PPDB Online Karawang 2017 Kisruh

Kompasiana --malang nian nasib rakyat Karawang, terutama orang miskin, kampungan, ndeso yang bercita-cita anaknya ingin bersekolah, baik di tingkat SD, SMP dan SMA Negeri, apalagi ingin masuk sekolah favorite, meski gedung sekolah itu bertetangga dengan "gubuk derita" mereka, jangan harap jelata bisa masuk. Bermimpilah kaum dhuafa untuk menikmati fasilitas negara, rakyat kecil telah dirampas haknya. Masuk SD, SMP yang wajib belajar saja susah, apalagi masuk SMA.

Pasalnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kisruh. Menyusul beredarnya video rekaman Euis Sumiati, Kepsek SD Negeri Nagasari VI Karawang di youtube bikin heboh dan gempar masyarakat Karawang

Tidak tedeng eling-eling, Euis berkoar,dari lebih 300 orang siswa-sisiwi yang mendaftar ke sekolah yang dia pimpin, 90 persen yang dinyatakan lulus adalah titipan Muspida dan para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

"Maaf pak, kami tidak bisa meluluskan anak bapak, karena kami hanya mengamankan murid titipan Bupati dan Wakil Bupati Karawang serta pejabat lainnya," ungkap Euis Sumiati kepada orang tua calon murid yang dinyatakan tidak lulus.

"Bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati Karawang saja yang menitip, ada juga titipan Kepala Disdikpora serta pejabat di lingkungannya. Bahkan Sekda Karawang  Teddy Rusfendi Sutisna, Ketua DPRD Toto Suripto, Dandim 0604 Karawang juga menitip," kata Euis menambahkan

Diketahui, setiap memasuki tahun ajaran baru, SDN Nagasari VI yang terletak di Jalan Husni Hamid Nomor 13, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang itu, jadi ajang rebutan para pejabat daerah untuk menitipkan anak, menantu, saudara ataupun tetangga mereka, agar bisa bersekolah di Sekolah Dasar Negeri yang menjadi salah satu SDN favorite yang ada di kota Karawang.  

Euis Sumiati, mengaku sempat ditelepon oleh Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0604 Kabupaten Karawang. Perwira nomor satu yang bertugas di Kodim 0604 Karawang itu meminta agar beberapa calon siswa titipan yang dibawanya bisa diluluskan oleh Kepala Sekolah.

"Pak Dandim bahkan menelepon saya kang, dia bilang, bu... apakah saya perlu menerjunkan pasukan saya ke situ, (supaya siswa titipannya bisa diterima-red), "kata Euis, menirukan suara Dandim 0604 Kabupaten Karawang, dalam percakapan via sellulernya.

Dalam percakapan melalui sambungan ponsel tersebut, tambah Euis, dirinya meminta agar Dandim 0604 tidak perlu datang ke SDN Nagasari VI. Sebagai solusinya, Euis menyarankan agar perwira nomor satu di jajaran Kodim Karawang itu cukup mengirimkan anak buahnya untuk menemuinya di sekolah dimaksud.

"Saya bilang , jangan dooong pak, lebih baik bapak suruh saja salah seorang pembina TNI AD untuk menemui saya di sekolah," ungkapnya, menirukan gaya bahasa percakapannya dengan Komandan Kodim 0604 Karawang.

Menurut penuturan Euis selanjutnya, Kepala Sekolah yang mengaku satu Almamater dengan Kadisdikpora Karawang  Dadan Sugardan itu, tiba-tiba ponselnya berdering ada panggilan masuk.

"Maaf pak, ada telepon dari Pak Jimmy, Wakil Bupati Karawang, saya harus menjawabnya dulu, karena dia nitip anak untuk bisa diterima di sekolah ini," ujar Euis.

Sesaat setelah menjawab telepon dari Wakil Bupati Karawang, Ahmad "Jimmy" Zamakhsary, yang mengaku sebagai penguasa wilayah, Euis kembali menuturkan jika calon siswa titipan dari Wakil Bupati Karawang itu dikoordinir melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  yang memiliki slogan "Membela Yang Benar". Siswa titipan Jimmy itu dibawa oleh salah satu pengurus PAC PKB Kecamatan Klari, Karawang Timur. "Saya pengurus PAC PKB Kecamatan Klari," kata Sunaryo, saat menemui Kepala SDN Nagasari VI tersebut.

Dilain tempat, praktisi hukum H Abdul Karim Karyadi SH. MH, mengatakan, banyaknya calon siswa Sekolah Dasar yang ditolak masuk ke Sekolah Dasar Negeri, membuktikan jika sistem penerapan PPDB Online di Karawang ngaco alias ngawur.

"Ini sudah jelas-jelas ngaco, masak anak yang berasal dari Kecamatan Klari Karawang Timur bisa diterima di SDN Nagasari VI, yang masuk wilayah Kecamatan Karawang Barat, sementara itu calon siswa yang berasal dari wilayah terdekat dengan SDN tersebut tidak diterima, ucap Karim keheranan.

Karim menyesalkan adanya upaya titip-menitip calon siswa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Karawang serta pejabat lainnya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya tidak sehat dalam dunia pendidikan, sehingga dirinya mendorong aktivis dan masyarakat Karawang untuk melakukan aksi protes terhadap adanya siswa-siswi titipan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Karawang  lainnya tersebut.

Karim mengajak masyarakat menggelar aksi protes terhadap kejadian ini, saya juga memprediksi akan ada kericuhan pasca PPDB Online, karena prosesnya sudah tidak sehat, jika Bupati, Wakil Bupati dan pejabat lainnya bisa titip-menitip calon siswa, kenapa masyarakat tidak bisa, kalau mau fair, harusnya Bupati dan Wakil Bupati Karawang serta pejabat lainnya tidak melakukan titip-menitip calon siswa, ini jelas sudah tidak sehat," tegas mantan Kepala SMKN 2 Karawang itu.

Menurut Helga, Praktisi Pendidikan, mahasiswa smester 6 Universitas Singaperbangsa (UNSIKA) Karawang mengatakan, PPDB Online 2017 di Karawang dianggap gagal, karena telah melanggar  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 Tahun 2017, UUD 1945 dan HAM. Dengan tidak mengadopsi sistem zonasi wilayah, alhasil, ada kasus calon siswa dan berstatus Rawan Pendidikan (RMP) yang tak diterima meski rumahnya di dekat sekolah.

Seharusnya penduduk kampung, apalagi warga miskin yang masuk radius berdekatan dengan sekolah wajib menikmati fasilitas pendidikan yang dibiayai negara. Dampak sosial dan psikologisnya sangat besar mempengaruhi anak "wajib belajar", keluarga, budaya, sistem kemasyarakatan, bahkan bisa merugikan bangsa dan NKRI dalam jangka waktu panjang. Para pejabat publik dan aparatur negara telah mengkhianati dan melakukan pembangkangan konstitusi di depan mata rakyat yang didukung teknologi, kebebasan pers, media sosial kemajuan zaman akan terbongkar.

"Kita seringkali menemui pengamen cilik, gepeng, gabungan anak liar (gali), anak jalanan (Anjal) dan sejenisnya. Para pejabat kaum borjuis cuma saksikan dari balik pintu kaca mobil mereka. Pemandangan kemiskinan itu kan berasal dari keluarga yang tidak mempunyai akses koneksitas pendidikan formal dan pada umumnya berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah," kata Helga.