Di beberapa daerah, retorika populis telah menyebabkan ketegangan sosial dan memperdalam jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Polarisasi sosial ini dapat mengganggu harmoni dan stabilitas sosial, serta menghambat proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, retorika yang memecah belah ini dapat merusak kohesi sosial dan menciptakan iklim politik yang tidak sehat.
Penutup
Menghadapi Pilkada 2024, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memiliki pandangan yang seimbang terhadap kebijakan populis. Manfaat langsung bagi masyarakat perlu diakui dan diapresiasi, namun perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, kebijakan populis dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan implementasi kebijakan publik.Â
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami dampak jangka panjang dari kebijakan populis dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih pemimpin.
Pilkada 2024 merupakan momentum penting untuk menguji sejauh mana populisme dapat dikelola dengan bijak dalam konteks politik lokal di Indonesia.Â
Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi populisme dan pendekatan yang seimbang dalam mengelola kebijakan publik, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi positif populisme sambil meminimalisir dampak negatifnya, sehingga menciptakan pemerintahan lokal yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
