Fenomena predatory parties tentunya merusak integritas pemerintahan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap niat baik pejabat publik dan merasa bahwa keputusan yang dibuat tidak berdasarkan kepentingan umum, tetapi lebih kepada keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
Karenannya, menghadapi fenomena predatory parties dalam Pilkada Serentak 2024, masyarakat Indonesia perlu waspada dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan.Â
Pengawasan terhadap proses politik dan transparansi dalam pendanaan kampanye adalah langkah penting untuk mengurangi pengaruh pemodal besar. Selain itu, memperkuat institusi demokratis dan menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik korupsi dan konflik kepentingan sangat diperlukan untuk melindungi demokrasi dan kesejahteraan publik.
Masyarakat juga harus kritis terhadap kebijakan yang diusulkan oleh calon kepala daerah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menguntungkan kepentingan publik.
Hanya dengan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif, Indonesia bisa menghindari jeratan predatory parties dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
