagai "kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan, yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

Nah, dari uraian panjang itu, ambil unsur-unsurnya. Antara lain: "...ditandai penyebaran penyakit menular...". Ia juga " ... menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

Covid-19 termasuk di sini, bukan? Penyakit akibat virus Corona ini termasuk dalam penyakit yang gampang menular. Sudah lintas batas negara. Makanya ia disebut pandemi (global, menyeluruh ada), bukan sekadar epidemi. Skala lokal, tidak dijumpai di lain tempat.

Perlindungan Tim Medis (Nakes)

Tindakan medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien sendiri dengan cara wawancara atau observasi, dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991  (PP 40/1991) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, khususnya pada Pasal 12. Tidak salah, jika sesuai dengan SOP, tenaga kesehatan pada tahapan awal akan memeriksa, apakah pasien tersebut tergolong pada orang yang patut diduga terinfeksi atau membawa COVID-19 ataukah tidak. Perlakuannya tentu berbeda antara penyakit biasa, yang umum-umum saja, dengan jenis penyakit yang berbahaya, gampang menular.

Sedangkan tindakan pemeriksaan sendiri adalah termasuk sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular, sebagimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 (UU 4/1984) tentang Wabah Penyakit Menular .

Pemidanaan Pasien

Sebagimana yang telah terjadi, kasus tertularnya tim medis alias nakes oleh pasien, maka jika secara jelas; terbukti benar, ada pasien yang berbohong tentang informasi kesehatannya, maka berdasarkan ketentuani Pasal 14 ayat (1) atau (2) UU 4/1984 tersebut, maka si pasien dapat diberikan sanksi hukum sebagaimana mestinya.

Kedua pasal itu berisikan demikian:

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Beda kedua pasal di atas adalah apakah perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Sehingga, pembebanan hukuman menjadi berbeda.

Jadi, mari sama-sama ketahui hak dan kewajiban ini dalam bidang kesehatan ini. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Adanya SOP adalah dipergunakan adalah demi kebaikan bersama. 

Salam sehat. Salam waras....

Hendra Setiawan
20-04-2020

Bacaan:

tagar.id
wartaekonomi.co.id
hukumonline.com