Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Nature Pilihan

Apa PR Besar Presiden Jokowi dalam Bidang Pertanian?

17 Desember 2019   12:40 Diperbarui: 18 Desember 2019   11:28 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tapi jangan bersedih, karena masalah produksi atau pengadaan pupuk organik ini hampir semua menteri pertanian bisa dikatakan gagal memenuhi masing-masing targetnya. 

Karena stakeholder pertanian tidak pernah menyentuh sampah organik sebagai bahan baku utama dari pupuk dan pemupukan berbasis organik. Hanya mengandalkan kotoran hewan (kohe) yang tidak berbanding lurus dengan volume kohe dan luas lahan kebutuhan pertanian organik. 

Ahirnya petani dan penyuluh pertanian berasumsi bahwa pupuk organik tidak ada manfaatnya. Ya jelas tidak bermanfaat karena produksi pupuknya sendiri tidak berqualitas SNI pupuk organik dan juga volumenya tidak mencukupi. Sangat diduga diproduksi oleh perusahaan kontraktor pupuk organik yang bukan ahlinya atau tidak memiliki qualifikasi. 

Sementara pemakaian pupuk organik pada tanah yang sakit, itu harus diawali dengan pemakaian pupuk organik (kompos sampah organik) yang banyak dengan minimal 500 kg/ha. Itu perbedaan mendasar atas penggunaan pupuk kimia yang semakin hari/tahun pemakaiannya harus bertambah dari pemakaian tahun sebelumnya. 

Ewako Komandan SYL, Buktikan Nyalimu
Saatnya SYL membuktikan kemampuannya dalam memanage Kementerian Pertanian dan bersinergi kementerian leading sector lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR.

Kemampuan suplier subsidi pupuk organik saat ini hanya sekitar 300-350 ribu ton/tahun, sangat jauh tertinggal. Begitu pula pembangunan Demplot Desa Organik hanya mampu dibangun sekitar 150 desa dari 1000 desa menjadi target pada pemerintahan periode pertama (2014-2019) dan tambahan 1000 desa organik lagi pada periode kedua Jokowi (2019-2024). Ingat bahwa tidak ada artinya mekanisasi pertanian tanpa memperbaiki unsur hara tanah yang telah hancur dan dihancurkan oleh pupuk kimia yang berlebihan.

Kalau Presiden Jokowi dan khususnya Mentan SYL mau berhasil dalam tugas dan tanggung-jawabnya di bidang pertanian, maka hanya dua bidang pekerjaan itu yang harus difokuskan dalam lima tahun ke depan. Karena yang lain hampir semua sudah dilaksanakan atau ditorehkan oleh Dr. Andi Amran Sulaiman, hanya perlu disempurnakan saja oleh Mentan SYL.

Resiko atau ancaman besar bagi SYL bila tidak menutup atau membayar utang kegagalan itu, rakyat bisa kecewa dan marah besar bila program dan janji Nawacita itu tidak dibuktikan. Bisa stop atau reshufle dalam waktu dekat. 

Hanya persolan tersebut yang bisa mengangkat kinerja SYL bersama gerbong besarnya Partai NasDem yang mengantarnya duduk sebagai Menteri Pertanian. Tapi sebaliknya bisa menjadi peluang besar bila SYL mampu bayar hutang Jokowi pada rakyatnya.

SYL Harus Duet Erick Tohir 
Sebenarnya beruntunglah Mentan SYL dalam posisi sekarang sebagai Menteri Pertanian untuk menyelesaikan persoalan kegagalan produksi dan suplier subsidi pupuk organik. Karena bisa bergandeng tangan dengan Menteri BUMN Erick Tohir untuk menghadapi dan mengungkap permasalahan pupuk organik (baca: Cuci bersih mafia pupuk organik) di PT. Pupuk Indonesia (Holding) bersama ratusan sub kontraktornya yang ditugaskan dalam urusan subsidi pupuk organik ke seluruh Indonesia.

Menjadi catatan utama kepada Presiden Jokowi melalui Mentan SYL dan Menteri BUMN Erick Tohir bahwa mafia di bidang pertanian tidak kalah besar dengan mafia yang ada di BUMN lainnya seperti Pertamina, Garuda, Pelabuhan, BTN,  BRI, Perkebunan, Perumahan dll. Intinya 142 BUMN perlu di laundry habis. Indonesia hancur ditangan oknum anak bangsa sendiri yang menggrogoti uang rakyat dan negaranya. Bukan karena negara-negara lain, tapi karena korupsi oleh bangsa sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun