Money Politik Benih Korupsi

Money politic (Politik uang) adalah praktik mencoba mempengaruhi orang lain melalui penggunaan insentif material. Istilah ini juga terkadang digunakan untuk merujuk pada jual beli suara dalam pemilu serta tindakan mentransfer dana ke partai politik atau individu untuk memengaruhi perilaku pemilih. Berangkat dari sebuah narasi dimana politik uang besar-besaran terus sering terjadi. Bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, itu mudah diterima.

Bangsa kita (Indonesia) memiliki organisasi politik yang cukup banyak dengan banyak pendukung dalam setiap organisasi politik. Secara alami, kami memahami bahwa masing-masing organisasi politik ini harus memiliki pendekatan mereka sendiri untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilihan, mulai dari metode yang sangat efektif hingga yang tidak etis yang bertentangan dengan prinsip dasar politik. Yang dimaksud dengan cara yang tidak etis adalah cara yang melanggar peraturan atau standar moral dalam politik, yang sering disebut sebagai "vote-buying" (pembelian suara). Praktik suap politik ini semakin marak menjelang pemilu, dengan pelakunya adalah para aktivis organisasi politik tersebut.

Money politic (Politik uang) secara tegas dilarang oleh undang-undang, namun keinginan kuat dari tim kandidat untuk menang memaksa mereka mempertahankan strategi ini sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Selain menggunakan keuangan pribadi, investor politik yang memiliki kepentingan bisnis di daerah tersebut kerap menjadi sumber pendanaan politik uang.

Praktik politik uang secara khusus dilarang oleh undang-undang, dan termasuk kegiatan ilegal tersebut di atas. Politik uang tidak bermoral karena sering menghasilkan pembelian murah hak-hak rakyat.

Di Indonesia, istilah "korupsi" sudah tidak asing lagi; itu biasanya mengacu pada seorang pejabat yang menggunakan posisinya untuk menghasilkan banyak uang, biasanya melalui korupsi. Mengapa seseorang masuk sel tahanan tetapi hanya menerima hukuman penjara yang singkat? Sebagian besar pejabat yang dihukum hanya sedikit berbeda dari individu biasa yang tidak memiliki nama atau uang karena jabatannya mereka akan ditahan di penjara selama mungkin. Kita harus menghargai "Kejujuran" sebagai anak muda di masa milenial, bukan seperti para bangsawan yang di masa lalu sering menggunakan korupsi untuk keuntungannya.

Umumnya, maraknya suap di negara-negara tersebut terkait dengan keinginan meningkatkan keuangan partai politik, namun ada politisi tertentu yang memanfaatkannya untuk karakter mereka sendiri. Jika politisi memberantas korupsi, dipastikan pemerintah tidak akan terjebak dalam kewajiban keuangan dan mayoritas individu tidak akan dipenjara karena korupsi.

Kita semua bisa sepakat bahwa korupsi adalah "fenomena" di Indonesia daripada praktik "nominal". Ada upaya untuk mencuri uang banyak orang, terbukti dengan aktivitas korupsi yang diekspos oleh media setiap hari. Awalnya secara eksklusif dianggap sebagai penggunaan keuangan publik yang tidak tepat untuk kepentingan sendiri atau kelompok, korupsi saat ini dipahami dalam berbagai cara. Pencucian uang adalah istilah lain dari praktik korupsi penyuapan.

Pengeluaran keuangan, baik individu maupun dari pendukung politik untuk pendanaan politik, terkait dengan promosi tindakan korupsi oleh kepala daerah pasca pemilu. Awalnya, perilaku tidak jujur dalam penyelewengan keuangan muncul sebagai akibat dari pengeluaran dana pribadi yang besar untuk politik moneter. Apakah pasangan calon memperoleh dana tersebut dari harta pribadi, jual beli barang berharga, atau utang kepada pihak tertentu yang memastikan dana yang dikorbankan dapat segera diisi kembali atau utang harus segera dilunasi.

