Pada masa reformasi, puncak teknokrasi di Indonesia terjadi pada masa B.J. Habibie dan dilanjutkan oleh pemerintahan SBY dan Jokowi. Institusi seperti Bappenas dan Kantor Staf Presiden menjadi wadah bagi para teknokrat.
Peran Teknis Ilmuwan dalam Pemerintahan
Rencana Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membentuk zaken kabinet dalam pemerintahan periode 2024-20229 merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi. Hak prerogatif ini menjadi keistiwewaan bagi presiden dalam menentukan komposisi kabinet, memilih siapa yang akan menduduki jabatan menteri untuk memperkuat pemerintahannya, agar visi-misinya dapat tercapai.
Gagasan Zaken kabinet yang akan dibentuk sekilas terlihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan. Artinya, Zaken kabinet yang terdiri dari para ahli atau teknokrat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya.
Peran para ahli atau ilmuwan (cerdik pandai) dalam pemerintahan, dapat membawa keahlian khusus dalam membantu merumuskan kebijakan publik yang lebih rasional, berbasis data dan riset ilmiah, memastikan bahwa keputusan-keputusan pemerintah didasarkan pada bukti empiris dan metodologi yang benar.
Atas dasar itulah, Kabinet zaken memungkinkan penanganan masalah dengan pendekatan yang lebih fokus dan terorganisir. Sehingga kerja pemerintahan lebih fokus pada masalah khusus dan memungkinkan pengelolaan masalah spesifik secara lebih terfokus, dan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas (https://www.antaranews.com, 2024).
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan publik, dengan mengedepankan pendekatan berbasis keahlian dan profesionalisme.
Para menteri yang dipilih berdasarkan kompetensi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih teknis dan terukur dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor strategis lainnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan zaken kabinet, Prabowo tampaknya ingin menegaskan pentingnya kepemerintahan yang berorientasi pada hasil, di mana profesionalisme dan keahlian lebih diutamakan dibandingkan dengan konsesi politik.
Meski demikian, keputusan ini juga dapat menimbulkan dinamika politik, terutama terkait dengan distribusi kekuasaan di antara partai-partai pendukung. Sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi sering kali mengharuskan presiden untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak.
Kekuasaan Teknokrasi dan Ujian Bagi Kaum Cerdik Pandai
Fajri Siregar dalam artikelnya berjudul Teknokrasi: Ironi Ilmuwan dalam Jerat Kekuasaan (tirto.id, 2024) menjelaskan bahwa, dalam dekade terakhir, peran ilmuwan sebagai penasihat dan birokrat pemerintahan semakin menonjol. Fenomena perpindahan individu dari dunia akademik ke pemerintahan dan sebaliknya, yang disebut revolving door, menjadi hal yang umum.
Meskipun Revolving Door sebagai Fenomena yang normal, tetapi disertai kekhawatiran tentang independensi akademisi saat mereka terjun ke dalam sistem kekuasaan.
