Menengok Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Menengok Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus-menerus hadir baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun fenomena ini telah lama ada, pendekatan dalam memahaminya dan cara mengatasinya sering kali tidak mengalami perubahan signifikan. 

Kebijakan dan program yang ada sering kali masih didasarkan pada cara dan pendekatan lama, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi kemiskinan masih banyak bergantung pada program Bantuan Sosial (bansos). Meskipun demikian, program ini sering kali dianggap belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen. 

Baca juga: Fenomena Kelas Menengah: Hampir Jatuh dalam Kemiskinan, Tertimpa Pinjol dan Judi Online Pula

Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp152,30 triliun, meningkat 6,08% dari tahun 2023 yang sebesar Rp143,57 triliun. Hingga akhir Mei 2024, realisasi pencairan mencapai Rp70,5 triliun, naik 12,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, program bansos ini tidak luput dari berbagai masalah. Salah satunya adalah pendataan yang tidak tepat sasaran, di mana pejabat Eselon I di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menerima bansos. 

Selain itu, kenaikan bansos yang mendadak menjelang pemilu menimbulkan kecurigaan akan adanya pertimbangan politis yang lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan berdasarkan data yang akurat. Masalah korupsi bansos juga masih cukup besar, menyebabkan uang negara tidak sampai ke sasaran yang tepat.

Program Bansos dan Tantangan dalam Mengentaskan Kemiskinan

Baca juga: Tantangan Visi Indonesia Emas

Kegagalan program bansos ini menyebabkan target ambisius pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai. Hingga Maret 2024, angka kemiskinan masih tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau 9,03 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 279 juta jiwa. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan penurunan angka kemiskinan ke level 7-8 persen pada periode pertama kepemimpinannya dan 6,5-7,5 persen pada periode kedua. 

Baca juga: Program Penanggulangan Kemiskinan Prabowo-Gibran: Ambisi atau Basa-Basi?

Namun, selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, kemiskinan hanya berkurang sebesar 2,22 basis poin, dari 11,25 persen pada Maret 2014 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang berada di rentang atas pada angka 7,5 persen, pemerintah masih membutuhkan penurunan sebesar 1,53 poin.

Dinamika Ekonomi dan Sosial

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret, Ernoiz Antriyandarti, menyatakan bahwa meskipun ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global, namun melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan inflasi menjadi faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. 

Kenaikan inflasi, terutama inflasi pangan, membuat anggaran bansos kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup. Hal ini memperparah kesulitan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah berada pada ambang kemiskinan. 

Selain itu, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi salah satu tantangan terbesar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada periode Januari-Mei 2024, lebih dari 27.000 tenaga kerja di Indonesia terdampak PHK. 

Angka ini meningkat hampir 50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling terpukul.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri melalui regulasi proteksi terhadap industri lokal, program pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas implementasi program bansos. 

Kebijakan stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung pada penduduk miskin juga perlu ditingkatkan.

Regulasi yang efektif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang impor, baik melalui pengenaan bea masuk tambahan atau pengawasan ketat terhadap penyelundupan. 

Perlindungan terhadap industri lokal dan UMKM sangat penting untuk mempertahankan lapangan kerja dan memastikan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. 

UMKM, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja. Kehancuran UMKM akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

Penutup

Meskipun target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tampak sulit dicapai, upaya yang gigih dan kebijakan yang tepat dapat membawa Indonesia lebih dekat pada tujuan tersebut. 

Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih optimal, meskipun tantangan ekonomi global dan domestik terus ada.