Asosiasi dan Organisasi Profesi Lumpuh Pasca Reformasi

"Benar-benar bangsa Indonesia kebablasan dalam ruang kebebasannya sendiri, karena tidak mampu menempatkan kepentingan pada porsinya, seakan terjadi kebebasan tanpa batas logika lagi pasca reformasi." Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.

Bebas sebebasnya berbuat dan berserikat hanya mengejar nama atau power tanpa ada yang membangun qualitas sumber daya manusia (SDM) untuk handal berorganisasi demi eksistensinya sebagai organisasi yang profesional dalam mencapai tujuannya.

Organisasi profesi atau asosiasi-asosiasi perusahaan didirikan hanya dijadikan tameng sebagai sarana pencitraan untuk mendekatkan diri dengan penguasa dalam mendapatkan power, yang ujungnya berpotensi menjadi partner dalam menciptakan bancakan korupsi. Baik di perusahaan sendiri maupun di pemerintahan. Seakan organisasi berada pada ketiak oknum pemerintah saja.

Salah satu contoh misalnya, banyaknya permainan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang diduga dipermainkan atau terjadi konspirasi dengan mengatasnamakan asosiasi atau perusahaan (sebagai mediator) baik di dalam perusahaan pemilik CSR sendiri dan pada pemerintah maupun pada pemerintah daerah. Ahirnya dana CSR tidak sampai sepenuhnya pada penerima yang sah, yaitu rakyat. 

Ingat dana CSR bukan milik pemerintah dan perusahaan CSR, tapi dana CSR itu adalah milik rakyat. Dana CSR tidak boleh dibelanja untuk kepentingan pemerintah atau negara, harus diberikan pada rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana CSR harus berbasis masyarakat. 

Baca Juga: KADIN Harus Kuatkan Asosiasi Persampahan

Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Sangat mengherankan, Presiden Jokowi yang juga mantan pengurus organisasi usaha di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan organisasi lainnya, punya jam terbang tinggi di organisasi, harusnya memahami masalah kebuntuan pada organisasi profesi dan perusahaan.

Tapi kelihatannya malah tidak mampu merapikan organisasi profesi atau asosiasi perusahaan untuk mengawal atau mengaplikasi hasil pembangunan suprastruktur dan infrasutruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi sendiri. 

Nampak jalan-jalan tol yang terbangun, belum bisa memberi kontribusi yang signifikan untuk mengangkat potensi sumber daya alam (SDA) yang di lewati jalan tol dan pelabuhan tol laut.

Untuk apa semuanya lancar seperti trasportasi darat, laut dan udara kalau pengusahanya tidak terbangun dengan baik dan profesional untuk mengangkat kearifan lokal daerah bersama masyarakat setempat.

Jangan harap daerah-daerah (baca: desa) bisa terbangun tanpa backup pengusaha kreatif yang berani. Dengan lumpuhnya organisasi profesi dan perusahaan, otomatis para pengusaha tidak akan berkembang untuk menjadi mandiri, karena organisasi hanya sebagai tameng politik praktis saja.

Apalagi calon-calon pengusaha, pasti tidak bisa lahir. Indonesia mau kemana bila pengusaha-pengusaha tidak tercipta. Majunya sebuah negara sangat ditentukan oleh tumbuh berkembangnya pengusaha  atau entrepreneur muda di daerah, terlebih menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang.

Pemerintah nampak membiarkan organisasi atau asosiasi berjalan tanpa arah. Ahirnya semua organisasi atau asosiasi menjadi lemah tanpa ada kekuatannya lagi sebagai penyeimbang dalam roda pemerintahan untuk mensejahterahkan masyarakat, semua mengedepankan kepentingan pribadi diatas segalanya.

Tentunya ide-ide tidak bisa lahir untuk membangun bangsa ini, nampak terjadi kemerosotan kreatifitas pasca reformasi. Hanya kehidupan ke arah hedonis yang tumbuh subur, tanpa kemajuan ekonomi dan kemandirian pada sektor bisnis. Terjadilah korupsi di segala sektor kegiatan, demi memenuhi kehidupan semu mereka.

Baca Juga: Quo Vadis Asosiasi Sampah di Indonesia

Organisasi dan Asosiasi Lumpuh

Fakta terjadi pada organisasi-organisasi, baik asosiasi profesi maupun perusahaan hampir semuanya pecah dua tiga dan seterusnya. Ahirnya organisasi-organisasi sudah keluar jalur sebagai mitra sejajar pemerintah dan pengayom anggotanya.

