Menyoal Program Menteri Pertanian, Cipta Wirausaha Pertanian

"Apa gunanya mencabut subsidi pupuk organik, bila petani atau UMKM di daerah tidak didorong memproduksi pupuk organik dari sumber daya sampah yang melimpah." Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia. 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeluarkan program sosialisasi dan pelatihan sejuta petani dan penyuluh dengan tema utama adalah "Wirausaha Pertanian". Ini akan sia-sia bila sifatnya seremoni belaka dan hasilnya hanya pencitraan saja.

Maksud kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot wirausaha pertanian dan memastikan kebutuhan pangan tetap tercukupi, tapi itu akan sia-sia bila tidak kolaborasi dengan lintas kementerian.

Sektor pertanian Indonesia yang menjadi andalan pemerintah ini tidak akan meninggalkan posisi terpuruk bila masih menerapkan pertanian konvensional dengan mengandalkan pupuk kimia. Unsur hara tanah sudah tidak terkondisi lagi, harus direklamasi dengan kompos. 

Baca juga: Pemerintah Cabut Subsidi Pupuk Organik, Ini Solusi Petani?

Semua program Pemerintah cq: Kementan dalam kemandirian pangan akan gagal bila tidak beralih ke pertanian organik, harus segera berubah. Secara revolusioner  meninggalkan pertanian konvensional yang mengandalkan pupuk kimia dan segera konversi ke pupuk organik berbasis sampah.

Baca juga: Kementerian Pertanian Gagal Membangun 1000 Desa Organik

Bukankah itu semua maksud daripada dicabutnya subsidi pupuk organik, agar petani diajari atau dimampukan untuk produksi sendiri pupuk organik yang dibutuhkan.

Kementan harus segera masuk di Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jaktranas Sampah). 

Perpres 97/2017 tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana regulasi induknya adalah UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).

Benar bahwa apa yang dikatakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, "pertanian adalah sektor yang menjanjikan, bagaikan emas 100 karat yang bila ditekuni dan ada sentuhan teknologi maka pertanian akan menghasilkan keuntungan berlipat,"

Itu tidak ada salahnya yang dikatakan oleh Menteri Pertanian, tapi akan menjadi wacana bila tidak dilakukan perubahan tata kelola lahan tani menjadi pertanian organik. Menjadi omong kosong bila tetap mengelola pertanian konvensional. 

Baca juga: 2000 Desa Organik, Janji Jokowi Belum Terpenuhi

Tapi kalau programnya hanya temu muka saja, pasti tidak akan mampu mencetak, dan menghasilkan petani milenial yang profesional, mandiri dan berdaya saing, serta berjiwa enterpreneur yang tinggi, bila pelatihan atau workshop yang diberikan peserta tanpa kolaborasi lintas menteri.

Seperti melakukan pelatihan wirausaha pertanian, tidak akan berhasil bila tidak diberikan semacam pelatihan produktifitas oleh ahlinya dari Kementerian Tenaga Kerja bersama Kementerian Koperasi dan UKM.

Satu contoh program sebelum Mentan Syahrul Yasin Limpo, ada Program
Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang dilaksanakan oleh Mantan Menteri Pertanian A. Amran Sulaiman, juga tidak punya hasil signifikan. Karena sifat pelatihannya hanya semacam seremoni.

Begitu juga dengan pemberian modal usaha untuk petani milenial yang diharapkan dapat menciptakan lebih banyak pengusaha muda pertanian yang akan mengubah citra petani. Ini semua akan sia-sia tanpa adanya pelatihan produktifitas terlebih dahulu.

Baca juga: Sampah Desa Wisata Belum Disentuh Pemda, Ini Solusinya?

Solusi Untuk Mentan SYL

Kita tidak usah muluk-muluk Pak Komandan SYL (saya sebut komandan dengan panggilan akrab SYL di Makassar), saya sebagai sesama dari Bugis/Makassar, pesimis programnya akan berhasil.

Bikin malu saja dari dua menteri pertanian dari Sulawesi Selatan yang dipercaya Presiden Jokowi, tapi semua gagal kembangkan pertanian organik, semua hanya wacana alias asbun. Sisa jabatannya tinggal menghitung hari, harus segera aplikasi pertanian organik yang serius. 

Harusnya Menteri Pertanian, fokus pada pengembangan pertanian organik, hal itu absolut harus dilakukan di Indonesia. Yaitu program pertanian terpadu bebas sampah. Dorong petani melaksanakan pertanian organik terpadu berbasis sampah. Itu baru mampu wujudkan ketahanan pangan. 

Lakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk melakukan pelatihan keterampilan dan vokasi bagi petani melalui Kelompok Tani dengan melibatkan Bumdes atau Bumdesma, adakan kolaborasi pemangku kepentingan atau stakeholder.

Baca juga: Pengembangan Desa Wisata Bebas Sampah

Tujuan pengembangan pertanian organik ini termasuk mendukung program penghapusan subsidi pupuk organik, jadi petani ahirnya mampu memproduksi pupuk organik untuk kebutuhan mereka masing-masing.

Dari pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk organik untuk menunjang program pertanian organik, disana dibantu sarana dan prasarana serta permodalan melalui koperasi tani yang akan dibentuk kemudian.

Jadi output program pertanian terpadu bebas sampah ini sangat ril serta dengan mudah kelihatan hasil yang akan dicapai, tidak muluk-muluk serta programnya terukur.

Program yang langsung menyentuh kebutuhan petani dari sektor pengembangan SDM, Modal dan sasaran pencapaiannya adalah produksi pupuk organik dengan target menunjang pembangunan pertanian organik.

Bagaimana pendapat Anda?

Jakarta, 11 November 2022.