Selain sektor swasta, masyarakat juga memiliki peran penting dalam collaborative governance. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber dan peran mereka dalam melindungi data pribadi dapat membantu mengurangi risiko serangan siber.Â
Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam kampanye edukasi tentang praktik keamanan siber yang baik, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara rutin, dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan insiden siber juga dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan merespon ancaman lebih cepat.
Pendekatan collaborative governance juga membutuhkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus membuka dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan keamanan siber.Â
Transparansi ini dapat menciptakan kepercayaan dan memungkinkan berbagai pihak untuk memberikan masukan yang berharga. Proses pengambilan keputusan yang terbuka juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan sistem yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah .
Selain itu, collaborative governance menekankan pentingnya memiliki rencana pemulihan bencana yang efektif. Serangan ransomware pada PDNS menunjukkan perlunya cadangan data yang lebih sering dan lebih aman.Â
Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi cadangan data yang dapat melindungi informasi penting dari serangan siber. Rencana pemulihan bencana yang baik juga harus mencakup prosedur untuk mengembalikan sistem ke keadaan normal secepat mungkin setelah serangan terjadi.
Namun, penerapan collaborative governance juga menghadapi tantangan. Keterbatasan sumber daya, komitmen, dan kesepakatan dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah juga harus berusaha mencapai kesepakatan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan bersama dapat tercapai .
Sebagai kesimupual, collaborative governance menawarkan pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam menangani insiden peretasan Pusat Data Nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, keamanan siber di Indonesia dapat ditingkatkan, dan risiko serangan siber di masa depan dapat diminimalkan.Â
Transparansi, partisipasi aktif, dan komitmen bersama adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat membangun sistem keamanan siber yang lebih kuat dan resilient.
Referensi
1. CNN Indonesia. (2024). "Deret Layanan Terdampak Peretasan Pusat Data Nasional". [Link](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240628202216-12-1115511/deret-layanan-terdampak-peretasan-pusat-data-nasional).
2. Lajur.co. (2024). "Deret Layanan Terdampak Peretasan Pusat Data Nasional". [Link](https://www.lajur.co/deret-layanan-terdampak-peretasan-pusat-data-nasional/).
