Elektabilitas Vs Elitabilitas Menuju Pilpres 2024

"Politisi juga tidak memiliki waktu luang, karena mereka selalu bertujuan pada sesuatu di luar kehidupan politik itu sendiri, kekuatan dan kemuliaan, atau kebahagiaan." - Aristoteles

Elektabilitas atau derajat keterpilihan seseorang berdasarkan preferensi (dukungan) publik, tereliminasi pada Pilpres 2024. Rakyat terpasung oleh kekuatan elitabilitas yang dibungkus oleh rasa berbaur oligarki.

Hasil survey elektabilitas dari lembaga-lembaga survey, hanya jadi bacaan hampa bagi elit politik menuju Pemilu dan Pilpres 2024. Tidak berlaku lagi bagi partai politik (parpol) untuk mendasari kandidasi Pilpres 2024.

Kenapa???

Karena kekuatan elitabilitas atau tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang di lingkungan elite atau besarnya dukungan seseorang di kalangan elite, lebih dominan. 

Kecerdasan elit-elit politik di Indonesia, menurut penulis sangat menurun tajam. Integritas nomor buncit, yang penting fulus oh fulus.

Baca juga: Oligarki Vs People: Jokowi dan Megawati di Simpang Jalan

Sangat jelas kalkulasi politiknya begini;

Ketua Umum PDI-P Megawati, terbaca arahnya dari awal tahun 2020, sangat jelas inginkan putrinya maju sebagai Capres 2024. Mungkin ingin mengejar rekor dunia, bahwa "kakek, anak dan cucu menjadi presiden".

Sejak Puan Maharani duduk sebagai Ketua DPR RI, target Megawati bergeser untuk putrinya. Bukan lagi sebagai  Cawapres 2024, tapi langsung Capres. Mungkin Megawati merasa karir politik Puan sebagai Putri Mahkota sudah memadai untuk dijadikan Capres?!.

Namun dalam perjalanannya, Megawati masih kelihatan bingung dan ragu untuk langsung menjagokan putrinya, karena melihat elektabilitas Puan sangat rendah di masyarakat. 

Terlebih pula sebenarnya Megawati paham posisi Puan hanya sampai di Cawapres 2024 saja, bukan Capres 2024 (analisis SWOTnya disana, penulis), kecuali Puan Wapres di 2024, baru Puan duduk sebagai Presiden di 2029, seperti perjalanan politik Megawati sebelumnya menuju Presiden RI ke-5. [Baca: 1]

Baca juga: Kenapa Megawati Ragu Jagokan Puan Maharani sebagai Bacapres 2024?

Tapi Megawati terus saja paksakan keadaan itu, ya inilah pengaruh elitabilitas sebagai pemegang Hak Prerogatif di PDI-P. 

Nah ahirnya Presiden Jokowi dan Ganjar membaca kondisi perubahan Megawati itu, sehingga Ganjar melakukan manuver, siap-siap "perbaikan dan rekonstruksi elektabilitas" sejak 2020 untuk Capres 2024, yang banyak dibantu oleh sebagian Relawan Jokowi.

Megawati tentu meradang membaca gerakan Ganjar di masyarakat yang didukung oleh Presiden Jokowi. Ganjar dan Presiden Jokowi juga tentu stres, karena tidak punya partai.

Ahirnya tiga Parpol, Golkar, PAN, dan PPP mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lebih awal pada 12 Mei 2022. Ahirnya Ketum PAN, Zulkifli Hasan mendapat jatah lebih awal sebagai Menteri Perdagangan.

Nampak terbaca bahwa KIB adalah "Perahu Pilpres 2024" yang disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk suksesor Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, besutan Megawati melalui PDI-P juga. [Baca: 2]

Baca juga: Inilah KIB Perahu "Cadangan" Suksesor Presiden Jokowi di Pilpres 2024

Tapi pada posisi ini juga sebenarnya Tink Tank Ganjar Menuju Pilpres 2024, kurang membaca sikap Megawati sebagai pucuk pimpinan Parpol dimana Presiden Jokowi dan Ganjar sebagai kader asli yang sama-sama dibesarkan oleh PDI-P, lalai di sini.