Kedua, dominasi kepentingan investor politik atas pemasukan uang pemenang. Jika terpilih, posisi ini akan mengelilingi duo kandidat. Selain itu, tekanan ini akan menimbulkan berbagai macam perilaku koruptif. Secara khusus, korupsi untuk penyalahgunaan kekuasaan untuk menutup biaya pengorbanan investor politik, baik dalam bentuk memajukan bisnisnya, memenangkan tender proyek, maupun berbagai kebijakan yang menguntungkan investor politik korporasi namun merugikan negara.

Pendanaan politik bukan hanya katalisator korupsi, tetapi juga pusaran air yang akan menelan para pelaku kejahatan itu sendiri. Sel penjara dapat dengan cepat menjadi tempat tinggal baru mereka begitu mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Kandidat harus menyadari sebelumnya bahwa ada tugas yang lebih signifikan menunggu mereka sebagai Kepala Daerah setelah menang. Secara khusus, mereka harus fokus pada merancang berbagai program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, daripada memikirkan cara untuk mengganti dana yang dihabiskan untuk suap politik atau bahkan melayani para dermawan politik.

Menjunjung tinggi nilai Siri, antara lain merasa terhina jika melakukan politik uang untuk memenangkan pilkada, malu jika melakukan korupsi, bahkan malu jika tidak membawa masyarakatnya menuju kemakmuran dan kemajuan.

Untuk memenangkan pemilihan dan mempertahankan kekuasaan, korupsi politik berkepentingan untuk menghasilkan uang. Apalagi, memenangkan pemilu memiliki biaya politik (political cost) yang harus dibayar. Karena kemudahan konversinya menjadi sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan, uang kemudian muncul sebagai sumber daya utama ketika sumber daya langka. Uang memungkinkan partai politik dan kandidat untuk menyewa penasihat, media, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan.

Tentunya ada beberapa hal yang harus kita hindari bersama untuk menghadapi ancaman politik uang dalam memaknai pilkada serentak:

1.  Kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) beserta jajarannya, yang menjadi "pengawal" terdepan di samping masyarakat luas, niscaya akan memberikan dampak yang signifikan bagi pengawasan bersama penyelenggara pemilu. proses pemilihan. Demi kesejahteraan demokrasi bangsa kita, apalagi menyangkut langgengnya sistem kenegaraan kita saat ini terjadi (politik uang), hal-hal seperti ini harus diatur sedemikian rupa. Jadi wajib lapor ke pihak berwenang sebagai kelompok.

2.  Para pencari kekuasaan mengambil tindakan tegas berdasarkan politik uang. Untuk memberikan efek jera, hukuman maksimal harus ditonjolkan kepada para pelanggar karena setiap pencari kekuasaan sedikit banyak akan menghambur-hamburkan uang untuk meraih suara dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

3.  Pendidikan masyarakat tentang politik. Masyarakat perlu lebih mewaspadai politik karena telah "bergeser makna" dari pada hakekatnya jalan yang diambil untuk kebaikan bersama menjadi "menjadi" alat untuk merebut kekuasaan, memecah belah posisi, dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. termasuk politik uang, yang dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok (partai).

Penyimpangan politik dalam birokrasi dilakukan dengan menempatkan anggota partai politik pada posisi kunci dan selanjutnya memanipulasi kebijakan dan anggaran untuk memperkuat dan memperbesar dukungan partai di kalangan massa. 

Fenomena ini juga marak terjadi di birokrasi daerah, yang dicapai dengan mendorong kontrol peran kepemimpinan politik daerah (seperti kepala daerah), terlibat dalam manipulasi kandidat selama proses pemilihan kepala daerah, dan pengalihan kebijakan dan anggaran daerah. Biasanya, jelang pilkada, terjadi lonjakan penyaluran bansos ke partai politik. Selain itu, partai politik sering menerima dukungan keuangan dari pengusaha dalam bentuk sumbangan kampanye ilegal, donatur partai, atau biaya proyek.

Jika penyimpangan politik berfokus pada sumber pendapatan terlarang atau penyalahgunaan posisi pemerintah, penyimpangan elektoral atau penyimpangan pemilihan umum (pemilu) meliputi pembelian suara dengan uang, menjanjikan posisi atau perlakuan yang menguntungkan, bantuan khusus, pemaksaan, intimidasi, dan ikut campur dalam pemilihan umum yang bebas. . Meskipun mungkin ada perbedaan bernuansa antara penyimpangan politik dan penyimpangan pemilu secara keseluruhan, keduanya memiliki dampak yang sama dalam hal konsekuensi politik yang dihasilkan. Kepemimpinan politik bermasalah ini merupakan salah satu komponen penyimpangan politik. 

Selain itu, posisi pemerintahan, terutama pada tingkat tinggi (seperti Presiden dan Menteri), serta pemilihan umum terkait erat dengan mekanisme negara modern. Di negara modern yang memiliki lembaga politik berupa pemilihan umum, proses ini sangat penting untuk memilih wakil rakyat dan/atau memilih pemimpin pemerintahan.

Risiko politik yang besar telah menyebabkan banyak pemimpin mengembangkan kemitraan dengan para pebisnis. Sah atau haram, penguasa yang memiliki kekuasaan akan menerapkan kebijakan yang korup. Selain itu, pemerintah dioperasikan dengan prinsip rasio biaya untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkan. Karena masalah ini, pemerintah sering menyalahgunakan posisi kekuasaannya untuk memajukan kepentingan keuangan dan politiknya sendiri. Karena kemampuan untuk memberlakukan kebijakan, sesuatu mungkin dilarang atau tidak. Mendapatkan uang dari kontraktor yang baru saja memenangkan tender proyek pemerintah, sebagai contoh.

Praktik penghormatan kepada otoritas oleh kontraktor tak bisa dipungkiri berdampak pada kemajuan pembangunan yang saat ini tidak berjalan mulus. Kontraktor, sebagai pemilik bisnis, secara alami berusaha memaksimalkan keuntungan mereka di setiap usaha. Akibatnya, proyek menjadi tidak terorganisir, dan sering terjadi kesalahan alokasi dana proyek.

Bahaya tersembunyi dari korupsi politik jauh lebih mematikan daripada jenis korupsi lainnya. Ini karena korupsi politik melemahkan sistem. Selain itu, sistem merupakan inti dari pengelolaan birokrasi. Jika birokrasi terkena penyakit jantung, tentu saja birokrasi akan tertatih-tatih, bahkan terancam mati setiap saat.

Masyarakat kelas bawah yang kebetulan juga hidup dalam lingkaran kemiskinan dan berpendidikan rendah menjadi target sasaran (money politik) politik uang. Kondisi kemiskinan seakan memaksa masyarakat untuk menerima hal tersebut karena situasi dan kondisi yang sangat tidak mungkin terjadi tanpa memikirkan akibat yang akan diterima di kemudian hari. Selain itu, kurangnya pengetahuan umum tentang politik menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat berada dalam situasi ini. Keadaan seperti inilah yang digunakan para makelar kekuasaan untuk menyebarluaskan politik uang (money politik). Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat.

Kejadian ini politik keuangan (money politik) terjadi hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dapat dikatakan bahwa ada cara tertentu untuk merampok hak pemilih dengan kedok politik keuangan untuk memanipulasi pemilihan yang akan menguntungkan mereka yang terlibat dalam praktik ini politik keuangan (money politik). Ini menyiratkan bahwa individu hanya diberi keuntungan jangka pendek untuk tujuan kepuasan seseorang dalam mencapai posisi otoritas, yang dengan cepat diabaikan ketika menyangkut tuannya yang sebenarnya (rakyat).

