Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa bersama (Bumdesma), merupakan solusi kebangkitan ekonomi di Desa, segera sertifikasi Bumdes dan Bundesma Anda di Kemekumham agar mendapat pengesahan sebagai badan hukum usaha untuk memperoleh kelayakan dalam berbisnis.
Sebelum terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang UU Cipta Kerja (UUCK), keberadaan BUM Desa belum merupakan seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
Karena dulunya BUM Desa dan BUM Desa bersama hanya berdasar UU Desa dan PP Desa dan tidak disebutkan di dalam regulasi itu secara eksplisit saat mana BUM Desa dan BUM Desa bersama sah sebagai sebuah badan hukum bisnis.
Sekarang ini status BUM Desa dan BUM Desa bersama sudah kuat dalam hukum, seperti PT, Koperasi dan Yayasan, karena sudah merupakan salah satu entitas bisnis Berbadan Hukum sesuai amanat dari UUCK. Dalam pelaksanaan terkait Badan Hukum, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa.
UUCK Pasal 117 merupakan solusi yang memungkinkan BUM Desa memiliki badan hukum sehingga mempermudah badan usaha tersebut untuk mengakses permodalan dan melakukan perikatan atau perjanjian bisnis secara profesional, sebagaimana jenis badan hukum bisnis lainnya.
Jadi tegas sekali bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas di masyarakat, dapat menyediakan jasa pelayanan atau jenis usahanya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat di desa.
Regulasi pendukung juga telah diterbitkan oleh Menteri Desa melalui Permendes No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Maka baik Bumdes atau Bumdesma yang masih baru ataupun yang mengalami perubahan, ataupun yang sudah ada (berjalan) harus melakukan pendaftaran atau registrasi melalui portal Bumdes Kemendesa.
BUM Desa dan BUM Desa bersama memerlukan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham. Sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) PP Â No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.
Maka Kemenkumham telah mengeluarkan Permenkumham No. 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Proses Pendirian Bumdes
PP No 11 Tahun 2021 mengatur proses pendirian BUM Desa. Mulai dari pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa hingga disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).
Musyawarah Desa akan menghasilkan banyak dokumen seperti: Dokumen berita acara pendirian Bumdes. Selain itu Dokumen musyawarah desa, Dokumen peraturan desa, Dokumen anggaran dasar pendirian Bumdes, Hingga dokumen anggaran rumah tangga dan dokumen program kerja Bumdes.
Berikut proses pendaftaran BUM Desa di laman Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa PDTT dan dapat dilakukan sendiri oleh pengurus BUMDes atau aparat pemerintah desa atau yang mewakili.
Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama, Klik di Sini.
Alur Pendaftaran Nama BUM Desa melalui Sistim Informasi Desa (SID) Kemendes dan Kemenkumham, Klik di Sini.
Berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar secara online adalah:
1. 10 digit kode desa, untuk mendapatkan kode desa bisa kunjungi dan Klik di Sini.
2. User Name : 10 digit kode desa
3. Buka Browser Internet, Klik di Sini.
Untuk pendaftaran Bumdes atau Bumdesma secara online, berikut langkah langkahnya:
1. KLIK_DI SINI
2. Masukan Username : ID Desa
3. Masukan Password : kemendesa2021
4. Isi format yang tersedia
Dalam laman Kemendesa PDTT yang diakses pada tanggal 21 Juli 2022 tercatat jumlah BUM Desa Berbadan Hukum baru mencapai 7.902 BUM Desa, apabila dibandingkan dengan jumlah Desa sesuai Kepmendagri 050-145/2022 yang berjumlah 74.961 Desa hanya sekitar 10,55 persen.
Jadi masih sangat kurang desa di Indonesia yang sudah mendaftarkan BUM Desa dan BUM Desa bersama sebagai badan hukum. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) kurang sosialisasi.
Menurut pantauan Tim Penulis dari Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo), umumnya para kepala desa dan perangkat desa belum mengetahui dan memahami adanya perubahan status badan hukum dari BUM Desa dan BUM Desa bersama melalui UUCK.
Ayo para kepala desa seluruh Indonesia untuk segera merubah status BUM Desa dan agar legal dan memudahkan dalam operasionalisasi bisnis di desa-desa bersama dengan masyarakat.
Bagi sidang pembaca, yang sempat mampir di artikel ini agar menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa di wilayah Anda, bantulah mereka dengan informasi ini.
Pendaftaran dan sertifikasi BUM Desa dan BUM Desa bersama ini sangat penting ada dan berdiri di setiap desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, mari kita bangun ekonomi Indonesia yang kuat dari desa.
Apabila menginginkan pendampingan secara penuh, untuk BUM Desa atau BUM Desa bersama, silakan kontak Yaksindo Surabaya dan Jakarta.
Kami memiliki program training of trainer (TOT) bagi pendamping program Bumdes dan Bumdesma, termasuk kombain program pengelolaan sampah. Silakan tulis komentar dibawah.
Bagaimana pendapat Anda?
Jakarta, 2 Oktober 2022
