Visi dan Misi Politik, Prioritas Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia

Visi dan Misi Politik, Prioritas Hak dan Kesejahteraan Anak di Indoensia

Anak adalah individu yang memiliki hak-hak asasi manusia universal serta hak-hak khusus yang harus dilindungi dan dihormati. Mereka bukan hanya sekadar tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan negara. 

Anak-anak merupakan aset berharga yang akan menjadi penerus bangsa dan memainkan peran penting dalam pembangunan dan kemajuan negara di masa depan. Oleh karena itu, memastikan pemenuhan hak-hak mereka dan perlindungan dari segala bentuk ancaman menjadi tugas bersama.

Sebagai aset masa depan keluarga, anak-anak membawa harapan dan cita-cita yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka diharapkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia, yang nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. 

Baca juga: Menakar Pro-Kontra Penunjukkan Wakil Menteri

Anak-anak tidak hanya mewakili kelangsungan garis keturunan, tetapi juga membawa potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga di masa depan.

Namun, dalam kenyataannya, anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah akses terhadap pendidikan yang memadai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hampir 22% anak di Indonesia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, tidak memenuhi tuntutan Wajib Belajar 12 Tahun. 

Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama, dimana anak-anak dianggap cukup umur untuk membantu orang tua mencari penghasilan. Kondisi ini tidak hanya menghambat potensi mereka, tetapi juga mencerminkan tingginya angka pekerja dan perkawinan di bawah umur.

Baca juga: Wanti-Wanti Gelak Retorika Bombastis Menuju Pilkada 2024

Selain itu, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan, serta tingginya angka perundungan dan pelanggaran data pribadi anak di dunia maya. 

Paparan konten kekerasan di internet juga menjadi ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi harus menjadi prioritas untuk memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Baca juga: Pilkada Jakarta 2024 Akan Beraroma Pilpres?

Di bidang kesehatan, masalah stunting dan obesitas menjadi tantangan besar bagi anak-anak Indonesia. Tingginya angka konsumsi gula, terutama dalam bentuk minuman manis, berkontribusi pada peningkatan kasus obesitas pada anak. 

Data UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 5 anak usia sekolah di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Di sisi lain, penurunan angka stunting masih berjalan lambat, menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan gizi anak.

Perubahan iklim juga memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Krisis iklim tidak hanya meningkatkan suhu dan cuaca ekstrem, tetapi juga menambah tekanan ekonomi dan mental pada keluarga. 

Migrasi akibat bencana alam membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan domestik dan eksploitasi. Disrupsi ekonomi rumah tangga akibat bencana alam sering kali memaksa anak-anak untuk bekerja atau dinikahkan di bawah umur.

Teknologi modern juga membawa tantangan tersendiri dalam melindungi anak-anak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemain game online terbanyak di dunia.

Anonimitas dan kemudahan interaksi di dunia maya sering dimanfaatkan oleh predator seksual untuk mendekati anak-anak. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman di dunia digital.

Dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan ini, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak.

Pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus bekerja bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan.

Harapan Bagi Pemerintahan Baru

Gegap gempita kontestasi Pilpres 2024 dengan didapuknya pemerintahan baru untuk periode 2024-2029, sekiranya akan terus mengawetkan jejak permasalah terkait isu hak dan kesejahteraan anak-anak. 

Jejak tersebut dapat diamati dalam komitmen pasang presiden dan wakil presiden terpilih, yang tampaknya kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap isu anak dalam program-program dan visi mereka.

Fadhil Muhammad Pradana (2024) menilai adanya kegagalan dalan memasukkan isu anak sebagai bagian integral dari visi dan misi mereka. Isu-isu seperti ekonomi, infrastruktur, dan keamanan tampak lebih dominan, daripada isu hak dan kesejateraan anak. Hal ini mencerminkan rendahnya komitmen mereka terhadap pemenuhan hak anak (Pradana, 2024).

Gayung bersambut selepas Pilpres, gegap-gempita dan riuh rendah Pilkada Serentak 2024, isu-isu hak anak mesti menjadi sorotan. Isu-isu terkait anak harus menjadi bagian integral dari agenda politik, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024 medatang. 

Meskipun anak-anak tidak memiliki hak suara dalam pemilu, dampak dari kebijakan dan keputusan politik yang akan dijalankan selama periode pemerintahan tentu akan berdampak bagi anak dalam jangka panjang.

Oleh karena itu penting bagi para calon pemimpin daerah untuk tidak hanya fokus pada pencitraan dan popularitas, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. 

Desa Kota Ramah Anak

Desa Kota Ramah Anak adalah konsep yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyatakat dan dinamika kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka. Dalam konteks ini, isu-isu anak menjadi pusat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dari desa hingga kota.

Dengan demikian, berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak sebagaimana diuraikan diatas, maka, pertama, Desa Kota Ramah Anak harus memiliki akses pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang memadai, serta program bantuan untuk keluarga kurang mampu guna memastikan semua anak dapat bersekolah hingga jenjang tertinggi.

Kedua, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi juga menjadi prioritas. Ini mencakup kebijakan tegas terhadap pelecehan seksual, perundungan, dan paparan konten berbahaya di internet. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak harus digalakkan.

Ketiga, masalah kesehatan, termasuk stunting dan obesitas, perlu ditangani dengan program gizi seimbang dan layanan kesehatan yang mudah diakses. Pembatasan pemasaran makanan dan minuman tidak sehat kepada anak-anak juga penting diatur oleh kebijakan pemerintah dan peran serta orang tua.

Keempat, perubahan iklim dan dampaknya terhadap anak harus diperhatikan dengan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan program mitigasi bencana yang inklusif. Kelima, teknologi digital harus diatur dengan ketat untuk melindungi anak-anak dari bahaya dunia maya. Maka demikian, dengan mengintegrasikan isu-isu ini, Desa Kota Ramah Anak dapat menciptakan lingkungan yang holistik untuk kesejahteraan anak-anak.

Dengan visibilitas dan prioritas dalam visi dan misi politik para calon pemimpin terhadap hak anak dan kesejahteraan anak sebagai salah satu isu prioritas, maka anak-anak akan mendapat perhatian baik dalam kebijakan, program dan anggaran yang memadai. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan.