Sebenarnya Presiden Jokowi tidak perlu lagi membentuk tim respons darurat antisipasi peretasan data oleh Bjorka. Tidak ada gunanya, menghabiskan uang rakyat saja. Sama saja mengejar hantu alias tidak produktif.
Jadi Apa Harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR RI
Tapi lebih pada konsentrasi saja dalam penguatan keamanan data ketimbang sibuk melacak identitas Bjorka, apa gunanya dilacak Bjorka.Â
Biarkan saja Bjorka bekerja sesuai rencananya. Justru Bjorka patut diapresiasi sebagai motivator untuk mendorong segera menerbitkan regulasi perlindungan data pribadi dan negara.
Paling urgen dipikirkan saat ini adalah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), untuk memberikan landasan hukum bagi Indonesia.
Dengan UU PDP ini kebocorannya ada dimana dan siapa yang harus bertanggungjawab seperti apa harus dipertanggungjawabkan, dia akan ketahuan, siapa berbuat apa. Jadi jelas dan tidak ngawur. Tidak mudah data warga negara dipermainkan.
Dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada, perlu dilindungi oleh negara, jangan justru negara dipermainkan oleh bangsa sendiri.
Bagi penulis, Bjorka ini warning bagi pemerintahan Presiden Jokowi, lantaran aksi hacker Bjorka akan terus membuka data baik rahasia negara bahkan konspirasi menuju Pemilu dan Pilpres 2024. Bila bangsa ini tidak segera berbenah dalam perlindungan dirinya.
Jadi, perbaiki saja sistem keamanan data di Indonesia atau social security and cyber security bangsa Indonesia sangat buruk.
Apresiasi Bjorka Sebagai PengingatÂ
