Semua kandidat itu paham DKI Jakarta, tapi sepertinya yang paling pas adalah Marullah Matali, Sekda Jakarta. Ini putra Betawi, dan saat ini sudah pejabat lama (sekarang) yang sudah paham kondisi terahir.
Namun estimasi penulis, yang akan bersaing dengan Maruli adalah Heru Budi Hartono (Kasetpres). Heru ini lengket benar dengan Presiden Jokowi. Pernah juga di DKI Jakarta, Walikota, Kabadan dan lainnya.Â
Disini menjadi momentum uji bagi Presiden Jokowi. Kalau pilih Heru yang dekat dengannya, berarti ada hitungan untuk Pilgub (diisi oleh Gibran, penulis) dan menjaga Pilpres 2024 (entah untuk siapa?). Karena Ganjar, sepertinya akan terdesak dan korban tidak masuk kandidasi Pilpres 2024, PPP kisruh?.
Tapi usul penulis sebaiknya Maruli saja yang dipilih oleh Presiden Jokowi, Mendagri Tito, KPK dan Polri. Jadi tidak ada perubahan jabatan pejabat di luar Pemprov. DKI Jakarta, bila pertahankan atau pilih Sekda Mauli saja jadi Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.
Penunjukan Pj Gubernur ini dilakukan karena imbas pemilu serentak yang akan digelar tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta adalah pejabat berasal atau setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang setara Eselon I.
Sebaiknya pengganti Anies-Riza dipilih dan ditunjuk oleh Pemerintah dari unsur birokrasi tulen, utusan Kemendagri.
Apalagi momentum ini sangat stratejik dan rawan, dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres secara serentak nantinya dengan Pilkada, maka demi independensi seharusnya dari kalangan birokrat yang memiliki rekam jejak yang baik.
Pemerintah dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian betul-betul harus memilih Pj Gubernur DKI yang profesional, netral, dan berpengalaman.
Sangat bahaya bila tidak profesional dan independen. Mendagri Tito, jangan sampai lengah disini dan harap tidak bermain-main dengan memilih Pj Gubernur yang tidak netral.
Apalagi menghadapi Piileg, Pilpres, maupun di Pilkada. Menjadi catatan penting bahwa jangan mengangkat Pj Gubernur Jakarta yang kemungkinan ingin maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta 2024, harus tanda tangani fakta integritas.