Baik negara yang berbasis kediktatoran maupun demokrasi telah mengalami, sedang mengalami, dan akan terus mengalami korupsi politik(money politik). Paling tidak, bukti sejarah menunjukkan dampak buruk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi politik terhadap masyarakat umum dalam banyak aspek kehidupan mereka. Karena situasi yang muncul, pemilik usaha kecil akan merasa kesulitan untuk bersaing dengan mereka yang memiliki banyak uang dan menerima dukungan pemerintah di bidang ekonomi, misalnya. Membuat item hukum konvensional adalah cara sederhana bagi pebisnis dengan sumber daya yang signifikan untuk berdampak pada kebijakan ekonomi yang disetujui pemerintah. 

Korupsi politik harus dilarang, dan politisi yang korup harus menghadapi hukuman berat. Politisi dan pimpinan partai politik yang terpidana korupsi harus menghadapi sanksi yang lebih keras. Sanksi yang tegas dapat mengurangi tindak pidana korupsi politik selain memberikan efek jera. Untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan partai politik tertentu, penegak hukum harus melakukan upaya yang sistematis selain menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Kasus-kasus korupsi sering dijadikan sebagai chip negosiasi oleh kekuatan politik. Selain itu, karena faktor politik memainkan peran yang lebih besar dalam penyelesaian kasus korupsi, mereka sering muncul sebelum menghilang tanpa ada indikasi hasilnya.

Yang dibutuhkan adalah ketegasan penegakan hukum dan sanksi yang berat agar para politisi tidak mudah mempolitisasi kasus korupsi. Politisi tidak takut melakukan korupsi karena tidak jelasnya penyelesaian hukum. Selain itu, keyakinan para politisi bahwa kerja politik, bukan sumber daya atau uang tunai, diperlukan untuk kemenangan pemilu harus diubah. Jika korupsi partai politik dibiarkan menyebar, itu bisa menghancurkan negara. Karena korupsi politik dan politik uang yang merajalela di Indonesia, negara ini akhirnya bisa hancur.

Tindakan korupsi sangat merugikan negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlambat oleh korupsi, yang juga mengurangi investasi, memperburuk kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan pendapatan. Pada kenyataannya, korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan suatu bangsa di antara warganya.

Tak heran jika banyak kasus korupsi yang sangat tinggi di lingkungan politik, khususnya di Indonesia. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki hukum yang ketat, aparat penegak hukum sering kali terlibat dalam kegiatan yang tidak etis ini. Suatu negara dengan aturan yang ketat tidak dapat menjamin bahwa hukum akan diterapkan dengan benar. Karena korupsi masih sering ditemukan. Tindak pidana korupsi yang belakangan ini semakin merajalela, tidak dapat ditanggulangi oleh lembaga-lembaga yang ada yang diperuntukkan bagi tersangka dan pelaku yang melanggar hukum.

Isu utama di Indonesia adalah pemberantasan korupsi, yang bahkan sudah mulai menghambat kemajuan negara di segala bidang---ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Padahal tindak pidana korupsi sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa sejak tahun 2002, saat UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penyesuaian, terutama untuk pengurangan dan pencegahan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia.

Dalam menghentikan korupsi ia harus memiliki agama yang kuat dan menganggap bahwa ia yakin ia harus melalui semuanya dan dalam politik maka tidak ada orang yang menjadi koruptor sama sekali, bahkan warga tidak lagi berani melakukan korupsi karena fakta bahwa tidak ada atasan mereka yang mencoba melakukan korupsi.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik uang melanggar kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya. Uang yang dibayarkan memiliki unsur paksaan subliminal. Politik uang juga diserang dari perspektif agama karena suap adalah praktik yang umum. Misalnya, Nabi dikatakan telah mengutuk keras individu yang menawarkan dan menerima suap dalam Islam. Tindakan menyuap dilarang dalam Islam.

Money politic (Politik uang) adalah perilaku tidak jujur yang merusak demokrasi secara keseluruhan dan merusak pemilu sebagai akibat dari praktik tersebut. Dalam masyarakat demokratis, politik uang adalah ilegal. pelanggaran yang berdampak besar. kejahatan yang memulai efek domino dari perilaku tidak jujur dan merendahkan dalam politik. Politik yang didasarkan pada praktik politik uang yang tidak etis akan selalu memiliki politisi yang tidak jujur dengan pemikiran pragmatismenya.

