Untuk menghentikan kerja buruk oknum birokrasi pusat dan daerah dalam urusan sampah yang diduga keras penuh intrik untuk mempermainkan dana persampahan, baik dari dana pemerintah dan pemda maupun dana CSR dan EPR.
Rakyat dan seluruh komponen hulu hilir, harus terus diberi sosialisasi dan fasilitasi dengan benar, agar jangan terus menerus menyalahkan masyarakat atau rakyat dijadikan kambing hitam atas keserakahan pihak okmum pemerintah dan pemda yang abaikan regulasi, tapi rakyat haruslah dimanusiakan dan diaktifkan sesuai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah.
Analisa atas keberadaan Pancasila dalam tata kelola sampah di Indonesia, berdasar atas pengalaman dan pengamatan secara empiris mulai dari pola pengelolaan maupun pengolahan sampah di seluruh Indonesia. Hampir semuanya hanya merupakan kerja parsial tanpa sistem sesuai UUPS yang dilakukan oleh pemerintah dan pemda.
Bisa dipastikan bahwa terjadinya darurat sampah di Indonesia, bukan karena keteledoran masyarakat. Tapi justru oknum pemerintah dan pemda yang tidak disiplin dan taat dalam menjalankan UUPS. Sehingga tidak ada sistem baku yang dibuat oleh pemerintah dalam skala nasional dan skala regional oleh Gubernur serta skala lokal oleh Bupati/Walikota untuk membangkitkan kearifan lokal yang sangat kaya di Indonesia.
Beberapa kekeliruan yang diduga disengaja dilakukan oleh oknum pemerintah dan pemda telah dijelaskan pada buku yang penulis terbitkan yang berjudul "Bank Sampah, Masalah dan Solusi" juga dibeberapa tulisan di Kompasiana dan penjelasan dibeberapa media nasional dan media elektronik. Silakan download buku tersebut Klik di Sini.
Nilai-nilai Pancasila, sangat jauh dari perlakuan para stakeholder dipersampahan, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sector utama dalam urusan sampah. Seharusnya para pejabat memahami dan memasukkan nilai-nilai moral Pancasila dalam dirinya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengejawantah UUPS, jangan diputarbalik regulasi itu demi kepentingan sesaat.
Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberi jalan terbaik agar KLHK tidak sendirian mengelola sampah, perlu dukungan pihak lain guna melakukan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), dengan menerbitkan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jaktranas Sampah).
Dalam Jaktranas Sampah, Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) sebagai Kordinator Nasional. Juga rupanya hanya mengikuti ritme KLHK yang keliru menjalankan UUPS, harusnya Kemenkomarves melakukan perubahan tata kelola regulasi UUPS dengan membuat rancangan sistem untuk diikuti secara nasional oleh lintas K/L dan stakeholder lainnya.
Coba kita telisik satu persatu sila dalam Pancasila pada perlakuan stakeholder dalam sikapi Pancasila dan UUPS yang hampir kesemuanya diabaikan oleh okmum pejabat pemerintah dan pemda, yang seharusnya memiliki jiwa Pancasila. Jangan bersifat acuh tak acuh, seakan rakyat ini bodoh dengan sekehendak hati dalam mengelola sampah.
Antara lain analisa sila-sila Pancasila dalam kaitan persampahan di Indonesia, sebagai berikut:
Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama sekali oknum pejabat pemerintah dan pemda saat ini tidak lagi takut akan ancaman atau sanksi - agama - Tuhan Ymk bila berbuat salah, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tugas yang dipercayakan negara kepadanya, dimana sebelumnya pejabat tersebut mengangkat sumpah atas nama Tuhan Ymk. Seakan keberadaan Tuhan Ymk, diparkir di rumah sebelum berangkat kerja. Halal dan haram campur aduk diterobos dalam pekerjaan. Tanpa ada rasa takut lagi pada Tuhan Ymk, demi materi.
