Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tahun Politik: Tontonan Wanprestasi Pejabat Negara, Layakkah Dipilih?

12 Oktober 2022   11:03 Diperbarui: 12 Oktober 2022   11:06 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hal adanya menteri dan termasuk Ketua DPR dan lainnya itu, atau yang masih aktif di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lalu mereka menyita waktu kerja karena kesibukan pilpres. Itu merupakan kekurangan dan kelalaian si calon pemimpin tersebut, korupsi waktu namanya.

Sebenarnya calon pemimpin seperti itu, harus menjadi catatan penting untuk dikoreksi, atau bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dipilih.

Kenapa mereka sibuk? Ya karena tidak pandai ber politik, tidak pandai gunakan ruang dan waktu secara produktif.

Kurang memahami strategi dan lain sebagainya. Maka mereka terjun langsung yang seharusnya ada urusan tidak perlu mereka lagi, ada tim kerja atau ada tim pemikir dan lainnya, fungsi delegasi.

Coba perhatikan Presiden Jokowi, pernah beliau buka Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi di Bandung. Presiden Jokowi mengatur siasat dengan cara ada acara kenegaraan di Bandung saat itu dan dirangkaian dengan pembukaan Musra. Itu wajar-wajar saja.

Termasuk misalnya Puan Maharani, sebagai Ketua DPR RI tidak boleh terlalu fokus ke blusukan untuk ketemu kadernya. Beberapa kesalahan bisa terjadi, mulai dari waktu dan juga jangan sampai menggunakan fasilitas negara, padahal kepentingan pribadi atau partai.

Sedikit mengulas Puan Maharani, saat ini sudah bukan masanya lagi untuk dekati publik dalam menaikkan rating elektabilitasnya. Sudah bukan masanya, sudah lewat. Jadi apapun yang dilakukan Puan di masyarakat, itu tidak akan memengaruhi tingkat keterpilihannya di publik.

Sudah beberapa kali penulis urai dalam artikel, bahwa apa yang dilakukan Puan blusukan ke daerah-daerah itu hanya menciptakan resistensi. Karena harapan untuk memgangkat elektabilitas, imposible.

Jadi merugikan saja bagi dirinya, PDI-P dan resistensi terhadap keberadaan Ganjar sebagai kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi.

Paling parah daripada turunya Puan blusukan, itu semakin terbaca bahwa ada kondisi yang dipaksakan. Jadi lawan-lawan PDI-P semakin memahami bagaimana cara menghadapi PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2019.

Jadi yang perlu disoroti adalah pejabat menteri dan parlemen yang tanpa malu meninggalkan pekerjaannya demi Pilpres, tahun politiknya sudah benar. Untuk memulai pergerakan ke publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun