Karhutla di Nusa Tenggara Timur, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Mengulas tentang Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi di Indonesia, yang memiliki tantangan sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang sungguh riskan, memang tak akan pernah habis. Mulai dari isu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, korupsi hingga isu-isu lingkungan hidup, semuanya merupakan persoalan yang kompleks dan tak akan selesai dalam satu pembahasan.

Isu yang terakhirlah yakni lingkungan hidup akan diberi tempat dan ruang dalam artikel ini. Salah satu isu lingkungan cukup genting untuk dibahas adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah terjadi di NTT.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), telah menjadi masalah berulang dan memberikan dampak serius bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam bulan Juli 2024, data dari Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT mencatat 11 kejadian bencana, dengan karhutla sebagai yang paling sering terjadi (rri.co.id, 02 Agustus 2024). 

Pada tahun 2023 lalu, Kompas mencatat ada 50.397 hektar hutan di NTT terbakar pada periode Januari-Agustus 2023, yang tersebar di 18 kabupaten/kota di NTT. Kasus terbesar terjadi Mei-Agustus saat kawasan NTT mulai mengalami kekeringan. Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Sumba Timur mencapai 15.819 hektar, menyusul Kabupaten Alor 8.966 hektar, dan Sumba Tengah seluas 7.793 hektar, dan terkecil di Kabupaten Sabu Raijua, yakni 7 hektar (Kompas, 2023).

Baca juga: Mengurai Modus Korupsi dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Karhutla berdampak luas, baik terhadap kerusakan skosistem lingkungan, kerusakan material, maupun kehidupan sosial masyarakat. Dampak-dampak ini mengganggu mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) NTT mencatat bahwa, lokasi karhutla selalu berulang di tempat yang sama pada setiap tahun. Penyebab kebakaran diduga karena perilaku masyarakat yang disengaja, secara kebetulan, atau ada aktivitas warga setempat yang menggunakan api, seperti membuang puntung rokok atau kemah. Dengan kondisi cuaca ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan memperburuk risiko kebakaran hutan secara cepat dan meluas (Antaranews.com, 31 Juli 2024)

Selain faktor perilaku, faktor sosial ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di NTT juga berkontribusi pada masalah ini. Masyarakat yang berjuang secara ekonomi cenderung menggunakan metode pertanian yang merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Banyak masyarakat di NTT masih bergantung pada metode pertanian tradisional yang melibatkan pembakaran lahan untuk membersihkan area sebelum menanam. Praktik ini sering kali tidak dikelola dengan baik dan dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali, menyebabkan kebakaran yang meluas.

Baca juga: Peran Krusial dan Tantangan Ibu Menyusui dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Selain faktor kedua faktor tersebut, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk menindak praktik karhutla, membuat upaya pencegahan dan penanggulangannya menjadi sulit diatasi.

Karhutla di NTT: Tanggungjawab Siapa?

Baca juga: Pilkada dan Spiral Masalah Pembangunan: Menjawab Kecemasan Global dengan Kepemimpinan Lokal

Karhutla yang terjadi di NTT sejatinya menjadi tanggungjawab kolektif. Maka untuk menangani masalah karhutla secara efektif, tanggung jawab harus dibagi di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa, masyarakat, lembaga pendidikan, agama dan LSM.

Pemerintah baik kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan, memiliki tanggung jawab utama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ini termasuk memfasilitasi pencegagan kebakaran, pengembangan kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan ilegal, serta meningkatkan kapasitas unit terkait seperti BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana.

Masyarakat NTT harus berperan aktif dan mengambil bagian dalam pencegahan karhutla dengan mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan dan melaporkan kejadian kebakaran kepada pihak berwenang. Mengubah perilaku melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai risiko kebakaran dan cara pencegahannya sangat penting. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pendidikan dan agama dapat berperan dalam kampanye kesadaran, pelatihan masyarakat, dan advokasi kebijakan atau aksi-aksi sosial yang mendukung pencegahan karhutla. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk bersinergi demi keselamatan bersama dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup di masa depan. 

Kesimpulan

Karhutla yang terjadi di NTT adalah masalah kompleks yang memerlukan tanggung jawab dan kolaborasi dari berbagai pihak. Meskipun pemerintah memiliki peran utama dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran, masyarakat dan sektor lainnya juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut. 

Kolaborasi antara semua pihak dan penerapan kebijakan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko dan dampak karhutla, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Upaya bersama untuk menangani masalah ini akan menentukan masa depan keberlanjutan dan kesejahteraan dari timur Indonesia.

Akhir kata, dengan mengulang kembali semboyan yang sering diucapkan mantan Gubernur NTT, Brigjen TNI dr. Aloysius Benedictus Mboi, M.P.H. (Ben Mboi), bahwa "Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi."