Ketidaksesuaian Harga Gabah dan Beras serta Implikasinya bagi Petani

Sementara disisi yang lain, pemerintah telah memperpanjang kenaikan HET beras medium dan premium, yang malah dinilai lebih menguntungkan perusahaan besar daripada petani. Bahwasannya, perpanjangan kenaikan HET beras medium dan premium oleh pemerintah melalui Bapanas diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani.

Kebijakan perpanjangan kenaikan HET beras yang diterapkan oleh Bapanas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan. 

Sebagaimana dikatakan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan nasional.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan perusahaan besar yang memiliki akses langsung ke petani dan pabrik pengolahan gabah. Ditemukan banyak perusahaan besar membeli gabah secara langsung dari petani, memotong peran Perum BULOG dalam proses ini. Dengan demikian, keuntungan dari kenaikan harga beras cenderung mengalir ke perusahaan besar yang memiliki jaringan ritel bisnis yang kuat, daripada petani kecil.

Situasi ini menciptakan ketidaksesuaian harga yang signifikan, di mana harga beras yang tinggi tidak berbanding lurus dengan harga gabah yang diterima petani. Perusahaan besar dengan kapasitas pengolahan dan distribusi yang tinggi mampu mengambil keuntungan maksimal dari kebijakan kenaikan HET, sementara petani tetap terjebak dalam siklus harga rendah untuk gabah mereka.

Organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) telah mengusulkan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp7.000 per kg. 

Usulan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi petani, memastikan mereka mendapatkan imbalan yang layak atas kerja keras mereka. Namun, hingga kini, harga gabah tetap stagnan di level yang tidak menguntungkan.

Ketidakseimbangan antara harga gabah dan beras mencerminkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan harga yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama petani kecil.

Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan normalisasi harga gabah dan beras yang menguntungkan petani kecil yang paling dominan di republik ini. Sebagai tulang punggung produksi pangan nasional, petani perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penetapan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, dengan normalisasi harga pangan, kemudian dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi mereka berkerja dengan upah tidak tetap, atau kelas pekerja miskin kota/pedesaan yang tidur dengan perut kosong.

Oleh karenanya, selain solusi teknis seperti penguatan peran BULOG dalam perannya sebagai stabilisator harga, perlu kebijakan penetapan harga pembelian dan penjualan yang adil dan menguntungkan para petani, bukan menguntungkan pengusaha besar atau kapitalis pangan. 

Penetapan ini harus didasarkan pada biaya produksi, dan bila perlu harga ditentukan sendiri oleh petani, bukan oleh pasar atau kapitalis, dengan harga yang realistis dan memberikan margin keuntungan yang sebesar-besarnya bagi petani, sehingga distribusi keuntungan yang lebih merata dan konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau.