Â
Jangan Berjudi dengan Keselamatan Bangsa dan Negara.
Kalau media sebagai pembawa aspirasi kebenaran tidak bisa menampilkan aktualitasnya, maka media sosial adalah sorga bagi pengkaji kebenaran. itulah hal yang wajar, sebagai bagian dinamika pemikiran manusia yang pada dasarnya memang sulit dibendung.
bagi tumbuh berkembangnya demokrasi hal itu ada bagusnya, bila tingka pengetahuan dan pemaham Demokrasi masyarakat sudah mumpuni. Namun bila itu belum memadai, maka efektifitas komunikasi media sosial bisa berdampak negatif dan bisa menghancurkan sebuah bangsa.
Kita lihat apa yang terjadi dengan Libya, Mesir dan negara Timur Tegah lainnya, dimana hembusan media sosial sanggup menghancurkan negara itu sekaligus pelaksanaan hukuman mati yang sadis oleh massa terhadap pemimpin mereka.
Pemerintah harus mengantisipasi ini, namun bukan berarti harus Represif dengan mngekang dan mengunci mati kebebasan berpendapat dan berbicara masyarakat melalui penangkapan-penangkapan aktifis media sosial. Justru pemerintah bisa mengambil pelajaran dan pembelajaran, apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat dan apa yang diinginkan rakyat sekaligus apa yang dibutuhkan mereka. Dari hal itu pemerintah bisa bersikap positif sebagai bahan masukan untuk apa-apa kekurangan yang harus diperbaiki, dan ketidak tersediaan yang harus dipenuhi. Bukankah sejatinya itu tugas pemerintah, yaitu melyani kebutuhan rakyatnya, jangan dibalik, rakyat yang menyediakan kebutuhan pemerintahnya.
Ada 6 (enam) aspek yang harus diperhatikan, dikaji dari segi timbal balik hubungan antara pemerintahan dan rakyat dalam hal pemahaman kehidupan berbangsa, bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini sangat diperlukan, dinama bagi rakyat tentang bagaimana harus bersikap , berprilaku serata menahan diri sebagai rakyat dan warga negara yang baik dan benar.
Bagi pemerintah 6 aspek itu perlu dalam menentukan bagaimana seharusnya menjalankan, menilai/evaluasi baik buruknya jalan pemerintahan yang dijalankan, dan bagaimana keharusan Pemerintah memahami, membuat perbaikan kebijakan untuk mengelola kekuatan dan kedaulatan Rakyat dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ke enam aspek tersebut adalah :
1. Aspek Idiologis
2, Aspek Politik
3. Aspek Ekonomi
4. Sosial/Budaya
5. Aspek Hukum
6. Pertahanan dan Keamanan yang sejatinya adalah TNI sebagai benteng terakhir menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI.
Bila 6 spek diatas bisa berjalan sebagai mana mestinya, maka aspek ke enam yang dibebankan di pundak TNI, hanya bersifat sebagai pemelihara saja.
Namun bila 6 aspek diatas sudah kacau balau, dan cenderung emngancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, maka fungsi TNI bisa lebih jauh sebagai pelaku penegakan Keamanan Negara ini atas ancaman Keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan pengambil alihan pemerintahan.
