Menteri Perdagangan Kalah dan Korban Mafia Minyak Goreng?

Baca Juga: Berikut Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru yang Resmi Naik: Dari Bimoli, Sania, hingga Tropical

Beginilah bila ego sektoral antar lintas K/L, tidak ada harmonisasi. Sepertinya Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) juga lumpuh, tidak bisa melakukan kolaboratif antar K/L yang terkait. Misalnya, kenapa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak dilibatkan dalam mendeteksi gerak langkah mafia pangan dan khususnya migor.

Sampai-sampai penulis ingat masa pemerintahan Soeharto, Presiden Ke-2 RI ini sangat piawai dan cerdas memanage BIN, artinya Pak Harto itu menganggap menu sarapannya (diskusi) adalah Kepala BIN, artinya setiap pagi hari sebelum memulai pekerjaan, Pak Harto berdiskusi dengan Kepala BIN. Bisa jadi di Cendana atau di Bina Graha (sekarang namanya Kantor Presiden).

Baca Juga: Minyak Goreng Kembali Melimpah Usai Pemerintah Cabut HET, Warga: Harganya Mahal dan Memberatkan

Kelalaian Menteri Perdagangan

Sebenarnya dengan tidak hadirnya Mendag memenuhi panggilan DPR sebanyak dua kali, itu sudah terbaca ada kesalahan yang diperbuat oleh Kemendag dibawah kepemimpinan Lutfi, sebagai leading sector yang mengatur alur atau rantai ekonomi dan distribusi migor.

Seharusnya mendahulukan panggilan Komisi VI DPR, dibanding acara yang diikutinya tersebut di Surabaya. Termasuk panggilan Presiden Jokowi bisa ditunda dan lebih mendahulukan panggilan DPR, apalagi yang akan dibahas bersama DPR adalah kepentingan rakyat yang sementara meresahkan rakyat, yaitu bicara mengenai solusi migor.

Mendag juga sungguh mengecewakan saat hadir di DPR, hanya menyampaikan pengakuan "kalah" dari mafia migor. Koq bisa ya Pak Lutfi, memangnya tidak ada strategi atau cadangan pasokan untuk menjaga-jaga alias langkah antisipasi setiap masalah? Bisa jadi ya, karena kemampuan BUMN dalam produksi migor cuma sekitar 5% dari kebutuhan.

Baca Juga: Kapolri ke Seluruh Kapolda: Mulai Besok Sampai Minggu Depan Minyak Goreng Harus Ada di Pasar

Kewaspadaan Pangan

Khususnya kewaspadaan negara pada sektor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bilamana terjadi hal diluar dugaan, pemerintah sudah harus siap cadangan pasokan, begitupun misalnya terhadap beras, gula dan lainnya. Selalu siap siaga, itulah yang dimaksud ketahanan pangan.