Dinamika Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bila perlu LKPP atau bisa melalui pemerintah daerah, memberi atau membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi. Ini sangat penting, agar masyarakat bisa melakukan monitoring dan pemantauan dengan benar. Hanya dengan cara ini, perbuatan korupsi oleh penguasa dan pengusaha bisa diantisipasi.

Apalagi dalam Perpres PBJ yang baru ini banyak perubahan penting yang ada di dalamnya. Memang regulasi PBJ yang baru lebih sederhana dibanding regulasi PBJ sebelumnya, maka lebih mudah dipahami. Dalam perpres ini juga diatur tentang swakelola tipe baru, penyelesaian sengketa, kontrak yang lebih mudah, perubahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta perubahan batas pengadaan langsung untuk jasa dan lainnya.

Juga memperkenalkan istilah baru dengan mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut di antaranya adalah "lelang" menjadi "tender", ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD. Setidaknya terdapat sepuluh perubahan penting dalam Perpres PBJ yang baru, dibandingkan Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Kapan Perpres PBJ berlaku?

Pemberlakuannya efektif bulan Juli 2018, namun dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

1. Untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54/2010 dan perubahannya.
   Ini berarti semua pengadaan yang dilaksanakan pada tahun ini (2018) masih tetap menggunakan aturan yang lama.
2. Untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres ini. Berarti, semua pengadaan tahun 2019 sudah wajib menggunakan Perpres 16 Tahun 2018.
3. Kontrak yang telah ditandatangani tetap berlaku dan berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya hingga berakhirnya kontrak. Termasuk apabila ada pekerjaan multiyears yang baru ditandatangani pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2020, maka tahun 2019 tidak perlu melakukan perubahan kontrak untuk mengikuti Perpres ini.
4. Namun pekerjaan yang akan dilaksanakan secara swakelola, pekerjaan yang dilaksanakan melalui agen pengadaan, perencanaan pengadaan untuk Tahun 2019, dan pengadaan khusus (keadaan darurat, pengadaan di luar negeri, pengadaan di BLU, pengadaan berdasarkan tarif yang sudah dipublikasikan, pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan, pengadaan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, penelitian, tender/seleksi internasional, dan yang menggunakan anggaran pinjaman/hibah luar negeri), maka sudah dapat menggunakan Perpres ini sejak diundangkan.

Baca Penjelasan Kapan Perpres 16/2018 tentang PBJ diberlakukan? Klik di sini. Atau baca Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018 klik di sini. 

Perjalanan Panjang Perubahan Keppres dan Perpres PBJ (Regulasi Lengkap PBJ)

1. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Megawati Soekarnoputri).  
2. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Megawati Soekarnoputri).
3. Peraturan Presiden (Perpres) No . 54 Tahun 2010 Pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono). 
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono). 
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono).  
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Nomor 70 Tahun 2012 (dicabut dan diganti dengan Perka LKPP Nomor 14 tahun 2012).
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan; SDB Penunjukan Langsung, SDB Pengadaan Langsung, SDB Jasa Lainnya, SDB Jasa Konsultan ICB, SDB Jasa Konsultan Perorangan. SDB Jasa Konsultan Badan Usaha, SDB Pekerjaan Konstruksi, SDB Pengadaan Barang.
11. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering
12. Peraturan Kepala LKPP No 11 tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi
15. Peraturan  Presiden (Perpres) No. 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan  Provinsi Papua Barat (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono).  
16. Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 Tentang. Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan. Barang/Jasa  Pemerintah (Presiden Joko Widodo).  
17. Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor 4 Tahun 2015 Tentang. Perubahan Keempat Atas  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun. 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (Presiden Joko Widodo) 
18. Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagai  pengganti Perpres No.  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Joko  Widodo).

Pesan dan saran:

Penulis sebagai pemerhati dalam bidang persampahan di Indonesia, kami mengharapkan K/L/SKPD  dan/atau gubernur, bupati/wali kota sebagai pemilik pekerjaan atau pelaksana PBJ di bidang persampahan, baik fisik maupun nonfisik. Untuk memperhatikan dengan benar Perpres PBJ yang baru ini, khususnya penggunaaan atau pengadaan prasarana dan sarana persampahan, agar memberi prioritas pada karya anak bangsa (produksi lokal Indonesia), sebagaimana amanat regulasi PBJ ini untuk mendahulukan teknologi atau hasil produk lokal dan bukan mendahulukan produk asing, pula mengutamakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dari pada pengusaha besar atau konglomerasi terlebih perusahaan asing. 

Terpenting pula harus memperhatikan dan taat pada azas manfaat dari prasarana dan sarana persampahan yang diadakan tersebut, jangan asal mengadakan saja, ahirnya barang tersebut jadi mubadzir. Belajarlah dari kesalahan di masa lalu.

Paling urgent adalah pengelola tender PBJ harus ahli dan lolos kompetensi dalam PBJ dengan benar, bukan karena faktor kedekatan person dengan penguasa. Jangan pula ada pengelola tender tidak memahami pekerjaannya sendiri, ini juga banyak terjerat korupsi karena tidak paham masalah PBJ. Para oknum pejabat pusat dan daerah, jangan lagi mempermainkan jabatan dan kekuasaan atau kewenangan yang bisa merugikan rakyat dan menghambat jalannya pembangunan nasional.