Kebakaran Hutan dan Tantangan Penanganan Isu Lingkungan dalam Pilkada NTT 2024
Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kasus kebakaran hutan yang cukup signifikan sejak awal tahun 2023 hingga Agustus, dengan lahan seluas 50.397 hektar yang terdampak. Kasus kebakaran terbesar terjadi pada periode puncak kekeringan antara Mei hingga Agustus (Kompas.id, 15 September 2023).
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa, total Karhutla di NTT telah setara dengan 31% dari total karhutla nasional, yang mencapai 90.405 ha (https://databoks.katadata.co.id, 18 Agustus 2023).
Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Sumba Timur mencatat area kebakaran terluas mencapai 15.819 hektar, disusul oleh Kabupaten Alor dengan luas 8.966 hektar, dan Sumba Tengah dengan 7.793 hektar. Wilayah dengan kebakaran terkecil berada di Sabu Raijua dengan 7 hektar (Kompas.id, 15 September 2023).
Banyaknya lahan yang terdampak kebakaran memperlihatkan kerentanan NTT terhadap kebakaran, terutama di Pulau Timor dan Sumba yang didominasi padang sabana. Dengan karakteristik vegetasi yang mudah terbakar, wilayah ini membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih waspada dalam aktivitas yang melibatkan api.
Kebakaran yang berulang di lokasi yang sama setiap tahun menunjukkan adanya permasalahan struktural yang belum terselesaikan. Faktor utama pemicu kebakaran adalah aktivitas manusia yang menggunakan api secara sembarangan, baik yang tidak disengaja maupun disengaja (Kompas.id, 15 September 2023).
Praktik pembakaran lahan untuk membuka area pertanian menjadi salah satu penyebab utama kebakaran, terutama karena metode ini kerap dipandang lebih mudah dan ekonomis bagi sebagian masyarakat.
Dalam proses ini, padang sabana yang luas cenderung habis terbakar, meski pohon-pohon besar umumnya masih selamat dari api. Aktivitas semacam ini sangat rentan menyulut api dan menyebabkan kebakaran besar di padang sabana, yang akhirnya memperburuk kondisi ekologi NTT.
Gayung bersambut dengan isu lingkungan dan kebakaran hutan yang cukup akun ini, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024, isu kebakaran hutan di NTT belum menjadi perhatian utama dalam visi-misi para calon kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati.
Minimnya gagasan konkret dari para kandidat mengenai upaya penanganan kebakaran hutan dan pelestarian lingkungan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan belum menjadi prioritas utama. Padahal, perubahan iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi peringatan bagi para pemimpin daerah untuk memperhatikan isu ini. Isu lingkungan merupakan aspek vital yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi daerah-daerah seperti NTT yang sangat rentan terhadap bencana alam.
Lalu mengapa gagasan dan visi misi para kandidat kepala daerah terkait isu lingkungan, khususnya kebakaran hutan, masih belum terdengar atau mendapat perhatian yang memadai.
Dalam setiap moment debat dan kampanye para kandidat kepala daerah sering kali hanya fokus pada agenda yang memiliki dampak ekonomi langsung dan cepat, seperti pengembangan infrastruktur atau peningkatan investasi, yang bisa lebih mudah dinilai dan diukur oleh pemilih.
Hal ini dipengaruhi oleh asumsi bahwa masyarakat akan lebih merespon program yang terlihat memberikan hasil ekonomi langsung, seperti penciptaan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan. Isu lingkungan dianggap sebagai masalah jangka panjang, yang hasilnya mungkin tidak akan dirasakan secara instan dan tidak memberikan “nilai jual” yang tinggi dalam kontestasi politik.
Dalam perspektif marketing politik, moment Pilkada dengan atmosfer politik yang kompetitif, para kandidat sering kali mengutamakan isu-isu yang lebih populer atau mudah dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga dianggap dapat memenangkan simpati pemilih dengan lebih cepat. Isu lingkungan mungkin belum populer di NTT, sehingga banyak kandidat lebih memilih fokus pada janji-janji pembangunan infrastruktur, subsidi, atau bantuan ekonomi langsung, yang dianggap memiliki daya tarik pemilih lebih kuat dalam waktu singkat.
Banyak kandidat Gubernur dan Bupati melihat bahwa agenda lingkungan seperti pelestarian hutan atau penanggulangan kebakaran hutan akan memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Dalam konteks politik anggaran, isu lingkungan sering kali dianggap hanya membawa “biaya” tambahan daripada “investasi” yang menguntungkan.
Pandangan ini kemudian membuat para kandidat enggan memasukkan program lingkungan karena dianggap tidak langsung menguntungkan daerah, padahal dalam jangka panjang, pelestarian lingkungan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi, terutama yang berbasis agrikultur dan pariwisata.
Hal lain yang cukup berpengaruh adalah, baik di tingkat nasional maupun lokal, masih kurangnya regulasi atau kebijakan yang menekan daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan atau melakukan pelestarian lingkungan secara ketat.
Minimnya tekanan regulasi membuat calon pemimpin tidak merasa adanya kewajiban besar untuk memasukkan agenda lingkungan sebagai prioritas. Bahwasannya dengan regulasi yang kuat atau tekanan politik dari lembaga nasional bisa menjadi pemicu perubahan prioritas bagi para kandidat, namun hal ini masih kurang terlihat.
Selain sejumlah faktor di atas, kurangnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Tingkat kesadaran publik terhadap isu lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk NTT, sering kali masih rendah. Rendahnya kesadaran publik menyebabkan isu lingkungan kurang mendapat perhatian dalam perbincangan publik dan tidak menjadi tuntutan utama masyarakat kepada calon pemimpin mereka.
Rendahnya tuntutan masyarakat terhadap isu lingkungan membuat para kandidat merasa bahwa memasukkan gagasan lingkungan ke dalam visi-misi mereka bukanlah hal yang mendesak untuk memenangkan kontestasi politik.
Dengan demikian, para kandidat dalam Pilkada 2024, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu memperhatikan isu kebakaran hutan dan lingkungan dengan cara yang lebih proaktif dan terencana.
Mengintegrasikan isu lingkungan dalam visi dan misi merupakan imperatif mutlak, menjadikannya sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan daerah. Program-program harus kongkrit dan menjawab permasalahan secara langsung sesuai dengan konteks masalah kebakaran hutan yang terjadi.
Semisalnya, menginisiasi program pelatihan bagi petani mengenai teknik pengelolaan lahan yang tidak membahayakan hutan, seperti agroforestri dan penanaman tanaman penutup tanah. Program ini akan mencakup penyuluhan, edukasi dan pembangunan kesadaran tentang bahaya pembakaran lahan dan praktik pertanian ramah lingkungan.
Mendorong penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana dengan menginisiasi posko di setiap desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten yang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi dalam penanggulangan kebakaran hutan. Posko ini akan dilengkapi dengan alat pemadam dan relawan berbasis masyarakat terlatih untuk merespons kebakaran secara cepat.
Menginisiasi proyek rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi hutan dengan menanam pohon-pohon lokal dan mendukung kegiatan restorasi ekosistem. Selain itu, menyediakan insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi.
Masyarakat juga harus berperan aktif (cityzen active) dengan meminta transparansi dari masing-masing kandidat terkait program-program lingkungan yang diusulkan. Dengan mendorong dialog antara calon pemimpin dan masyarakat, isu lingkungan dapat menjadi agenda penting dalam Pilkada mendatang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
