Malah sebelumnya Wali Kota Makassar, Pomanto akan membentuk Polisi Sampah, tapi diksi Polisi Sampah sempat di protes oleh Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sulawesi Selatan. Maka diganti dengan Pakandatto. Katanya cuma salah persepsi alias mis komunikasi.
Pomanto Harus Belajar dari Kegagalannya Urus Sampah
Hal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, ini pernah penulis usulkan untuk direvisi oleh Wali Kota Makassar, sebelum Pomanto menjabat Wali Kota Makassar periode pertama.
Bahkan di acara Ngobrol @Tempo bertema "Mencari Alternatif Solusi Pengelolaan Sampah Perkotaan" dimana Pomanto waktu itu sempat hadir menjadi salah satu narasumber, di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta (6 Maret 2017) dan ketemu penulis di forum tersebut.
Penulis saat acara, beri solusi tata kelola sampah berbasis regulasi pada beberapa Wali Kota yang hadir, termasuk Kota Makassar, Surabaya dan Jakarta. Agar jangan lagi sampah dibawa ke TPA dan bangun Sanitary Landfill.
Penulis waktu itu ikut diundang oleh Tempo dan menjadi penyanggah beberapa Wali Kota sebagai Narsum, termasuk sempat beri solusi khusus ke Wali Kota Makassar Pomanto, sempat bincang internal dengan Danny Pomanto. Sempat penulis beri proposal dan PPT untuk Kota Makassar.
Penulis kepada Wali Kota Makassar, bahwa tidak usah muluk-muluk bicara teknologi sampah tapi jalankan saja UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), dan revisi Perda Sampah Kota Makassar.
Juga waktu itu sempat penulis minta pada Wali Kota Makassar agar menyelesaikan atau memberi dana kompensasi kepada warga terdampak TPA Antang atau biasa disebut "dana bau", untuk seluruh warga yang merasakan bau sampah menyengat dari TPA Antang Tamangapa.
Cuma belum tahu perkembangan sampai saat ini, apa pesan penulis sudah dijalankan atau belum oleh Pemkot Makassar. Karena sesuai pantauan penulis secara langsung di TPA Antang, ini bau sampah TPA Antang sudah sangat mengganggu warga disana.
Namun ahirnya habis masa tugas Wali Kota Pomanto waktu itu, tidak juga berbuat apa-apa, termasuk kegagalan atas programnya akan membangun TPA Bintang Lima di Antang. Juga ada program Sampah Tukar Beras, Tempat Sampah Gendang Dua, Kantong Sampah Pilah dan lainnya, tapi semua gagal, ya karena tidak ikuti UUPS.
