Kritik aktivis dan opini bukan jebakan, sebab aktivis bukan pengguna anggaran. Cara berpikirnya kritis abstrak dan anti kemapanan. Masak orang berpikir bebas dan beropini dituding menjebak Bupati. Yang menjebak itu eksekutif pengguna anggaran.
Arogansi kekuasaan, beraninya menggunakan duit rakyat beli Mobdin mewah di tengah pandemi Covid-19. Pelanggaran etika dan moral. Proyeksi APBD Karawang 2021 tembus Rp 4,5 Triliun. Saat kau duduk di tumpukan uang, kau menarik Serigala. Â
Buktinya dalam penyelenggaraan negara pelaksanaaan nilai-nilai etika dan moral para pemimpin masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, Good Governance, disiplin anggaran sulit terwujud.
Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti Hakim, Anggota DPR - DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pejabat Bank Indonesia, Pimpinan Partai sampai tingkat Menteri ada yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi.
Semakin nyata, bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan yang utama pada sistem atau aturan, regulasi. Tetapi pada moralitas dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan.
Sikap dan perilaku penyelenggara negara yang mengabaikan penghormatan dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip dasar atau norma etika seringkali terjadi tindakan menyimpang atau perbuatan tercela.
Cellica 2 tahun lagi expired. Harimau mati meninggalkan belang, Gajah mati meninggalkan Gading. Bupati lengser meninggalkan nilai-nilai luhur, etika dan moral yang bakal dikenang.
2 juta rakyat jelata, petani, nelayan, buruh, pengangguran, pedagang kecil dan Dhuafa (orang yang terkapar di debu) menunggu keputusan sakral  arif dan bijaksana pemimpinnya. Hanya 'Ratu Tega' yang hidup bermewah-mewah di tengah gundah-gulana rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 bekepanjangan." Tutup Heigel. (dot)
