Visi dan Misi Politik, Prioritas Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia

Perubahan iklim juga memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Krisis iklim tidak hanya meningkatkan suhu dan cuaca ekstrem, tetapi juga menambah tekanan ekonomi dan mental pada keluarga. 

Migrasi akibat bencana alam membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan domestik dan eksploitasi. Disrupsi ekonomi rumah tangga akibat bencana alam sering kali memaksa anak-anak untuk bekerja atau dinikahkan di bawah umur.

Teknologi modern juga membawa tantangan tersendiri dalam melindungi anak-anak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemain game online terbanyak di dunia.

Anonimitas dan kemudahan interaksi di dunia maya sering dimanfaatkan oleh predator seksual untuk mendekati anak-anak. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman di dunia digital.

Dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan ini, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak.

Pemerintah, masyarakat, dan orang tua harus bekerja bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan.

Harapan Bagi Pemerintahan Baru

Gegap gempita kontestasi Pilpres 2024 dengan didapuknya pemerintahan baru untuk periode 2024-2029, sekiranya akan terus mengawetkan jejak permasalah terkait isu hak dan kesejahteraan anak-anak. 

Jejak tersebut dapat diamati dalam komitmen pasang presiden dan wakil presiden terpilih, yang tampaknya kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap isu anak dalam program-program dan visi mereka.

Fadhil Muhammad Pradana (2024) menilai adanya kegagalan dalan memasukkan isu anak sebagai bagian integral dari visi dan misi mereka. Isu-isu seperti ekonomi, infrastruktur, dan keamanan tampak lebih dominan, daripada isu hak dan kesejateraan anak. Hal ini mencerminkan rendahnya komitmen mereka terhadap pemenuhan hak anak (Pradana, 2024).

Gayung bersambut selepas Pilpres, gegap-gempita dan riuh rendah Pilkada Serentak 2024, isu-isu hak anak mesti menjadi sorotan. Isu-isu terkait anak harus menjadi bagian integral dari agenda politik, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024 medatang. 

Meskipun anak-anak tidak memiliki hak suara dalam pemilu, dampak dari kebijakan dan keputusan politik yang akan dijalankan selama periode pemerintahan tentu akan berdampak bagi anak dalam jangka panjang.