Dokter Wajib Kerja Satu Rumah Sakit, Indonesia Bisa?

Penulis sedikit memberi usul kepada pemerintah, dalam momentum hari dokter nasional, dan juga membaca fenomena pelayanan kesehatan di Indonesia yang kurang bersahabat, serta kondisi kesejahteraan dokter di Indonesia, tidak maksimal.

Pemerintah kembali mempertimbangan bagaimana memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat di Indonesia. Baik pelayanan dan kesiapan infrastruktur Rumah Sakit (RS), laboratorium, dokter, perawat, farmasi serta penunjang lainnya.

Artikel ini juga bertujuan agar masyarakat Indonesia, tidak berobat jauh keluar negeri. Artinya tetap berobat di Indonesia.

Jadi pemerintah tidak perlu menghimbau masyarakat agar tidak berobat ke luar negeri, tapi berbuat dengan cara beri pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen atau pasien.

Selain fasilitas RS dan laboratorium yang perlu dipersiapkan dengan baik, ada satu hal yang paling utama dan mendasar adalah kesejahteraan dokter, perawat agar mereka fokus bekerja. Tanpa harus mencari tambahan penghasilan di tempat kerja (cari bonus) dan tempat lainnya di luar jam kerja.

Caranya Bagaimana?

Pemerintah harus membuat sebuah aturan, bisa dimulai dari RS milik pemerintah yaitu dokter tidak boleh rangkap pekerjaan di RS lain, kecuali dalam kondisi darurat saja.

Termasuk dokter dan pihak RS dilarang mempermainkan (bisnis) obat-obatan karena memilih yang bonusnya tinggi dari perusahaan farmasi atau detailer.

Tentu dengan kebijakaan ini, pemerintah harus  meningkatkan penghasilan dokter dan para pihak yang bekerja di RS dengan sebuah strategi profesional untuk bisa terlaksananya sistem ini dengan sumber pendanaan yang benar dan sustainable.

Artinya semua fasilitas dokter dan RS disiapkan oleh pemerintah, selain gaji yang tinggi, juga fasilitas sandang, pangan dan papan.

Termasuk fasilitas kendaraan sampai kepada fasilitas bea siswa bagi dokter dan keluarga, misalnya sekolah anak-anak mereka ditanggung sepenuhnya oleh negara, sampai dimanapun mau sekolah.

Artinya sang dokter hanya nyawanya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Misalnya soal kendaraan, diberi kesempatan mengganti mobil sekali dalam dua tahun, dengan standar sesuai tugas dan fungsinya di RS tersebut.

Jadi ahirnya sang dokter, perawat ataupun manajemen RS benar-benar fokus bekerja di RS tersebut dengan profesional tanpa harus mempertimbangkan misalnya, kalau pakai obat ini sekian bonusnya dan seterusnya.

Karena bisa jadi ada obat lain yang bagus, tapi sang dokter tidak kenal detailer atau industri farmasinya, maka obat tersebut tidak dipergunakan, jadi pakai obat lain yang dikenal perusahaan atau detailernya.

Hal-hal ini akan terhindar semuanya bila pemerintah memberi fasilitas atau insentif yang prima kepada dokter dan para pihak yang berkompeten.

Saatnya Presiden Jokowi cq: Menteri Kesehatan berpikir stratejik untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, di Indonesia saat ini kurang baik dalam ranah pelayanan kesehatan dan harus berbenah secara revolusioner.

Banyak cara untuk mendapatkan dana dalam pemenuhan kesejahteraan, termasuk memberi subsidi obat murah pada masyarakat.

Strategi mendapatkan pembiayaan itu semua, melalui pemberdayaan dana corporate sosial responsibility (CSR), baik dari perusahaan farmasi maupun dari perusahaan alat-alat kesehatan yang banyak bersumber dari luar negeri. Dana-dana CSR selama ini entah kemana dan siapa yang menikmatinya.

Bagaimana pendapat Anda

Jakarta, 25 Oktober 2022