Pilkada Jakarta 2024 Akan Beraroma Pilpres?

Pilkada Jakarta 2024 Akan Beraroma Pilpres?

Pemilihan Gubernur Jakarta yang akan datang tampaknya akan diwarnai oleh dinamika politik yang erat kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2024. 

Sebagaimana diberitakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah menyepakati satu nama untuk diusung dalam pilkada mendatang. 

Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menyatakan bahwa KIM sudah sepakat mengusung satu nama untuk Pilkada Jakarta. 

Baca juga: Menimbang Pengaruh Jokowi Effect dalam Pilkada 2024

Meskipun belum mau mengungkapkan nama tersebut, Muzani meyakinkan bahwa pengumuman akan dilakukan pada pertengahan Agustus. Dengan demikian, KIM berharap dapat mengejutkan publik dengan calon yang mereka usung.

Meskipun nama calon belum diumumkan, kesepakatan ini menandakan soliditas internal koalisi dan tekad mereka untuk memenangkan pertarungan politik di wilayah strategis ini.

Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Koalisi ini dibentuk untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kesatuan dan kekompakan koalisi ini diharapkan dapat membawa kemenangan bagi calon yang mereka usung dalam Pilkada Jakarta.

Baca juga: Koalisi Nano-nano Pilkada 2024

Di sisi lain, Anies, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden, mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Dukungan ini menandakan bahwa Anies masih menjadi primadona koalisi perubahan.

Baca juga: Menakar Pro-Kontra Penunjukkan Wakil Menteri

Meski demikian, KIM tampak tidak khawatir dan takut dengan pencalonan Anies. Karena berdasarkan hitungan elektoral Pilpres 2024, Prabowo Subianto berhasil mengungguli Anies di Jakarta. 

Sehingga KIM mengklaim pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta tidak menjadi tantangan serius. KIM yakin dapat memenangkan pertarungan politik ini dengan calon yang mereka usung.

Pengumuman calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh KIM dalam Pilkada Jakarta ini menjadi sangat dinantikan. Dalam konteks ini, penting untuk mencermati bagaimana dinamika politik di wilayah ini akan berkembang. Pilkada Jakarta tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik lokal, tetapi juga menjadi cerminan dari pertarungan politik nasional yang lebih besar.

Pilkada Jakarta, memiliki signifikansi yang tinggi. Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah politik nasional. 

Pilkada Jakarta akan menjadi barometer bagi kekuatan politik masing-masing partai koalisi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pilkada Jakarta akan beraroma Pilpres 2024, dengan pertarungan politik yang ketat antara KIM dan kubu pendukung Anies Baswedan.

Dengan demikian kesepakatan KIM untuk melawan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta mendatang menunjukkan tiga hal penting. 

Pertama, soliditas koalisi internal KIM yang tampak kompak untuk melawan koalisi Anies, yang mencerminkan suasana Pilpres jilid dua. KIM telah menunjukkan kesatuan yang kuat dalam menghadapi tantangan politik dari Anies dan pendukungnya. 

Hal ini penting karena menunjukkan bahwa KIM tidak hanya siap untuk bertarung di level lokal tetapi juga memiliki strategi yang matang untuk mempertahankan pengaruh mereka di level nasional.

Kedua, KIM berusaha memastikan bahwa calon gubernur yang mereka usung dapat bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan program pembangunan dan menyeluruh. 

Kebijakan pemerintah Gubernur Jakarta harus selaras dengan pemerintahan pusat untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas implementasi program dan kebijakan. Dengan demikan, soliditas koalisi merupakan syarat imperatif bagi konektivitas program, visi, dan misi antara Presiden dan Gubernur Jakarta. 

Ketiga, melalui kesinambungan program pemerintah antara pusat dan daerah, tentunya sangat penting dalam memastikan stabilitas politik dan ekonomi. Jakarta sebagai ibu kota memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, sehingga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses pembangunan. 

Dengan soliditas KIM dan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, calon gubernur yang mereka usung diharapkan dapat meneruskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meskipun Pilkada Jakarta mungkin tampak akan beraroma Pilpres 2024, ada dua hal penting yang perlu dihilangkan untuk menjaga integritas dan kualitas kontestasi politik yakni: gimmick politik dan politisasi politik demi mengawetkan kekuasaan. Kedua hal ini akan membuat Pilkada Jakarta naik level satu tingkat dari Pilpres lalu.

Pertama, gimmick politik sering kali digunakan oleh calon dan partai politik untuk menarik perhatian pemilih dengan cara-cara yang sensasional dan tidak substantif. Ini bisa berupa janji-janji populis yang tidak realistis, atau aksi-aksi teatrikal yang bertujuan untuk mendapatkan sorotan media. 

Meskipun gimmick politik mungkin efektif dalam menarik perhatian sesaat, mereka cenderung mengalihkan fokus dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi perhatian utama pemilih. 

Dalam konteks Pilkada Jakarta, calon dan partai politik harus fokus pada program-program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kebijakan yang berbasis pada penelitian dan data, serta solusi yang dapat diimplementasikan dengan baik, harus menjadi prioritas utama.

Kedua, politisasi politik demi mengawetkan kekuasaan adalah praktik yang merusak proses demokrasi. Ini terjadi ketika kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik. 

Dalam Pilkada Jakarta, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Penggunaan aparat dan institusi pemerintah, politisasi birokrasi, politisasi sumber daya publik seperti bansos untuk keuntungan politik harus dihindari.

Selain itu, upaya untuk menghalangi calon lain atau mengontrol media demi menguntungkan satu pihak tertentu merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dengan menghilangkan gimmick politik dan politisasi kekuasaan, Pilkada Jakarta dapat menjadi proses demokrasi yang lebih bersih dan kredibel. 

Pemilih akan lebih mampu menilai calon berdasarkan program dan visi mereka, bukan berdasarkan aksi-aksi sensasional atau manipulasi politik. Hal ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pemilihan yang adil dan transparan akan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki mandat dari rakyat dan mampu menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi. Bukan pemimpin yang gemar menebar janji dan gemmick politik untuk merawat kekuasaan.