Relawan Jokowi Bukan Urus Capres, tapi Evaluasi Program Nawacita

"Politisi semuanya sama. Mereka berjanji untuk membangun jembatan, meski tidak ada sungai." - Nikita Krushchev

Menyambung artikel sebelumnya di Genderang "Perang" Jokowi Vs Megawati Ditabuh Melalui Musra Relawan Projo. Untuk ingatkan janji Nawacita, bila para relawan Jokowi yang "katanya" pro rakyat. Ayo buktikan di sisa masa jabatan Jokowi-Ma'ruf, bukan malah urus Capres dan Cawapres 2024.

Seharusnya gabungan relawan Jokowi bukan mengurus Capres dan Cawapres, itu hanya menurunkan kadar kenegarawan dan wibawa politik Presiden Jokowi.

Apakah sudah dipikirkan matang-matang para relawan Jokowi itu mengurus Capres-Cawapres, baik dari sisi sosial, politik, budaya, ekonomi, kamtibmas dan lainnya. Ini sama saja tidak cerdas berpolitik.

Sementara Presiden Jokowi tidak punya partai politik (Parpol) dan malah Presiden Jokowi adalah kader atau petugas partai dari PDI-P, yang harusnya tunduk pada aturan partainya.

Bukankah itu menabuh genderang peperangan dengan Megawati yang mengangkat dan mendukung Presiden Jokowi dan anak mantunya sejak masuk Jakarta?, rethink donk.

Sebaiknya semua kelompok relawan bersatu untuk melakukan evaluasi dan monitoring atas Program Nawacita 1 dan 2 selama dua periode Presiden Jokowi yang belum dilaksanakan atau terselesaikan.

Baca juga: Genderang "Perang" Jokowi Vs Megawati Ditabuh Melalui Musra Relawan Projo

Musyawarah Rakyat (Musra)

Sebagaimana rencana sejumlah organisasi relawan Jokowi akan selenggarakan acara Musyawarah Rakyat (Musra) di berbagai daerah dan akan dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022. Kelompok relawan Jokowi bisa baca di Sini.

Musra Indonesia yang akan menghadirkan Presiden Jokowi, akan digelar secara simultan mulai dari Solo pada 27 Agustus 2022 dan akan dilanjutkan ke 34 kota di 34 provinsi sampai awal Maret 2023.

Musra Indonesia rencananya akan digelar untuk menjaring Capres dan Cawapres 2024-2029. Musra tersebut sah sah saja, tapi bukan seharusnya menjaring Capres-Cawapres, itu kerja imposible.

Terlalu melebar dan bias, karena relawan itu bukan partai politik (parpol). Juga penulis pastikan kelompok relawan ini sudah tidak punya daya pikat lagi di masyarakat setelah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden.

Baca juga: Inilah Dilematis Jokowi Vs Megawati Menuju Pilpres 2024

Jadi Musra Indonesia itu terkesan terjadi kepanikan dari elit elit relawan Jokowi dalam mendekati ahir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Jangan sampai keluarga Presiden Jokowi juga ikut panik?.

Nah apa relevansinya Musra membahas Capres-Cawapres dan kenapa bukan evaluasi Program Nawacita 1 dan 2 yang masih banyak bolong bolong, khususnya urusan sampah, kelangkaan pupuk dan pertanian organik.

Baca juga: Kala Relawan Jokowi Hendak Musyawarahkan Nama Capres, tapi Hasilnya Tak Akan Diungkap ke Publik

Menurunkan Wibawa Jokowi

Utamanya bagi relawan yang sudah atau sementara masih menikmati posisi atau pemerintahan dan BUMN atau lainnya, selama dua periode Presiden Jokowi, mungkin lagi panik ingin menciptakan bargaining pasca Pilpres 2024?!.

Atau jangan sampai pula Presiden Jokowi yang panik karena berbeda sikap dengan Megawati dalam menentukan capres yang ingin mendorong Puan Maharani.

Sangat jelas terbaca bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati berbeda keinginan dengan Presiden Jokowi untuk endorse Ganjar Pranowo sebagai suksesor.

Baca juga: Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Jadi acara Musra Indonesia itu yang rencana dihadiri sekitar 40.000 relawan se Jawa Tengah, hanya strategi atau taktik unjuk kekuatan (show of force) saja, itu point rencana Musra Pro Jokowi dalam analisa politik.

Lagi pula Presiden Jokowi sebagai figur sentral juga bukan pemilik parpol. Ketahuan saja rencana itu sebagai bukti perlawanan relawan Pro Jokowi pada PDI-P dimana Jokowi menjadi kadernya, seharusnya itu tidak terjadi. Relawan Jokowi tidak bisa juga lawan PDI-P.

Kalau relawan Jokowi mau berpolitik cerdas, substansi acaranya bukan "Penjaring capres-cawapres",  tapi tema besarnya diganti menjadi "Temu Akbar Relawan Jokowi" untuk melakukan evaluasi Program Nawacita Jokowi.

Baca juga: Kenapa Megawati Ragu Jagokan Puan Maharani sebagai Bacapres 2024?

Itu kemasan besarnya, entah mau bahas apa saja dalam pertemuan tersebut, ya silakan. Nah itu baru strategi gerilya yang berbobot, untuk memancing harimau turun gunung.

Karena dengan adanya Musra dengan tema penjaringan capres-cawapres sebenarnya meruntuhkan wibawa negara atau Presiden Jokowi di ahir masa tugasnya.

Bisa diklaim bahwa Presiden Jokowi yang ambisius mendorong suksesornya pasca 2024. Menurunkan derajat kenegarawan Presiden Jokowi, pastinya.

Mungkin saat ini bisa saja para gabungan relawan Jokowi memeriahkan acara Musyawarah Rakyat (Musra) karena Jokowi masih sebagai presiden. Tapi belum tentu bisa mengikat rakyat sampai hari "H" Pilpres 2024.

Baca juga: Mengulik Kontradiktif Keinginan PDI-P dan NasDem di Pilpres 2024

Saran Pada Relawan Jokowi

Saran kepada para relawan Jokowi, sebaiknya kembali fokus pada Program Nawacita 1 dan 2, masih banyak program yang belum berhasil dijalankan Presiden Jokowi melalui lintas kementerian dan lembaga.

Sebut misalnya persoalan sampah dan pembangunan 2000 Desa Organik, ini juga tidak ada terbukti. Sama sekali tidak ada progres selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, baik saat bersama Jusuf Kalla maupun saat ini bersama KH. Ma'ruf Amin.

Jadi sebaiknya dalam temu akbar relawan Jokowi yang dikemas dengan Musra Indonesia, jangan menjaring Capres dan Cawapres, karena sudah ketahuan juga siapa yang di endorse Presiden Jokowi. Tapi segera melakukan evaluasi Program Nawacita, itu lebih bijak dan pro rakyat.

Bagaimana pendapat Anda?

Jakarta, 8 Agustus 2022