Kekeliruan yang amat sangat diperbuat oleh staf-staf (baca: deputi) Menko Marves yang membidangi persampahan menjadi salah langkah dan oper lapping, karena terlalu jauh mengurus teknis, seharusnya non teknis dengan melakukan harmonisasi lintas stakeholder dalam ranah Jaktranas Sampah.
"Mengingatkan Presiden Jokowi melalui LBP: Janji 2000 Desa Organik Nawacita 1 dan 2 serta subsidi pupuk organik 1 Juta ton/tahun belum terpenuhi, agar segera perintahkan Menteri LHK, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN melaksanakan Jaktranas Sampah" Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) di Indonesia.
Baca Juga:Â Imposible Listrik Sampah PLTSa-PSEL di Indonesia
Menyoal Progres Jaktranas Sampah
Menjadi soal dalam setiap jabatan adalah kemampuan seseorang bisa memanage orang-orang yang berpengalaman atau ahli dalam bidangnya. LBP dalam posisinya sebagai pemimpin dalam urusan sampah belum memperlihatkan hasil yang memadai, sehingga Indonesia masih darurat sampah, LBP lalai disini.
Diharapkan Menko Marves LBP sebagai Kordinator Nasional Jaktranas Sampah, agar: memasukkan Menteri Pertanian di dalam Jaktranas Sampah, kementerian ini sangat penting dan harus masuk di Jaktranas Sampah. Karena sebagai pengguna olahan sampah organik berupa pupuk organik kompos untuk mendorong pembangunan pertanian organik.
Pak LBP mungkin belum mengetahui bahwa Program Nawacita 1 dan 2 berupa Janji Jokowi-JK dan Jokowi-Ma'ruf untuk membangun masing-masing 1000 desa organik pada masa Periode 1 dan 1000 deda organik masa Periode 2, itu belum terpenuhi, malah bisa disebut terlupakan oleh pemerintah cq: Menteri Pertanian.
Baca Juga:Â 2000 Desa Organik, Janji Jokowi Belum Terpenuhi
Program Desa Organik ini merupakan pemicu pembangunan pertanian organik di Indonesia, embrio kesuksesan dari program ini adalah menjadikan sampah sebagai bahan baku utama produksi pupuk organik kompos, kenapa gagal subsidi pupuk organik? Karena tidak memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku utamanya, Menteri Pertanian dan Menteri LHK sebagai bawahan LBP sangat lalai dalam masalah tersebut.
Kegunaan kompos banyak macamnya, antara lain: memenuhi subsidi pupuk organik 1 juta ton yang sampai hari ini pemerintah belum mampu mencapai target tersebut, mendorong pertanian organik, dapat dijadikan penunjang reklamasi bekas lahan tambang untuk mengembalikan atau menormalkan unsur hara tanah.
Diharapkan kepada Menko Marves Luhut, agar melakukan harmonisasi lintas kementerian untuk menuntaskan sampah secara benar dan stop mendukung PLTSa-PSEL karena melanggar regulasi sampah.
