Termasuk fasilitas kendaraan sampai kepada fasilitas bea siswa bagi dokter dan keluarga, misalnya sekolah anak-anak mereka ditanggung sepenuhnya oleh negara, sampai dimanapun mau sekolah.
Artinya sang dokter hanya nyawanya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Misalnya soal kendaraan, diberi kesempatan mengganti mobil sekali dalam dua tahun, dengan standar sesuai tugas dan fungsinya di RS tersebut.
Jadi ahirnya sang dokter, perawat ataupun manajemen RS benar-benar fokus bekerja di RS tersebut dengan profesional tanpa harus mempertimbangkan misalnya, kalau pakai obat ini sekian bonusnya dan seterusnya.
Karena bisa jadi ada obat lain yang bagus, tapi sang dokter tidak kenal detailer atau industri farmasinya, maka obat tersebut tidak dipergunakan, jadi pakai obat lain yang dikenal perusahaan atau detailernya.
Hal-hal ini akan terhindar semuanya bila pemerintah memberi fasilitas atau insentif yang prima kepada dokter dan para pihak yang berkompeten.
Saatnya Presiden Jokowi cq: Menteri Kesehatan berpikir stratejik untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, di Indonesia saat ini kurang baik dalam ranah pelayanan kesehatan dan harus berbenah secara revolusioner.
Banyak cara untuk mendapatkan dana dalam pemenuhan kesejahteraan, termasuk memberi subsidi obat murah pada masyarakat.
Strategi mendapatkan pembiayaan itu semua, melalui pemberdayaan dana corporate sosial responsibility (CSR), baik dari perusahaan farmasi maupun dari perusahaan alat-alat kesehatan yang banyak bersumber dari luar negeri. Dana-dana CSR selama ini entah kemana dan siapa yang menikmatinya.
Bagaimana pendapat Anda
Jakarta, 25 Oktober 2022
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H