Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Akom memang sengaja cari-cari proyek, makanya tidak mau mendengar masukan dari orang lain. Dia pun menyarankan jika memang tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, maka lebih baik Akom turun langsung ke lapangan dengan membangun sekolah-sekolah yang tidak layak di pedalaman. Kalau membangun perpustakaan ratusan miliar, terlihat sekali cari-cari proyeknya.
Penolakan anggota DPR terhadap wacana pembangunan perpustakaan tersebut tercermin dari Sidang Paripurna, Rabu (6/4/2016). Ketua Komisi IV Edhy Prabowo langsung memberikan interupsi perihal rencana pembangunan perpustakaan tersebut. Dia menilai, pembangunan perpustakaan tidak tepat jika melihat situasi ekonomi saat ini. Sementara itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengaku tidak mengetahui urgensi pembangunan perpustakaan DPR. Dia mengatakan, pembangunan perpustakaan merupakan salah satu mega proyek DPR.
Meskipun mendapat penolakan dari seluruh pihak, Akom tetap tidak bergeming dari pendiriannya yang ingin melanjutkan wacana tersebut. Dia berdalih, pembangunan yang menguras uang rakyat adalah demi kebaikan bangsa dan negara. Banyak pengamat antikorupsi mengatakan alasan Akom mengada-ngada dan hal itu dilakukan hanya untuk memuluskan jalannya untuk melakukan korupsi.
Sebenarnya, jauh sebelum Akom menjadi Ketua DPR, ada beberapa kasus korupsi yang menyebut nama Akom terlibat di dalamnya. Salah satunya dalam kasus dana haji yang pada akhirnya dirinya lepas begitu saja. Kasus lainnya adalah manipulasi anggaran tugas pembantuan prioritas MDGs dan supply side SSK, yakni pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Yang dilakukan Akom dalam proyek Rp 24 miliar itu yakni dengan mengarahkan proyek alkes ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Guna melancarkan "permainan", Akom rajin menggelar pertemuan dengan Bupati Banggai, Sofian Mile, di Hotel Mulia Senayan lantai lima.
Sikap keras kepala Akom yang tidak mau mendengarkan koleganya dan rakyat dalam pembangunan perpustakaan sudah melanggar tugasnya sebagai Ketua DPR sebagaimana mestinya. Akom tidak mencerminkan bagaimana seorang ketua yang mempu mengakomodasi aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh anggota dewan lain. Dari kasus ini penulis menilai Akom tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk DPR. Ia menurut sebagian besar anggota DPR tak punya legitimasi yang kuat memimpin lembaga sebesar DPR. DPR pun tak akan solid di bawah Akom. Kita lihat saja nanti.
