Rakyat Siap Pakai Kompor Listrik, tapi Bayar Pakai Apa?

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) pastikan tidak ada pengalihan daya listrik rumahan dari 450 VA ke 900 VA dan selanjutnya pemerintah ingin mengurangi impor gas dengan upaya melakukan transformasi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg), menjadi kompor listrik untuk tujuan menghemat biaya."

Baca kompas di Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Hapus Daya Listrik 450 VA, "Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 (VA), tidak ada juga perubahan dari 450 (VA) ke 900 (VA), tidak ada. Enggak pernah, enggak pernah kita bicara mengenai itu," kata Jokowi di Bekasi, Selasa (20/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi telah menggaungkan pemanfaatan kompor listrik atau kompor induksi untuk memangkas defisit neraca perdagangan dengan mengonversi LPG 3 kg, atau kompor gas ke kompor bersih berbasis listrik atau dikenal kompor induksi.

Terlalu besar impor gas di Indonesia, ada sekitar 4,5 juta ton, untuk melayani rumah tangga yang menggunakan tabung LPG 3 kg, dan konsumsi 6,5-6,7 juta ton setahun.

Mengutip dari KOMPAS.ID, saat ini diperkirakan ada 69,5 juta keluarga pelanggan PLN yang menggunakan elpiji 3 Kg. Jadi, jika mengacu pada program 300.000 kompor listrik, hanya sekitar 0,5 persen saja.

Dari berbagai data bahwa untuk memasak 10 liter air menggunakan kompor listrik dengan biaya Rp 1.200, sementara menggunakan LPG non subsidi mencapai Rp 6.000.

Jadi program induksi kompor listrik ini layak dipergunakan untuk mengatasi persoalan oversupply listrik yang saat ini tengah dihadapi PLN. Sudah dimulai uji coba di 3 daerah, Denpasar, Solo dan satu daerah lagi di Sumatera.

Menjadi persoalan mendasar adalah kesiapan listrik dan kompornya sendiri, apalagi kalau kompor itu harus menggunakan 1000 watt. Nah bagaiman rumah tangga yang kavasitas listriknya yang hanya 450 Va.

Program ini dinilai juga akan mengurangi ketergantungan impor BBM. Terlebih, saat ini LPG sedang langka dan harganya mahal. Rakyat seh siap saja memakai kompor induksi, tapi bayar listriknya bagaimana kalau naik lagi di listrik?.

Langkah Presiden Jokowi sudah benar, namun bagaimana kesiapan kementerian terkait untuk melaksanakan program kompor induksi itu agar bisa menjadi gaya hidup sehat di masyarakat atau green community.

Pemerintah perlu memastikan penyediaan kompornya tersebut. Nanti kompornya dari mana? Siapa yang produksi, apakah impor, atau sudah ada kapasitas produksi terpasang yang memadai di dalam negeri, monopoli oligarki lagikah?

Jangan sampai seperti kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya tentang Indonesia bersih sampah, tapi semua kementerian lembaga yang terkait itu tidak ada yang siap dan juga lebih parah tidak ada harmonisasi antar kementerian dan lembaga.

Sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 (Permen ESDM).

Salah satu fungsi beleid ini ialah menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, penggunaan kompor induksi juga mendukung target pemerintah dalam mendorong konsumsi listrik per kapita sebesar 1.408 kWh per kapita pada 2024.

Terkait upaya membumikan penggunaan kompor listrik, PLN tengah mendorong gerakan konversi kompor LPG atau gas ke kompor listrik atau kompor induksi yang ditargetkan bisa berjalan hingga 1 juta unit.

PLN tahun lalu juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau MoU dalam rangka mendukung gerakan konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan antara PLN dengan Bank Tabungan Negara (BTN).

Selain itu, Dewan Energi Nasional (DEN) juga telah meluncurkan penggunaan kompor induksi kepada seluruh pegawai di lingkungan DEN. Hal ini sekaligus untuk mendorong percepatan energi transisi di Indonesia.

Harus Terbuka, Rakyat Kurang Percaya

Kalau mau lancar program kompos listrik ini, buka dialog. Masalahnya rakyat sudah merasa capek terus dibohongi dan dibodohi. Karena ujung daripada sebuah program, akan jadi bancakan korupsi.

PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya serta pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.

Akan gagal program ini bila tidak terintegrasi lintas kementerian dan lembaga terkait, misalkan antara PLN dan Pertamina serta kementerian terkait. Jangan hanya satu sisi bekerja, pasti gagal lagi. Sebagaimana program lainnya.

Pemerintah harus membuka dialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM, serta kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM.

Karena semua menyangkut harkat hidup orang banyak, ada manusia atau SDM bekerja di dalamnya, ada industri, ada tenaga kerja dan lainnya. 

Termasuk sektor usaha, dalam persiapan kompor listrik apa sektor UMKM dilibatkan? semua ini harus menjadi pertimbangan untuk dilibatkan dalam dialog dan aplikasinya.

Ingat, induksi kompor listrik ini ada bisnis besar dalam program itu, bagaimana kesiapan kompor untuk masyarakat, gratiskah, bagaimana kesiapan  listrik masyarakat yang belum terjangkau PLN.

Jangan seperti program sampah panas-panas tahi ayam, lalu masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) kongkalikong berbagai cara menyalahgunakan wewenang yang ada, sehingga sampai saat ini program Indonesia Bersih masih stag atas ulah oknum birokrasi pusat dan daerah.

Bagaimana pendapat Anda?

Ref: 1] 2]

Jakarta, 21 September 2022