Bahkan pejabat-pejabat yang berkecimpung di bidang politik, yang pada zamannya unggul seperti sekarang ini, boleh dikatakan elit politik, tidak mampu melepaskan diri dari belenggu perilaku koruptif. Justru dengan apa yang telah mereka lakukan dan itulah yang membuat kemungkinan untuk melakukan perbuatan korupsi semakin besar. Pasalnya, kasus-kasus korupsi belakangan ini muncul karena dalangnya adalah para pejabat, dimana mereka memang memiliki hubungan kerja. Hilangnya kebijakan yang tegas serta pengabaian terhadap ahli dan etik pidana yang sudah ada di dalam regulasi membuat tidak terhindarkan terjadinya tindakan korupsi.

Sekalipun kehidupan politik harus dan harus dekat dengan pedoman hukum, namun tidak lagi membuat manusia yang terlibat khawatir atau menaati peraturan tersebut. Bahkan, mereka lebih cenderung mengabaikan peraturan penjara yang relevan, karena lokasi kekuatan yang mereka miliki mungkin menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar petugas tetap berani melakukan tindakan korupsi. 

Jika undang-undang yang ada di Indonesia sekarang tidak lagi hanya mengikat tetapi juga dapat ditegaskan, tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, baik dari masyarakat umum atau yang paling penting dari pejabat. Karena dari situasi saat ini, peraturan menjadi rentan sementara yang melanggar peraturan hanyalah orang yang memiliki kekuatan, kedudukan, dan kekayaan yang seolah-olah menjadi peraturan dapat dijual dengan barang-barang itu.

Selain itu, peraturan yang sudah ada tidak berdaya untuk menghentikan atau bahkan mengurangi peningkatan jumlah kasus. Selain itu, pejabat hampir mengendalikan korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan dan kewenangan yang diperoleh para penguasa hukum dapat dimanfaatkan untuk menetralisasi mereka, namun mereka buta terhadap akibat perbuatannya jika terus melakukan korupsi. Wajar bagi mereka untuk melanggar hukum, beberapa di antaranya mungkin merupakan aturan yang mereka buat sebagai bagian dari pekerjaan mereka di dunia politik. Anda bisa menebak bagaimana perasaan masyarakat umum tentang politik Indonesia saat ini.

Harus diantisipasi bahwa pendekatan penjara yang telah dipasang dengan menggunakan sarana yang baik untuk mengurangi atau menghukum pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dapat membuat pelaku jera atau mungkin merasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula dengan maksud untuk memberikan contoh yang tepat kepada masyarakat. Atau lebih baik lagi membentuk kerangka pengawasan agar tidak ada lagi petinggi dari manapun yang berani melakukan tindakan korupsi. Jadi kalau ada gejala dan gejala bahwa tokoh tersebut melakukan perbuatan korupsi, maka ditunda dulu sebelum terjadi.

Kesesuaian bagian dari peraturan tersebut sebagai cara untuk dikenakan pada pelaku korupsi juga harus sekarang tidak lagi meniadakan pengawasan dari peristiwa yang bersangkutan tentang hal ini. Karena kerumitan ini pula yang sering membuat para koruptor kini tak gentar lagi untuk mengulangi perilaku koruptif tersebut. Bisa jadi, oknum yang menjadi perantara korupsi akan mendapatkan hukuman yang sama dengan tokoh di balik kasus korupsi tersebut. Sangat tidak adil, bahkan akan membuat pelaku utama mengulangi gerakan yang sama lagi.

Money politic (Politik uang) terkait pemilu adalah upaya untuk memengaruhi keputusan pemilih atas pilihan kandidat mereka dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan atas janji, atau hadiah. Korupsi pemilu terjadi dalam ranah politik uang. Pembelian suara, pembelian kandidat, manipulasi dana kampanye, dan korupsi administrasi pemilu adalah empat jenis kecurangan pemilu yang terkait dengan politik uang. Uang politik, juga dikenal sebagai risywah, didefinisikan sebagai penggunaan hadiah untuk meyakinkan pemilih untuk mendukung seorang kandidat.

