Menteri Perdagangan Kalah dan Korban Mafia Minyak Goreng?

"Kenapa sampai menyebut Menteri Perdagangan kalah dan korban mafia pangan akibat kelangkaan minyak goreng - migor - di Indonesia, karena sempat-sempatnya minta maaf dan mengaku tidak kuasa melawan mafia, sebegitu rendahnya pembacaan situasi dan strategi pemerintah dalam urusan pangan" Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.

Membaca berita di Kompas.Com di "Tak Kuasa Lawan Mafia Minyak Goreng, Mendag: Sifat Manusia Rakus dan Jahat!" Setelah dua kali tidak hadir memenuhi panggilan DPR-RI untuk bahas minyak goreng (migor). 

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi baru memenuhi panggilan ketiga DPR dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Itu undangan ketiga baru hadir di Senayan (17/3).

Mendag Lutfi didepan Komisi VI DPR RI. mengaku tak berdaya lawan mafia pangan. Termasuk alasan kelangkaan migor karena naiknya minyak kelapa sawit atau versi mentahnya yang dikenal dengan CPO (crude palm oil), akibat perang  Ukraina dan Rusia.

Mendag sepertinya kapok menghadapi munculnya mafia-mafia minyak goreng di Indonesia. "Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR (17/3).

Baca Juga: Penuhi Panggilan DPR, Ini yang Dibahas Mendag Lutfi

Mendag Mundur Pilihan Rasional

Mendag Lutfi minta maaf, ya sama saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta maaf. Sebuah fakta sejarah progres pemerintahan saat ini bahwa lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak ada kerjasama alias ego sektoral masih kental di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sepertinya negara yang besar ini diurus secara konvensional di zaman milenial.

Menyikapi situasi dan kondisi tersebut, selayaknya Pak Menteri Lutfi mengundurkan diri sajalah atau Presiden Jokowi mengganti Lutfi (reshufle) kepada yang lebih berani dan profesional, coba percayakan pada Mantan Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman untuk berhadapan dengan mafia.

Dalam urusan pangan dan urusan lainnya begitu lemahnya negara menghadapinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Urusan pangan ternyata sama bobroknya dengan urusan persampahan. Sampai kalah melawan mafia, padahal negara tidak boleh kalah. Atau jangan sampai ada mafia bercokol dalam pemerintahan, seperti yang terjadi di persampahan.

Baca Juga: Berikut Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru yang Resmi Naik: Dari Bimoli, Sania, hingga Tropical

Beginilah bila ego sektoral antar lintas K/L, tidak ada harmonisasi. Sepertinya Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) juga lumpuh, tidak bisa melakukan kolaboratif antar K/L yang terkait. Misalnya, kenapa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak dilibatkan dalam mendeteksi gerak langkah mafia pangan dan khususnya migor.

Sampai-sampai penulis ingat masa pemerintahan Soeharto, Presiden Ke-2 RI ini sangat piawai dan cerdas memanage BIN, artinya Pak Harto itu menganggap menu sarapannya (diskusi) adalah Kepala BIN, artinya setiap pagi hari sebelum memulai pekerjaan, Pak Harto berdiskusi dengan Kepala BIN. Bisa jadi di Cendana atau di Bina Graha (sekarang namanya Kantor Presiden).

Baca Juga: Minyak Goreng Kembali Melimpah Usai Pemerintah Cabut HET, Warga: Harganya Mahal dan Memberatkan

Kelalaian Menteri Perdagangan

Sebenarnya dengan tidak hadirnya Mendag memenuhi panggilan DPR sebanyak dua kali, itu sudah terbaca ada kesalahan yang diperbuat oleh Kemendag dibawah kepemimpinan Lutfi, sebagai leading sector yang mengatur alur atau rantai ekonomi dan distribusi migor.

Seharusnya mendahulukan panggilan Komisi VI DPR, dibanding acara yang diikutinya tersebut di Surabaya. Termasuk panggilan Presiden Jokowi bisa ditunda dan lebih mendahulukan panggilan DPR, apalagi yang akan dibahas bersama DPR adalah kepentingan rakyat yang sementara meresahkan rakyat, yaitu bicara mengenai solusi migor.

Mendag juga sungguh mengecewakan saat hadir di DPR, hanya menyampaikan pengakuan "kalah" dari mafia migor. Koq bisa ya Pak Lutfi, memangnya tidak ada strategi atau cadangan pasokan untuk menjaga-jaga alias langkah antisipasi setiap masalah? Bisa jadi ya, karena kemampuan BUMN dalam produksi migor cuma sekitar 5% dari kebutuhan.

Baca Juga: Kapolri ke Seluruh Kapolda: Mulai Besok Sampai Minggu Depan Minyak Goreng Harus Ada di Pasar

Kewaspadaan Pangan

Khususnya kewaspadaan negara pada sektor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bilamana terjadi hal diluar dugaan, pemerintah sudah harus siap cadangan pasokan, begitupun misalnya terhadap beras, gula dan lainnya. Selalu siap siaga, itulah yang dimaksud ketahanan pangan.

Mengenai krisis minyak goreng (migor), Lutfi mengaku bersalah, karena tidak memprediksi akan terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Yang memicu lonjakan harga CPO dunia semakin parah dan dimanfaatkan oleh spekulan serakah.

Sebenarnya reputasi Lutfi selaku Mendag sejak periode awal sebagai Mendag sudah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas, sebut misalnya pernah ditegur sama Presiden Jokowi tahun 2020 (Baca: Harga Bahan Pangan Naik, Jokowi Tegur Menteri Perdagangan).

Baca Juga: Mendag: Calon Tersangka Mafia Minyak Goreng Diumumkan Senin 

Penumpang Gelap Migor

Segera menghentikan gerakan-gerakan partai politik (parpol) yang menjual atau membagi minyak goreng, coba stabilkan dulu agar masalahnya kelihatan untuk mendapatkan solusi yang komprehensif. 

Jangan sampai (dan bisa diduga) bahwa termasuk parpol yang menimbun migor dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Faktanya, kenapa di masyarakat migor itu langka, tapi nyatanya parpol punya stok?

Bukan solusi instan yang dibutuhkan dalam kelangkaan migor ini, karena setiap saat bisa berubah lagi.  Tapi solusi permanen yang memiliki sistem yang mengakar di masyarakat dalam produksi dan distribusi.

Juga sangat diragukan, dalam program parpol tersebut untuk jual murah atau apalah istilahnya dalam menyalurkan migor, hanya untuk cari perhatian atau simpati rakyat dalam menghadapi Pemilu/Pilpres 2024.

Sangat mungkin dan dapat diduga ada penumpang gelap. Misalnya ada pengusaha nakal yang memanfaatkan momentum "program parpol" tersebut untuk menampung minyak goreng.

Jakarta, 19 Maret 2022