Politik Elektoral di Indonesia, Mengapa Kaderisasi Partai Politik Penting?

Politik Elektoral di Indonesia: Mengapa Kaderisasi Partai Politik Penting?

Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah yang baru.  Di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dinamika politik sudah mulai memanas. 

Diskusi menarik berkisar pada siapa calon yang akan diusung partai politik untuk berkompetisi dalam Pilkada.

Jika melihat pola pikir partai politik di Indonesia saat ini yang cenderung pragmatis, calon yang mereka usung biasanya berdasarkan popularitas dan elektabilitas sosok tersebut untuk memperbesar potensi dan peluang kemenangan. 

Baca juga: Meritokrasi Politik Oligarki

Pola pikir pragmatis tidaklah cacat jika dilihat dari sudut pandang realistis. Namun, dari sudut pandang idealis, pola pikir ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya banalitas politik dengan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan untuk emndapatkan kekuasaan.

Partai politik sebagai sebuah institusi memiliki fungsi salah satunya rekrutmen politik dengan mengusung calon dalam penyelenggaraan pemilu. 

Rekrutmen politik ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik partai untuk saling berkompetisi di internal guna mendapatkan rekomendasi kelayakan untuk diusung. 

Baca juga: Menimbang Pengaruh Jokowi Effect dalam Pilkada 2024

Inilah yang disebut dengan buah dari kaderisasi dalam partai politik. Dalam konsep demokrasi, partai politik diibaratkan sebagai sebuah pabrik yang dituntut untuk memproduksi kader-kader terbaik yang dapat menjadi pemimpin negara. 

Partai politik seharusnya mengasah dan mempertajam potensi seseorang hingga menghasilkan kompetensi untuk memimpin negara. 

Baca juga: Pilkada 2024 di Bawah Bayang-Bayang Pemimpin Populis

Mengusung kader-kader terbaik mereka untuk mengikuti kontestasi adalah cara partai politik menunjukkan manfaat menjadi anggota atau kader partai.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa konsep ini sulit terwujud saat ini. Partai politik di Indonesia tidak lagi berperan sebagai produsen, melainkan hanya sebatas sebagai konsumen.