Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Politik

Proyek E-KTP Cacad Sejak Awal

1 Mei 2017   21:34 Diperbarui: 1 Mei 2017   22:33 589
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

c. Pengadaan Blangko KTP Elektronik berbasis chip.

d. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data

e. Bimbingan dan Pendampingan Teknis

DPR Kepanasan Kasus E-KTP

Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat mendukung penuh KPK dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya Mega Korupsi E-KTP ini. Tapi kenapa DPR seakan gerah bagaikan cacing kepanasan untuk minta (buka) rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani oleh KPK, nyata sekali Miryam memberi keterangan palsu (bukan karena ditekan penyidik KPK) dan sempat melarikan diri, namun hari ini (1/5) ditangkap lagi di Jakarta atau mungkin karena masih banyak sekali nama yang belum disebut secara subyektif oleh KPK pada BAP terdakwa saat ini yang sementara disidangkan oleh PN Tipikor, ahirnya mereka Sang Anggota Yang Terhormat memaksakan kehendak dengan mengusulkan Hak Angket KPK (tapi sepertinya Hak Angket i ni juga cacad demi hukum). Sekedar diketahui bahwa antara lain anggaran yang terpangkas akibat E-KTP tanpa chip adalah senilai Rp. 9.400/keping (jumlah keping sebanyak 65.340.367). Benar-benar ini perampokan maha dahsyat berjamaah oleh birokrasi, legislator dan pengusaha serta mediatornya. Katanya hampir seluruh Anggota DPR Komisi II terlibat, benarkah ? Kita tunggu perkembangannya.

Siapa Terlibat Angket KPK ?!

Setuju Angket

1. PDIP

2. Hanura

Menolak Angket

1. PKB

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun