Adakah Napi Koruptor Ingin Dibebaskan di Balik Covid-19?

Pandemi Covid-19 menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) yang mengelola sekian banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berencana "cuci gudang" membebaskan sekitar 30.000 narapidana dengan berbagai macam kasus. Enak saja, seperti jualan atau produksi barang yang kelebihan stock di gudang.

Masih mendingan cuci gudang karena ada hasil penjualan artinya ada untung. Tapi bila membebaskan narapidana, khususnya narapidana koruptor dan narkoba itu sangat merugikan secara moral "bernegara" hukum di Indonesia.

Sungguh fenomenal ide gila tersebut. Klize banget alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melepaskan para narapidana, khususnya koruptor dan narkoba. Hanya didasari oleh overkapasitas dan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 di dalam penjara.

Perihal hotel prodeo alias penjara full kapasitas atau ingin mengurangi beban biaya para narapidana yang sangat besar. Itu pertanda pencegahan korupsi di Indonesia tidak berjalan optimal. Seharusnya sikapi Covid-19 dengan menciptakan solusi terbaik untuk mencegah kejahatan di masyarakat. 

Sepertinya pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengurus negara. Kenapa mesti ambil langkah patah hati atau mati akal. Harusnya isolasi narapidana yang terjangkit Covid-19. Bukan malah dikeluarkan, harusnya dipisah tempat saja. Seperti anjuran ke masyarakat #diRumahAja bukan dikeluarkan untuk berkeliaran.

Baca Juga: Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Disebabkan karena narapidana koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama ribuan napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kami menyadari betul bahwa lapas yang overkapasitas kami sadari dampaknya jika ada yang sampai terpapar [Covid-19] di lapas," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (1/4/2020).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna bakal membebaskan sekitar 30 ribu warga napi binaan, berusia tua maupun muda, yang selama ini tengah menjalani sanksi hukum di hotel prodeo karena tersandung masalah dengan masa tahanan berbeda-beda, termasuk napi koruptor dan narkoba.

Baca Juga: Cegah Covid-19, Yasonna Usul Napi Narkotika dan Korupsi Dibebaskan

Itu namanya memaksa diri dan mencari-cari alasan dan kemudahan saja. Termasuk membebaskan narapidana karena dianggap lapas yang sudah melebihi kapasitas. Itu sama saja negara sudah angkat tangan mengurus dan melayani rakyatnya.

Kementerian Hukum dan HAM sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 10 tahun 2010 dan Keputusan Kemenkumham No.19/PK/01/04/2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana.

Juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna akan merevisi PP. No. 99 tahun 2012 Tentang Pengetatan Revisi. Rencana akan ada narapidana dengan sejumlah kriteria yang akan dikeluarkan, antara lain napi kasus narkotika yang dihukum 5-10 tahun penjara dan telah menjalani 2/3 masa hukumannya dan selanjutnya menjalani asimilasi di rumah.

Baca Juga: ICW Sebut Menkumham Yasonna Gunakan Dalih Wabah Covid-19 untuk Bebaskan Koruptor: Aji Mumpung

Menjadi pertanyaan, adakah napi "koruptor atau narkoba" yang ingin dilepaskan ? Kalau sekiranya ada, alangkah buruknya penegakan hukum Indonesia. Semoga apa yang direncanakan Menteri Hukum dan HAM tersebut bisa disetop. Termasuk non koruptor dan narkoba. Karena sangat jelas mencederai rakyat dan pemerintahan Jokowi-Maruf sendiri.

Pasti terjadi resistensi yang sangat besar ditengah kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pebegakan hukum dewasa ini. Karena pasti efek jera dalam perbuatan kejahatan sangatlah merosot dan akan menjadi preseden buruk di negara hukum Indonesia. Ingat bahwa "penjara" itu adalah pembelajaran. 

Sesungguhnya napi yang terdampak Covid-19 sangat mudah ditangani karena sudah dalam rumah (baca: penjara) dan kenapa harus dikeluarkan. Disamping akan merusak tatanan hukum dan minus efek jera, juga si napi akan menularkan Covid-19 pada keluarganya di luar penjara.

Baca Juga: YLBHI Kritik Tajam Yasonna karena Ingin Bebaskan Koruptor

Harusnya dengan Covid-19 tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna bisa berpikir lebih cerdas dan produktif lagi untuk berbuat dan merencanakan pembangunan Lapas baru yang khusus untuk membuat jera para koruptor dan narkoba di satu pulau terisolasi.

Tolonglah Menteri Yasonna hentikan ide yang sangat buruk itu dan konsentrasi mengawal penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam masa darurat sipil. Segera turun memantau ke daerah untuk memperkuat pemerintah daerah dalam menjalankan pencegahan penyebaran corona, itu yang lebih bijak dan sekaligus untuk mencegah korupsi dalam penanganan pandemik Covid-19.

Rakyat Indonesia sudah jatuh sakit atas serangan fisik dan psikis si Corona. Janganlah ditambah sakit dengan rencana melepaskan napi terdampak Covid-19. Karena sama saja ingin tambahkan kurir penyebaran Covid-19 ke masyarakat bila napi dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara.

Tidak bisa dibayangkan, akan terjadi kemerosotan kepercayaan konstituen PDIP dimana Menteri Hukum dan HAM Yasonna berlabuh menuju puncak karirnya. Jangan sampai bermaksud meraih simpati, tapi justru akan menuai badai yang lebih dahsyat dari pada di Corona.

Surabaya, 3 April 2020