Menengok Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kenaikan inflasi, terutama inflasi pangan, membuat anggaran bansos kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup. Hal ini memperparah kesulitan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah berada pada ambang kemiskinan. 

Selain itu, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi salah satu tantangan terbesar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada periode Januari-Mei 2024, lebih dari 27.000 tenaga kerja di Indonesia terdampak PHK. 

Angka ini meningkat hampir 50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling terpukul.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri melalui regulasi proteksi terhadap industri lokal, program pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas implementasi program bansos. 

Kebijakan stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja, dan alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung pada penduduk miskin juga perlu ditingkatkan.

Regulasi yang efektif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang impor, baik melalui pengenaan bea masuk tambahan atau pengawasan ketat terhadap penyelundupan. 

Perlindungan terhadap industri lokal dan UMKM sangat penting untuk mempertahankan lapangan kerja dan memastikan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. 

UMKM, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja. Kehancuran UMKM akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

Penutup

Meskipun target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tampak sulit dicapai, upaya yang gigih dan kebijakan yang tepat dapat membawa Indonesia lebih dekat pada tujuan tersebut. 

Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.