Politik Elektoral di Indonesia, Mengapa Kaderisasi Partai Politik Penting?

Politik Elektoral di Indonesia: Mengapa Kaderisasi Partai Politik Penting?

Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah yang baru.  Di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dinamika politik sudah mulai memanas. 

Diskusi menarik berkisar pada siapa calon yang akan diusung partai politik untuk berkompetisi dalam Pilkada.

Jika melihat pola pikir partai politik di Indonesia saat ini yang cenderung pragmatis, calon yang mereka usung biasanya berdasarkan popularitas dan elektabilitas sosok tersebut untuk memperbesar potensi dan peluang kemenangan. 

Baca juga: Meritokrasi Politik Oligarki

Pola pikir pragmatis tidaklah cacat jika dilihat dari sudut pandang realistis. Namun, dari sudut pandang idealis, pola pikir ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya banalitas politik dengan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan untuk emndapatkan kekuasaan.

Partai politik sebagai sebuah institusi memiliki fungsi salah satunya rekrutmen politik dengan mengusung calon dalam penyelenggaraan pemilu. 

Rekrutmen politik ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik partai untuk saling berkompetisi di internal guna mendapatkan rekomendasi kelayakan untuk diusung. 

Inilah yang disebut dengan buah dari kaderisasi dalam partai politik. Dalam konsep demokrasi, partai politik diibaratkan sebagai sebuah pabrik yang dituntut untuk memproduksi kader-kader terbaik yang dapat menjadi pemimpin negara. 

Baca juga: Menimbang Pengaruh Jokowi Effect dalam Pilkada 2024

Partai politik seharusnya mengasah dan mempertajam potensi seseorang hingga menghasilkan kompetensi untuk memimpin negara. 

Baca juga: Pilkada 2024 di Bawah Bayang-Bayang Pemimpin Populis

Mengusung kader-kader terbaik mereka untuk mengikuti kontestasi adalah cara partai politik menunjukkan manfaat menjadi anggota atau kader partai.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa konsep ini sulit terwujud saat ini. Partai politik di Indonesia tidak lagi berperan sebagai produsen, melainkan hanya sebatas sebagai konsumen. 

Padahal, sistem demokrasi memberikan kewenangan yang luas bagi partai politik untuk menjadi aktor utama dalam kompetisi elektoral. 

Sayangnya, partai politik seolah-olah tidak mampu mengemban amanah tersebut. Lebih parahnya, partai politik cenderung mengambil calon dari luar kader partai untuk diusung dalam pemilu.

Praktik ini berbahaya jika partai politik hanya menjadi kendaraan bagi orang yang selama ini tidak pernah membesarkan dan berkontribusi dalam partai. 

Hal ini tentunya akan membuat kader-kader partai berpikir bahwa tidak ada gunanya berproses dan berjuang di dalam partai karena pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan kesempatan. 

Hal ini berarti, partai politik tidak hanya tentang merekrut anggota baru, tetapi juga tentang bagaimana proses pembinaan kader dapat diimplementasikan secara konkret, dan Pilkada menjadi tolok ukur utama untuk mengukur keberhasilan oroses kaderisasi.

Oleh karena itu, Pilkada serentak 2024 menjadi ajang yang tepat bagi partai politik untuk memamerkan hasil kaderisasi mereka kepada masyarakat. 

Partai politik harus mampu menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas dari dalam partai. 

Jangan sampai partai politik menurunkan martabat mereka sendiri yang diberikan oleh sistem demokrasi dengan hanya menjadi "kuda troya" yang ditumpangi oleh orang "penumpang gelap" untuk melakukan penjarahan.

Pentingnya partai politik untuk mempertahankan integritas dan tujuan dalam konteks ini agar partai politik tidak hanya dianggap sebagai alat atau perangkat politik yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak eksternal yang mungkin tidak memiliki komitmen atau visi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar partai itu sendiri. 

Kesimpulan

Partai politik memiliki peran krusial dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas melalui proses kaderisasi yang baik. Namun, realitas menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia sering kali mengesampingkan kaderisasi demi pragmatisme politik. 

Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, mulai dari penurunan kualitas kepemimpinan hingga hilangnya kepercayaan kader terhadap partai.

Pilkada serentak 2024 menjadi momentum bagi partai politik untuk membuktikan komitmen mereka terhadap kaderisasi dan kualitas kepemimpinan. 

Partai harus berani mengusung kader-kader terbaik mereka, bukan hanya mencari calon populer dari luar partai. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjalankan fungsi rekrutmen politik, tetapi juga memperkuat demokrasi di Indonesia melalui proses yang baik dan berintegritas.

Pada akhirnya, partai politik harus menyadari bahwa hasil tidak akan bermakna tanpa proses yang baik. Proses kaderisasi yang solid akan menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, partai politik harus kembali ke esensi demokrasi dan menjalankan fungsi mereka dengan baik agar demokrasi di Indonesia semakin matang dan berkelanjutan.