Disini tarik ulurnya sekarang antara Megawati dan Jokowi, Ganjar berpotensi jadi korban, karena 99% dipastikan Megawati sudah tersinggung terhadap gerakan-gerakan Ganjar, yang abai pada PDI-P. Terus melaju lakukan sosialisasi "elektabilitas" menuju Pilpres 2024 dan lupa "elitabilitas" di PDI-P, Ganjar kelihatan buruk komunikasi dengan elit-elit PDI-P. [Baca: 3]

Baca juga: Injury Time: Prabowo Subianto Berjuang Sendiri

Prabowo Diantara Jokowi dan Megawati

Konstelasi atau konfigurasi paket antara Prabowo dan Puan, ini settingan tersirat sejak 2019 untuk kandidasi Pilpres 2024, setelah Prabowo membawa gerbongnya atau perahu Gerindra untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. (sudah banyak saya bahas di artikel sebelumnya). [Baca: 4]

Dalam perjalanan politik 2019-2022, Megawati berubah pikiran untuk jadikan Puan sebagai Capres 2024. Jokowi demikian pula rencananya ingin Ganjar sebagai suksesornya di Pilpres 2024. Sungguh dahsyat dan luar biasa perseteruan anak bangsa ini, yang berujung bisa pecah kongsi. [Baca: 5]

Ahirnya, Prabowo dengan cekatan membaca kalkulasi politik Megawati dan Jokowi, maka Prabowo mengambil langkah cepat mendahului Megawati dan Jokowi menentukan sikap, Prabowo melakukan deklarasi maju sebagai Capres 2024 (kalkulasi ini juga sudah saya tulis sebelumnya di lapak kompasiana). [Baca: 6]

Baca juga: Pesan Politik Prabowo ke Mega dan Jokowi dari Sentul Bogor

Nah, hal elektabilitas, walau Puan rendah elektabilitasnya, tidak ada urusan atau pengaruh bagi PDI-P. Artinya tetap saja maju sendiri, atau bisa jadi, dan penulis analisa bahwa PDI-P akan Koalisi Gerindra-PKB (terlebih dahulu sudah deklarasi bersama Muhaimin Iskandar, penulis). [Baca: 7]

Karena diprediksi, Megawati selaku Ketum PDI-P, ragu maju sendiri mengawal Puan sebagai Capres di Pilpres 2024, walau PDI-P bersyarat sesuai Presidential Threshold 20 Persen. Siapa yang mau jadi Cawapres dari Puan, potensi kalah sangat besar. [Baca: 8]

Kalau Megawati ingin melanjutkan "kecewa dan marahnya" pada Presiden Jokowi dan Ganjar, bisa jadi PDIP akan koalisi Gerindra-PKB dengan pola kandidasi, Prabowo-Puan. Pasangan ini yang akan mematahkan langkah Ganjar menuju RI-1. [Baca: 9]

Sementara Ganjar, walau elektabilitasnya tinggi, tidak akan bisa memengaruhi PDI-P dan Gerindra, karena Capresnya sudah di kunci, Gerindra dengan Prabowo, PDI-P dengan Puan.

Nah Ganjar mau kemana? KIB, belum tentu, elit Golkar, PPP dan PAN belum pasti legowo menerima Ganjar. Pada enjury time bisa berubah sikap KIB, karena KIB juga bebas kesana-kemari.

Baca juga: Relawan Jokowi Bukan Urus Capres, tapi Evaluasi Program Nawacita

Ganjar ini salah langkah menuju Pilpres 2024, saat sosialisasi tahun lalu, tidak ada konsultasi atau minta petunjuk Megawati, Ganjar hanya berpedoman pada kekuatan Presiden Jokowi. Disitu kelirunya Ganjar, lemah analisa politik serta tidak mampu memanaje komplik atau irama politik antara Megawati, Jokowi dan Prabowo.

Jokowi tidak akan bisa menekan Megawati dan Prabowo. Justru Presiden Jokowi bisa saja ditekan oleh Megawati, yang banyak peran atas perjalanan karir politik Jokowi dan keluarganya.

Termasuk Ganjar banyak diuntungkan oleh PDI-P, menuju Gubernur Jateng, tuh dulu Puan sebagai Ketua Timses Ganjar menuju Jateng-01, juga sebelumnya dengan PDI-P, duduk sebagai anggota DPR RI.

Demokrasi Indonesia sedang dirampok oleh kekuatan rasa elite dan oligarkis. Implikasinya, kedaulatan rakyat menjadi imposible atau nonsense alias omong kosong.

Baca juga: Musra; Relawan Jokowi Keliru Strategi, Mendorong Paduka ke Jurang

Penulis harap dan meminta kepada masyarakat Indonesia agar kembali merenung dan merebut hak daulatnya yang terampas oleh oligarki dan kekuatan elit-elit politik yang rakus materi dan kekuasaan.

Fakta terkait hal tersebut, dapat diamati dari keputusan publik yang justru teramputasi di lingkaran elite tanpa menimbang aspirasi ataupun kehendak rakyat. Inilah bahaya elitabilitas.

Untuk itu, bagi penulis bahwa masyarakat perlu kritis dalam menyikapi politik demokrasi di Indonesia, mempertegas akan pentingnya elektabilitas daripada kuasa elitabilitas yang dibungkus rasa dan oligarki.

Jakarta, 27 Agustus 2022