Siapa Jebak Bupati Karawang Beli Mobil Dinas Mewah di Tengah Pandemi?

DUA TAHUN SUDAH Covid-19 hidup berdampingan bersama kita. Direktur Eksekutif Political And Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, penularan virus penyakit tersebut bukan menurun, tapi justru semakin mengganas. Jerry menyebut saat ini Indonesia sudah memasuki kondisi stadium 4 atau sangat parah dalam mengatasi pandemi Covid-19 Indonesia belum aman masih 'stadium empat'.

Spesial di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bukan sariawan rakyat susah makan. Tapi PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 4-3 dan 2. Mau dagang kurang laku daya beli menurun, bisnis macet, jalan ditutup, diblokir, Bansos dipungli, hutang numpuk. Serta disuguhi Horror; Ambulans, Rumah Sakit, Peti Mati dan Kuburan. Eeh... Pemerintah Daerah malah belanja 5 mobil dinas (Mobdin) baru pake duit APBD tahun anggaran 2021.

Gaduh Kasus Mobdin Mewah Bupati 

Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan itu menelan total anggaran Rp 5.403.000.000. Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Karawang dapat jatah 2 unit mobil mewah baru merk Mazda CX-9 AWD. Varian tertinggi tipe ini satu unit harganya Rp 998.800.000.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Karawang Yayat Hidayatullah menyatakan, Mobdin tersebut dibeli sudah lama. Tepatnya saat pelantikan Bupati dan Wabup bulan lalu.

Nining selaku Kasubag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pemkab Karawang pun membenarkan bahwa pemkab membelanjakan Rp 5,4 miliar untuk kendaraan dinas baru. Namun tidak hanya mobil dinas saja.

"Anggaran Rp 5 miliar itu diperuntukkan untuk membeli dua unit mobil Mazda untuk Bupati dan Wabup, satu unit Innova untuk Sekda, satu unit kendaraan bak terbuka dan tujuh unit motor untuk Kemenag Karawang," katanya. https://kopipagi.id/bupati-cellica-tidak-mau-terjebak-isu-mobil-dinas-baru/

Opini Publik Vs Omong Bupati

Tak terbendung opini publik menghantam Bupati, pro-kontra terjadi. Tapi umumnya menganggap kedua petinggi Kabupaten tersebut tidak memiliki empati terhadap rakyat Karawang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Bupati Cellica sempat ditemui wartawan saat menghadiri acara di Hotel Resinda Karawang mengatakan, tidak ingin terjebak pada isu pembelian mobil dinas di tengah pandemi. Menurutnya, pengadaan mobil tersebut sudah sesuai regulasi dan aturan.

"Bukan tugas saya menanggapi opini soal pembelian mobil dinas. Sudah jelas, mau ngapain  tidak perlu diperpanjang. Saya mah tugasnya, level 2 (risiko rendah penyebaran Covid-19) tetap bertahan, syukur-syukur jadi level satu.

Tugas saya refocusing anggaran digunakan sebaik-baiknya dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Tugas saya menyehatkan warga. Saya tidak mau lah (menanggapi isu pembelian mobil dinas), kan tahu sendiri main opini itu, saya tidak mau," katanya, Senin (27/09/2021) di Hotel Resinda Karawang.

"Yang penting, apa pun yang dilakukan sebagai Bupati sesuai dengan aturan dan regulasi yang benar. Kecuali kalau misalkan kami mengadakan sesuatu hal yang tidak ada regulasi aturannya. Atau penanganan Covid-19 yang kacau dan carut-marut. Boleh ngomong seperti itu. Ini kan tidak. Kan penanganan Covid-19 berhasil. Kita harus akui lho," sambungnya.

"Karawang sudah lima minggu bertahan di level 2 PPKM. Atau masuk dalam zona berisiko rendah penyebaran Covid-19. Karawang berhasil selama sebulan satu minggu di level 2, dengan karakter Karawang ada industri. Saya cinta Karawang, kita cinta Karawang, saya cuma ingin Karawang kondusif. Saya tidak mau terjebak pada statemen-statemen begitu," pungkas Bupati. 

Kritik Heigel Buat Bupati

Pengamat sosial politik, ekonomi dan bisnis, Heigel mengatakan, omong Bupati bisa ditafsirkan sembunyi dibalik sibuk penanganan Covid-19 dan regulasi. Atas nama Covid-19 dan regulasi, Bupati tak mau terjebak isu pembelian Mobdin mewah Rp 1,8 miliar. Tidak penting, cuma isu dan opini. Ngapain diperpanjang.

Namun jadi paradoks. Karena atas nama Covid-19 dan regulasi pula para aktivis  Karawang mengkritik pembelian Mobdin mewah Rp 1,8 miliar di tengah pandemi Covid-19 itu, dinilai telah menyakiti hati rakyat. Pamer kemewahan di tengah derita jelata melanggar etika dan moral. Regulasi jadi tidak penting.

Menurut Heigel, regulasi dalam pemerintahan, peraturan ketentuan perundang-undangan, legal formal beli Mobdin mewah itu tidak melanggar hukum. Tapi melanggar etika dan moral.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga negara. Wajib dimiliki pemimpin.

Dimensi etika mencakup etika sosial budaya, juga mencakup etika politik dan pemerintahan. Maka pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat, lebih penting.

Kritik aktivis dan opini bukan jebakan, sebab aktivis bukan pengguna anggaran. Cara berpikirnya kritis abstrak dan anti kemapanan. Masak orang berpikir bebas dan beropini dituding menjebak Bupati. Yang menjebak itu eksekutif pengguna anggaran.

Arogansi kekuasaan, beraninya menggunakan duit rakyat beli Mobdin mewah di tengah pandemi Covid-19. Pelanggaran etika dan moral. Proyeksi APBD Karawang 2021 tembus Rp 4,5 Triliun. Saat kau duduk di tumpukan uang, kau menarik Serigala.  

Buktinya dalam penyelenggaraan negara pelaksanaaan nilai-nilai etika dan moral para pemimpin masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, Good Governance, disiplin anggaran sulit terwujud.

Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti Hakim, Anggota DPR - DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pejabat Bank Indonesia, Pimpinan Partai sampai tingkat Menteri ada yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi.

Semakin nyata, bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan yang utama pada sistem atau aturan, regulasi. Tetapi pada moralitas dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan.

Sikap dan perilaku penyelenggara negara yang mengabaikan penghormatan dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip dasar atau norma etika seringkali terjadi tindakan menyimpang atau perbuatan tercela.

Cellica 2 tahun lagi expired. Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan Gading. Bupati lengser meninggalkan nilai-nilai luhur, etika dan moral yang bakal dikenang.

2 juta rakyat jelata, petani, nelayan, buruh, pengangguran, pedagang kecil dan Dhuafa (orang yang terkapar di debu) menunggu keputusan sakral  arif dan bijaksana pemimpinnya. Hanya 'Ratu Tega' yang hidup bermewah-mewah di tengah gundah-gulana rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 bekepanjangan." Tutup Heigel. (dot)