Ada baiknya juga jika undang-undang yang melarang korupsi diperbarui dan mulai diberlakukan secara seragam kepada setiap orang yang berani melanggar hukum, tanpa memandang jabatan atau tingkat kekayaannya. Untuk membatasi jumlah kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia, harus ada ketertiban hukum dan kepatuhan terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Praktik demikian berimplikasi pada penurunan kredibilitas penguasa baik regional, nasional maupun dunia yang merugikan kehidupan dan penghidupan umat manusia. Kehidupan masyarakat semakin menurun dayanya untuk berkembang menjadi lebih baik, karena fakta harga politik telah meningkat. 

Selain itu, karena korupsi menciptakan biaya keuangan yang tinggi dan dana terbatas, orang-orang menderita karena hak kolektif mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka terhambat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, umat manusia harus berhati-hati dengan rambu-rambu calon presiden atau calon peserta legislatif yang pendekatan sosialisasinya terdiri dari faktor korupsi pemilu dan korupsi ideologi, karena ragam korupsi tersebut menimbulkan masalah politik. korupsi sementara kekuasaan berlangsung.

Korupsi masa lalu yang terfokus pada lingkaran dalam bentuk-bentuk kekuatan diperparah melalui korupsi dalam ranah penegakan hukum (peradilan korupsi). Situasi seperti itu dianggap telah merusak mesin dan ciri pemerintah yang menyebabkan negara absen dalam upaya menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penanganan korupsi, kebanyakan orang yang terjerat korupsi tidak dihukum dengan baik karena mereka memiliki pengaruh kekuatan, dari awal pengelolaan korupsi menjadi tidak terorganisir secara umum karena faktanya yang menggabungkan lembaga pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan penegakan hukum. Pihak berwenang lebih memilih memberantas korupsi dibandingkan menghentikan korupsi.

Di satu sisi, politik adalah seni, tetapi di sisi lain, itu adalah taktik pemenangan dalam pertarungan untuk mendapatkan dukungan dan suara publik. Semuanya akan dilakukan untuk memenangkan pertempuran ini, oleh karena itu masuk akal. 

Semua sumber daya yang tersedia dimobilisasi dan digunakan, menghasilkan pengeluaran dana yang besar. Politisi dan partai politik diuji di sini untuk melihat apakah mereka bisa melewati fase ini tanpa insiden. Tentu kita berharap pragmatisme politik tidak diutamakan karena ruang politik uang sangat besar. Di kalangan bangsa ini, tugas yang paling menantang adalah menanamkan budaya politik etis di kalangan anak muda. Tapi bukan berarti di negeri ini politik bersih mati total.

Oleh karena itu, uang politik (termasuk yang digunakan oleh partai politik dan kampanye) perlu diatur lebih ketat lagi. Sudah saatnya memerangi dan mencegah korupsi politik dari sumbernya, yaitu dengan mengontrol pendanaan politik. Partai politik yang menggunakan dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal harus menghadapi hukuman berat, seperti pembubaran atau pengucilan dari pemilu.

Politik transaksional dan korupsi politik harus segera diberantas melalui penerapan sanksi yang tegas, tidak hanya sanksi hukum, tetapi juga sanksi kemasyarakatan. Hukuman seperti penahanan, penyitaan aset dari mereka yang terlibat korupsi, dan bahkan hukuman mati telah gagal untuk memberikan efek jera bagi pelaku kesalahan lainnya. Lebih jauh lagi, keringanan akibat hukum bagi oknum-oknum koruptor yang benar-benar merugikan rakyat Indonesia telah menyebabkan maraknya praktik korupsi, bahkan dalam skala yang sangat kecil.

Nama : Hendi Saputra

Nim : 221420000637

Dosen Pengampu : Dr.Wahidullah, S.H.I., M.H.

Prodi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Hukum dan Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Nahdlatul Ulama