Banyak juga asosiasi di jauhi oleh anggotanya sendiri, karena organisasi hanya dimanfaatkan oleh pengurus elitnya saja sebagai power untuk bebas keluar masuk ruang elit penguasa.

Sebut misalnya organisasi para pengusaha di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) saja dalam eksistensinya yang bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, juga terjadi dualisme kepengurusan KADIN sampai sekarang.

Ahirnya sudah tidak fokus lagi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi kemajuan dan kemandirian pengusaha Indonesia.

Hampir semua asosiasi-asosiasi di Indonesia pecah atau terjadi dualisme organisasi, ahirnya generasi-generasi saat ini hilang panutan, ahirnya ikut juga tidak mengerti bagaimana mengelola organisasi. Malah yang terjadi hanya mengcopy paste pendahulunya dalam mengelola organisasi yang salah, karena mendahulukan egoisme atau penempatan kepentingan yang subyektif.

Baca Juga: Industri Plastik dan Bank Sampah dalam Jangkauan Asosiasi dan Oemerintah

Egoisme terjadi karena kebablasan atau keliru dalam menjalankan kebebasan mengemukakan pendapat pasca reformasi. Ahirnya muncullah asosiasi-asosiasi tanpa roh lagi sebagai mitra pemerintah dan pengayom anggota, diduga banyak terjadi oknum asosiasi menjadi kaki tangan pejabat dalam melancarkan konsfirasi. 

Organisasi kewartawanan juga sama tidak solidnya di internal, Dewan Pers juga kurang mampu menghadapi tumbuh berkembangnya media online dan jurnalis dadakan. Dewan Pers seakan tidak ada tajinya menghadapi para jurnalistik.

Hanya tersisa organisasi dokter di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sejak lahirnya masih bisa disebut eksis dan belum terpecah belah, semoga dengan di keluarkannya Dokter Terawan dari IDI tidak menjadikan organisasi ini ikut pecah juga.

Begitu juga organisasi dan asosiasi-asosiasi di persampahan malah lebih bobrok lagi, umumnya kelihatan pengelola asosiasi tidak memahami keberadaannya sebagai mitra sejajar pemerintah. 

Jadi jangan heran bila urusan sampah terus bermasalah di Indonesia. Karena pemerintah sendiri yang melemahkan partnernya demi kepentingan sesaat saja.

Baca Juga: KADIN Indonesia Harus Akreditasi Asosiasi Bidang Persampahan

Sampling APDESI

Selain asosiasi profesi atau perusahaan, juga ikut terimbas pecah-belah pada asosiasi di pemerintahan, misalnya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak harmonis lagi secara internal.

Dimasa Kementerian Desa san PDTT saat dijabat oleh Menteri Eko Putro Sandjojo, APDESI sudah tidak solid lagi sampai sekarang, terpecah belah juga. Lebih parahnya pemerintah pusat dan daerah sepertinya membiarkan kekisruhan itu. Padahal tidak susah diselaraskan para anggota APDESI dari unsur kepala desa tersebut.

Kondisi ini sangat berbahaya, dimana kepala desa merupakan refresentasi dari masyarakat. Bila dibiarkan bisa terjadi komplik horizontal yang tentu kita tidak inginkan bersama.

Padahal APDESI mempunyai peran sangat penting dalam percepatan pembangunan di perdesaan. Jika APDESI kuat dan bersatu maka pemerintah mempunyai partner strategis dalam merealisasikan program-program pembangunan desa.

Kepala desa dan perangkat desa lainnya merupakan ujung tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika mereka bersatu, program apapun akan terlaksana dengan baik.

Sebaliknya jika terpecah-pecah maka APDESI akan kehilangan nilai strategisnya. Pemerintah akan terbebani jika harus memilih salah satu dari mereka karena khawatir dipandang tidak adil.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seharusnya mengajak seluruh bupati dan kepala desa untuk duduk bersama menyatukan mereka yang terpecah di APDESI agar menjadi bersatu kembali demi kemajuan bangsa.

Karena semua program pemerintah untuk membangun bangsa ini tidak akan berhasil jika seluruh stakeholder masih mengedepankan kepentingan ego sektoral. Harus terjadi sinergi para pihak untuk menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk bersama-sama membangun bangsa.

Jakarta, 2 April 2022